Membangun Indonesia-sentris lewat Instrumen Investasi
Pemerintah mengagendakan pemerataan pembangunan dengan membangun dari pinggiran. Investasi di daerah pun menjadi kunci penggerak ekonomi yang dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Penghormatan kepada bendera Merah Putih dalam upacara HUT Ke-72 RI di Desa Adat Wae Rebo, Kabupaten Manggarai, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Kamis (17/8/2017).
”Membangun Indonesia adalah membangun semua wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Aceh sampai Papua. Itulah esensi dari apa yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden untuk membangun Indonesia-sentris,” kata Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Hal ini disampaikannya pada acara Pemberian Penghargaan atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah pada Rabu (16/12/2022).
Seperti diketahui, pemerataan pembangunan dengan membangun dari pinggiran sudah dikumandangkan sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini bahkan menjadi satu dari sembilan agenda prioritas Presiden Jokowi yang saat itu didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di periode kedua Presiden Jokowi, pemerataan pembangunan masih menjadi perhatian, seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024).
Harapannya cukup ambisius, yakni mendorong keunggulan kompetitif di sejumlah wilayah. Pendekatan pertumbuhan dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, seperti pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah (PKW), kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri (KI), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), serta kawasan aglomerasi perkotaan.
Adapun pendekatan pemerataan dilakukan dengan mendorong pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata. Harapannya, terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan lebih luas.
Wisatawan berfoto ria di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Merauke, Papua, Kamis (12/3/2020).
”Dengan wajah baru, tampilan baru, dan paling penting pelayanan baru yang lebih baik sebagai cermin komitmen kita untuk membangun dari perbatasan,” ujar Presiden Jokowi saat meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua, 3 Oktober 2021 lalu.
Baca juga : Resmikan PLBN Sota, Presiden: Bangun Sentra Ekonomi di Perbatasan
Pembangunan PLBN di sejumlah wilayah, seperti di PLBN Sota, tersebut tak hanya membenahi beranda depan negara. Namun, Presiden meminta dilanjutkan dengan pembangunan sentra-sentra ekonomi. Dengan demikian, PLBN memberi manfaat pada masyarakat sekitar perbatasan.
Jalan menuju pemerataan pembangunan jelas masih panjang. Dalam narasi RPJMN 2020-2024, misalnya, disebutkan, setelah pembangunan 2015-2019, kontribusi Jawa dan Sumatera masih sangat dominan terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni 60,1 persen dan 21,6 persen. Ketimpangan antarwilayah pulau masih sangat tinggi.
Adapun ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau disebutkan bervariasi. Namun, ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah paling tinggi terjadi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi.
Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah (kasatwil) tahun 2021 di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).
Saat memberikan pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah (kasatwil) tahun 2021 di Bali pada 3 Desember 2021, Presiden Jokowi menekankan bahwa motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya berkontribusi sebesar 15 persen. Motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional adalah investasi.
Presiden lantas meminta jajaran Kepolisian Negara RI turut mengawal investasi hingga bisa menetas dan direalisasikan. ”Supaya tahu APBN itu hanya memengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya apa? (Sebanyak) 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN. Jadi, kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi agar setiap investasi betul-betul bisa direalisasikan karena kunci penggerak ekonomi kita ada di situ,” tutur Presiden.
APBN itu hanya memengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Artinya apa? (Sebanyak) 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi itu ada di swasta dan BUMN.
Presiden menjelaskan bahwa sekarang ini investasi tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa. Investasi di luar Jawa justru kini lebih banyak, yakni 51,7 persen, dibandingkan Jawa yang berkontribusi 48 persen. Hal ini kembali ditekankan ketika Presiden meresmikan Bandara Tebelian yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, pada Rabu (8/12/2021).
Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia saat memberikan sambutan pada acara Pemberian Penghargaan atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi di Indonesia tahun 2021 sebesar Rp 901 triliun. Apabila dirinci, nilai investasi di luar Jawa mencapai Rp 468,2 triliun atau 52 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, investasi di Jawa tercatat Rp 432,8 triliun atau 48 persen dari total investasi nasional.
Indonesia-sentris
Peningkatan investasi di luar Jawa tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur secara merata di seluruh penjuru Tanah Air. ”Kita membangun infrastruktur tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia-sentris, karena kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai,” ucap Kepala Negara.
Kita membangun infrastruktur tidak hanya berpusat di Jawa, tetapi Indonesia-sentris, karena kita percaya bahwa daerah-daerah di luar Jawa bisa tumbuh dengan cepat jika didukung oleh infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai.
Dukungan infrastruktur, konektivitas, dan transportasi yang memadai tersebut akan meningkatkan produksi, melancarkan distribusi, serta membesar dan memperluar jangkauan pasar. Waktu serta biaya pun dapat ditekan sehingga biaya logistik menjadi semakin efisien dan kompetitif.
Wakil Ketua Umum Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar ketika dimintai pandangan, Jumat (18/2/2022), menilai wajar ketika tren nilai investasi di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan Jawa. Pertama, dari sisi luasan, luas total wilayah pulau-pulau di luar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, jauh lebih besar dibandingkan Jawa.
Presiden Joko Widodo melayani permintaan foto bersama para peserta Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Kedua, besarnya potensi sumber daya alam di luar Jawa tersebut, baik yang berbasiskan perkebunan, pertanian, kehutanan, mineral tambang, maupun kelautan atau maritim. ”Ketiga, dukungan dari atas, yakni dengan telah dioperasikannya infrastruktur dan utilitas penunjang bagi pengembangan kegiatan industri,” kata Sanny.
