Sinergi Badan Layanan Umum Dorong Efisiensi

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, serta Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (dari kiri) dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum atau BLU di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja badan layanan umum pemerintah pusat dalam lima tahun terakhir semakin baik. Agar semakin efisien, pemerintah terus mendorong seluruh badan layanan umum bersinergi lebih erat lagi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang/jasa yang dijual. Penjualan barang/jasa tersebut tidak mengutamakan keuntungan dan dalam proses kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, di Jakarta, Selasa (26/2/2019), mengatakan, efisiensi kinerja BLU salah satunya tampak dari realisasi pendapatan yang berada di atas target dalam lima tahun terakhir. Secara operasional, ada sejumlah proses dalam BLU yang telah digantikan oleh teknologi.

Hingga saat ini, terdapat 218 BLU di Indonesia. Secara keseluruhan, BLU telah melayani lebih dari 1 juta mahasiswa perguruan tinggi negeri BLU, 10.000 penerima beasiswa dan 6.000 lulusan LPDP, 35 juta pengguna layanan BLU rumpun kesehatan, serta 600.000 usaha mikro, kecil, dan menengah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat, pendapatan BLU pada 2018 dengan status belum diaudit berkisar Rp 55,4 triliun, sedangkan targetnya sekitar Rp 43,3 triliun. Artinya, realisasinya mencapai 128 persen.

Realisasi melebihi target itu terjadi sejak 2013. Secara berturut-turut, realisasi pendapatan BLU mencapai 105 persen tahun 2013, 142 persen (2014), 153 persen (2015), 115 persen (2016), dan 123 persen (2017).

Karena lebih efisien, Marwanto mengatakan, pendapatan BLU dapat dipakai kembali untuk pelayanan, termasuk untuk remunerasi jajaran pengelolanya. ”Tidak mungkin remunerasi BLU tinggi apabila pendapatan rendah,” ujarnya.

Proporsi sumber pendanaan BLU dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BLU juga meningkat dibanding rupiah murni. Pada 2018, sumber pendanaan PNBP BLU berkisar 75,2 persen dan rupiah murni 24,8 persen. Pada 2013, proporsi PNBP BLU sebesar 57,5 persen dan sisanya rupiah murni.

Pemanfaatan aplikasi

Secara operasional, Marwanto melihat sejumlah kolaborasi dan sinergi antar-BLU yang sudah terbentuk sehingga mesti didongkrak agar semakin banyak. Misalnya, konsultasi dalam jaringan (daring) antardokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta dengan Rumah Sakit Bhayangkara di Jayapura, Papua.

Konsultasi tersebut memanfaatkan aplikasi Telemedicine. Aplikasi ini merupakan contoh kolaborasi antara BLU Bakti di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui layanan jaringannya dengan BLU rumah sakit di lingkup Kementerian Kesehatan.

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono (kiri) dalam konferensi pers terkait badan layanan umum di Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Lebih dari itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan, orientasi utama BLU tetap pada pelayanan masyarakat, bukan keuntungan. ”Parameter keberhasilannya dapat dilihat dari indikator tata kelola keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan SDM (sumber daya manusia), dan pelayanannya,” ujarnya.

Sri Mulyani mencontohkan, indikator pelayanan BLU rumpun pendidikan dapat terdiri dari kualitas lulusan dan jumlah pelajarnya. Indikator pengelolaan SDM secara umum dapat dilihat dari perbandingan jumlah pekerja terhadap hasil operasional.

Menanggapi arahan Sri Mulyani, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rionald Silaban mengatakan, pihaknya memperbesar proporsi penerima beasiswa yang sudah ditargetkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Saat ini, proporsi penerima beasiswa yang berasal dari proses seleksi sebesar 20 persen dan selebihnya sudah ditargetkan, seperti beasiswa Olimpiade Sains Nasional, beasiswa santri, beasiswa aparatur sipil negara (termasuk TNI/Polri), serta beasiswa unggulan dosen Indonesia.

Menurut Rionald, hal ini dapat sejalan dengan prinsip keadilan dan ekuitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Adapun dana yang akan dikelola LPDP pada 2019 ini sekitar Rp 66 triliun.

Penggunaan likuiditas

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tengah mengkaji aturan dan dokumen untuk mewujudkan penggunaan likuiditas antar-BLU. ”Masih ditinjau landasan hukum terkait dan kemungkinan bentuk tata kelolanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip perbendaharaan dan tidak membahayakan BLU,” ucapnya.

Penggunaan likuiditas tersebut merupakan salah satu strategi dalam sinergi dan kolaborasi antar BLU. Marwanto menyebutkan, saat ini tiap BLU mengandalkan pinjaman dari perbankan.

Tingkat likuiditas setiap BLU juga bervariasi. Marwanto menyatakan, besaran likuiditas BLU bergantung pada belanja untuk proyek, program, dan kegiatan BLU tersebut guna meningkatkan pelayanan publik.