Situasi Pandemi Dongkrak Pendapatan Badan Layanan Umum
Pemerintah mengingatkan pimpinan dan Dewan Pengawas BLU untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Gejolak akibat pandemi seharusnya dapat dimanfaatkan BLU untuk bertransformasi.
Oleh
DIMAS WARADITYA NUGRAHA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang 2021, pendapatan dari badan layanan umum atau BLU meningkat 81 persen dari Rp 69,6 triliun pada 2020 menjadi Rp 126,02 triliun pada 2021. Lonjakan ini ditopang oleh BLU di sektor kesehatan yang kinerjanya terangkat selama pandemi Covid-19.
Saat membuka Rapat Koordinasi BLU yang dilakukan secara hibrida, Rabu (30/3/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan negara dari BLU pada tahun lalu berhasil mencapai 214 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Meski mengalami lonjakan pendapatan, Sri Mulyani memperingatkan agar pengelola BLU tidak terlena. Menurut dia, pencapaian tersebut tak menggambarkan kualitas kinerja karena tingginya pendapatan BLU secara umum ditopang oleh sektor kesehatan yang bekerja ekstra dalam situasi pandemi Covid-19.
Jangan terlalu terlena dengan angka pertumbuhan yang besar karena pertumbuhan itu sifatnya sementara. Selain ditopang oleh bidang kesehatan, berkah peningkatan harga komoditas kelapa sawit juga menjadi penyumbang pendapatan BLU tahun lalu. (Sri Mulyani Indrawati)
”Jangan terlalu terlena dengan angka pertumbuhan yang besar karena pertumbuhan itu sifatnya sementara. Selain ditopang oleh bidang kesehatan, berkah peningkatan harga komoditas kelapa sawit juga menjadi penyumbang pendapatan BLU tahun lalu,” ujarnya.
Ia mengingatkan kepada pimpinan dan Dewan Pengawas BLU untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya. Menurut dia, gejolak akibat pandemi seharusnya dapat dimanfaatkan BLU untuk bertransformasi baik secara layanan maupun manajemen untuk membantu pemerintah menahan gejolak ekonomi di tengah masyarakat.
”Transformasi BLU harus dilanjutkan, salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi. Saya selalu mengingatkan untuk melindungi masyarakat, memulihkan ekonomi, dan menjaga kesehatan BLU itu sendiri,” kata Sri Mulyani.
Kementerian Keuangan mencatat jumlah pendapatan BLU sepanjang tahun 2021 yang mencapai Rp 126,02 triliun lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 58,79 triliun. Total pendapatan dari BLU tersebut mencapai 27,5 persen dari total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di 2021.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto menyampaikan, dalam 16 tahun terakhir, BLU menunjukkan kinerja yang positif. Aspek dana kelolaan BLU menjadi semakin beragam, termasuk sektor perkebunan sawit dan kerja sama pembangunan internasional.
”Sementara pada aspek fleksibilitas dari yang semula terbatas berkembang menjadi entitas yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan aset, pengadaan barang/jasa, dan investasi,” ujarnya.
Saat ini tercatat 248 BLU yang terdiri dari 107 BLU kesehatan, 105 BLU pendidikan, 9 BLU pengelola dana, 6 BLU pengelola kawasan, serta 21 BLU barang dan jasa lainnya. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki sekitar 235.000 pekerja dan mengelola aset sebanyak Rp 1.170 triliun.
BLU, lanjut Hadiyanto, telah berhasil menjalankan peran vitalnya dalam mendukung penanganan pandemi, membantu menjaga ketahanan fiskal APBN, serta menjaga keterjangakauan dan keberlanjutan layanan yang diberikan.
Hadiyanto mencontohkan, BLU rumah sakit menjadi garda depan penanganan Covid-19 dengan menjadi rumah sakit rujukan Covid-19 dan berhasil melayani masyarakat bahkan di masa puncak gelombang kedua penyebaran Covid-19.
Selain itu, BLU Pendidikan melakukan berbagai macam inovasi dan modernisasi layanan teknis pembelajaran serta relaksasi biaya. BLU lainnya antara lain membangun jaringan komunikasi dan data melalui proyek Palapa Ring, mendukung energi terbarukan melalui program biodiesel, membantu dan memperluas akses pembiayaan UMKM, serta menyalurkan pendanaan Proyek Strategis Nasional.
Di sela-sela rapat koordinasi yang berlangsung tertutup, Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan dan Civil Society BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Aida Fitria sepakat bahwa BLU membutuhkan transformasi. Dalam hal ini, BPDPKS mendorong riset dan inovasi untuk memajukan industri kelapa sawit Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Kegiatan riset merupakan pondasi industri sawit yang dibutuhkan sebagai ujung tombak kemajuan industri berbasis komoditas unggulan strategis nasional seperti sawit,” ujarnya.
Kegiatan riset merupakan fondasi industri sawit yang dibutuhkan sebagai ujung tombak kemajuan industri berbasis komoditas unggulan strategis nasional seperti sawit. (Aida Fitria)
Aida mengatakan, diperlukan alokasi dana riset yang mencukupi agar penguatan aktivitas riset dapat dilakukan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung perkembangan perkebunan industri sawit yang berkelanjutan.
Program penelitian dan pengembangan sawit merupakan salah satu upaya BPDPKS untuk melakukan penguatan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan pembangunan perkebunan dan industri sawit yang saling bersinergi di sektor hulu dan hilir.
”Minat dalam meneliti kelapa sawit dapat ditumbuhkembangkan sejak dini mulai dari mahasiswa Indonesia demi terwujudnya industri sawit nasional yang tangguh dan berkelanjutan,” ujarnya.