Baca juga : Menilik Kinerja Investasi Era Jokowi-Amin di Tengah Pandemi
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menuturkan, dalam rangka peningkatan investasi, kepala daerah selaku kepala pemerintahan yang ada di daerah harus dapat melihat potensi-potensi daerah yang dapat menjadi tujuan investasi para investor dalam ataupun luar negeri. Peningkatan investasi di daerah akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, pendapatan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
”Manfaat investasi bagi daerah dapat dilihat dari aspek ekonomi dan sosial, antara lain peningkatan penyerapan tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu,” kata Suhajar saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada acara Pemberian Penghargaan atas Capaian Realisasi Investasi Tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah, Rabu (16/2/2022).
Sehubungan dengan hal tersebut, kepala daerah harus melakukan berbagai inovasi untuk memberikan kemudahan akses investasi kepada calon investor yang akan berinvestasi di daerahnya. Kemudahan tersebut dapat berupa penyederhanaan layanan perizinan sesuai kewenangan daerah dan penyediaan informasi potensi daerah yang mudah diakses.
Pelaku usaha memanfaatkan layanan mandiri dalam mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (26/7/2019).
Pemda juga harus melakukan sosialisasi yang masif kepada para calon investor untuk mendorong investasi di daerah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan nilai jual potensi investasi daerah. Total alokasi anggaran untuk urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021 sebesar Rp 4,9 triliun.
”Kalau APBD provinsi, kabupaten/kota, seluruh Indonesia dijumlah sekitar Rp 1.040 triliun, berarti (alokasi anggaran penanaman modal di APBD provinsi, kabupaten, kota) ini cuma 0,4 persen. Kalau total investasi tahun kemarin sebanyak Rp 901 triliun, berarti sebentar lagi (total investasi) akan melampaui jumlah APBD seluruh Indonesia,” kata Suhajar.
APBD provinsi, kabupaten/kota, seluruh Indonesia dijumlah sekitar Rp 1.040 triliun. Kalau total investasi tahun kemarin sebanyak Rp 901 triliun, berarti sebentar lagi (total investasi) akan melampaui jumlah APBD seluruh Indonesia
Kiprah swasta
Artinya, Suhajar menuturkan, suatu saat Indonesia akan menyaksikan bahwa pergerakan perekonomian di seluruh pelosok negeri akan didominasi swasta. Oleh karena itu, menarik investor adalah strategi pencapaian tujuan bernegara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Terkait kebijakan ekonomi makro, pemerintah pada tahun 2023 pun akan mulai mendorong pemulihan ekonomi dari sumber-sumber pertumbuhan yang tak hanya tergantung pada APBN. APBN tetap akan mendukung, tetapi peranan sumber pertumbuhan selain APBN,seperti dari perbankan dan pasar modal, menjadi penting.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/9/2021).
”Perbankan saat ini, dengan dana pihak ketiga mencapai Rp 7.250 triliun dan loan to deposit ratio hanya 77 persen, memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/2/2022).
Baca juga : Pemulihan Ekonomi 2023 Tak Hanya Tergantung APBN
Pertumbuhan kredit yang mengalami kontraksi pada tahun lalu sekarang sudah mulai pulih dan tumbuh 5,2 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan kredit perbankan ini akan terakselerasi. Besaran pasar saham yang mencapai Rp 7.231 triliun dan selama ini naik 3,77 persen serta pasar obligasi yang mencapai Rp 4718 triliun dengan kenaikan 9,65 persen pun dinilai dapat menjadi sumber bagi pemulihan ekonomi.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, dorongan pemulihan dari sumber-sumber pertumbuhan yang tak hanya tergantung APBN tersebut merupakan strategi bagus. Hal ini menimbang keterbatasan kapasitas fiskal. Apalagi, kebijakan fiskal tahun 2022, 2023, dan seterusnya cenderung lebih ketat sehingga diharapkan belanja-belanja semaksimal mungkin dapat dibiayai dari luar APBN.
Rumah warga di Desa Kayong Hulu, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Di daerah itu masih banyak warga miskin, padahal investasi sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, di Kalbar secara umum, investasi meningkat setiap tahun.
Namun, hal yang mesti diperhatikan di sini adalah kejelasan arah program dan sektor yang diprioritaskan. ”Pembiayaan itu akan mengikuti program atau direction-nya. Jadi, (perlu diperjelas sektor) mana yang mau diprioritaskan pembiayaannya dan baru kemudian didetailkan mana yang kemudian bisa melalui non-APBN dan mana yang harus melalui APBN,” kata Faisal.
Pembiayaan itu akan mengikuti program atau direction-nya. Jadi, (perlu diperjelas sektor) mana yang mau diprioritaskan pembiayaannya dan baru kemudian didetailkan mana yang kemudian bisa melalui non-APBN dan mana yang harus melalui APBN.
Intervensi pemerintah masih dibutuhkan walaupun tidak dalam bentuk dana, semisal dari sisi kebijakan atau insentif. Proyek atau program bersifat kebutuhan publik atau menyasar hal-hal yang tidak berorientasi profit pun tidak semuanya dapat dibiayai oleh sumber non-APBN. Sebagai contoh adalah infrastruktur untuk membangkitkan ekonomi di daerah terpencil.
Membangun negara sebesar Indonesia adalah pekerjaan raksasa yang membutuhkan semangat, pikiran, tenaga, dana, proses, dan waktu. Kemampuan pemerintah menjunjung tinggi amanat konstitusi untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia akan teruji ketika hal itu dapat dirasakan hingga rakyat kecil di pelosok kawasan terpencil.
