Triliunan Uang Negara Tersedot Subsidi BBM Angkutan Batubara

Uang negara tersedot triliunan rupiah per tahun akibat praktik angkutan batubara membeli solar bersubsidi di SPBU. Ironi besar di tengah situasi defisit akibat pandemi.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Pengangkutan hasil tambang batubara di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin (18/10/2021). Pekatnya debu yang beterbangan di udara menghalangi jarak pandang dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

JAMBI, KOMPAS — Setiap tahun, keuangan negara tersedot Rp 1,26 triliun hanya untuk menyubsidi kebutuhan solar jasa angkutan hasil tambang batubara di Jambi. Kondisi itu menjadi satu ironi di tengah besarnya defisit keuangan negara akibat pandemi Covid-19.

Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Rachmad Wibowo mengatakan, setiap hari ada sekitar 5.000 truk pengangkut hasil tambang batubara beroperasi di Jambi. Truk-truk itu mengisi solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU). Dengan hitungan rata-rata pembelian 100 liter per truk, diperkirakan aliran subsidi yang mengalir bagi angkutan hasil tambang besar itu mencapai Rp 1,26 triliun per tahun.

Padahal, kontribusi sektor tambang batubara untuk Provinsi Jambi hanya bernilai Rp 39 miliar. Ketidakseimbangan itu menciptakan beban berat bagi negara dan daerah. ”Itu berarti negara sedang menyubsidi industri besar,” katanya, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Dirut Pertamina: Angkutan Batubara Dilarang Mengisi Solar Bersubsidi

Ia pun mendorong agar pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tegas melarang angkutan hasil tambang batubara membeli solar bersubsidi.

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN

Pelebaran defisit APBN 2020

Lebih lanjut Direktur Lalu Lintas Polda Jambi Komisaris Besar Dhafi menjelaskan, bahan bakar bagi angkutan hasil tambang batubara telah diatur secara hukum masuk ke dalam kategori bahan bakar industri. Pemilik izin usaha pertambangan wajib memenuhi kebutuhan pengangkutan hasil tambang. Itu berarti, sejak dari hulunya, di lokasi tambang, pemegang IUP sudah harus menyediakan bahan bakar minyak untuk mendistribusikan batubaranya ke pelabuhan.

Praktik yang selama ini terjadi adalah membiarkan para pengemudi angkutan batubara mengisi solar di SPBU. Hal itu hanya menguntungkan investor.

Praktik yang selama ini terjadi adalah membiarkan para pengemudi angkutan batubara mengisi solar di SPBU. Hal itu hanya menguntungkan investor. Di lain pihak, keuangan negara terbebani. Apalagi, masyarakat dirugikan karena harus berjam-jam mengantre di SPBU. Belum lagi, para pengguna jalan kerap menjadi korban kecelakaan akibat tertabrak angkutan batubara.

Baca juga: Melintas dalam Kota Jambi Angkutan Batubara Kena Razia

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi Suti Masniari pun mendorong agar pemda tegas mengatur kalangan industri untuk tidak memanfaatkan BBM subsidi. Ia menyebut selama pandemi, keuangan negara sudah dalam kondisi defisit parah. Tahun 2021, nilai defisit keuangan bahkan mencapai Rp 783 triliun. Secara khusus Provinsi Jambi mengalami defisit Rp 3,25 triliun.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Pengangkutan hasil tambang batubara di Koto Boyo, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi, Senin (18/10/2021). Pekatnya debu yang beterbangan di udara menghalangi jarak pandang dan mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pemasukan dari pendapatan asli daerah (PAD), industri belum mampu menutup defisit keuangan daerah. Karena itu, lanjutnya, mempertegas penggunaan BBM nonsubsidi bagi kalangan industri sangat tepat untuk mengurangi beban pemerintah.

Baca juga: Jambi Legalisasi Angkutan Batubara dan Sawit Isi Solar di SPBU Pinggir Kota

Dalam catatan Kompas, sudah dua provinsi di Sumatera yang tegas melarang BBM bersubsidi dijual ke angkutan industri. Kedua provinsi itu adalah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Menyikapi usulan-usulan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pihaknya mempertimbangkan penyusunan surat edaran gubernur yang melarang industri, salah satunya batubara, untuk membeli BBM subsidi.