Dilihat dari jumlah pelaku usaha, pelaku UMKM jadi penopang terbesar perekonomian nasional. Karena itu, dampak digitalisasi UMKM akan signifikan terhadap ekonomi nasional.
Oleh
DIMAS WARADITYA NUGRAHA
·4 menit baca
KOMPAS/JUMARTO YULIANUS
Pojok QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) dalam Pergelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM bangkit dari pandemi Covid-19, para pemangku kebijakan ekonomi berupaya mendorong sektor ini masuk ke ranah digital. Upaya transformasi digital dalam jangka panjang perlu ditopang juga oleh peningkatan ketersediaan tenaga kerja dengan keahlian digital.
Dalam kuliah umum bertema ”Daya Dorong Ekosistem Digital dan Demokratisasi Ekonomi Indonesia” secara daring, Selasa (8/3/2022), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan nilai ekonomi digital Indonesia meningkat dari 40 miliar dollar AS pada 2019 menjadi 70 miliar dollar AS pada 2021.
”Peningkatan pesat ini terjadi tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia pengguna gawai digital yang mencapai kisaran 200 juta jiwa. Pengguna internet pada Maret 2021 mencapai 212,35 juta pengguna atau dengan penetrasi 76,8 persen,” ujarnya.
Terdapat lima sektor ekonomi digital di Indonesia yang tumbuh secara pesat dalam tiga tahun terakhir, yakni lokapasar ( e-commerce), teknologi finansial (tekfin), teknologi pendidikan ( edutech), teknologi kesehatan ( healthtech), dan media daring. (Airlangga Hartarto)
Airlangga mengatakan, terdapat lima sektor ekonomi digital di Indonesia yang tumbuh secara pesat dalam tiga tahun terakhir, yakni lokapasar (e-commerce), teknologi finansial (tekfin), teknologi pendidikan (edutech), teknologi kesehatan (healthtech), dan media daring.
Pertumbuhan lokapasar dan tekfin turut membuka gerbang bagi UMKM untuk turut bertransformasi secara digital. Perkembangan dari kedua sektor ini membuat hingga akhir 2021 tercatat 17,25 juta pelaku UMKM tergabung ke dalam ekosistem digital.
”Kondisi pandemi Covid-19 turut mempercepat transformasi digital dari berbagai sektor ekonomi termasuk UMKM. Kami proyeksikan di tahun 2025 nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai 146 miliar dollar AS,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, UMKM perlu didorong agar mampu beradaptasi dengan gelombang disrupsi. Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan membutuhkan tambahan 600.000 sumber daya manusia dengan talenta digital mumpuni per tahun untuk memenuhi kebutuhan psar tenaga kerja.
Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan jumlah talenta digital Indonesia adalah melalui program Kartu Prakerja yang telah kembali dibuka pada 17 Februari lalu.
”Lewat pembukaan gelombang ke-23 Kartu Prakerja, pemerintah mendorong masyarakat menambah kompetensi dengan lebih mudah melalui ragam pelatihan yang tersedia, terutama soal ranah digital ekonomi,” ujarnya.
Selain Kartu Prakerja, diadakan juga berbagai pelatihan digital di 34 provinsi yang menjadi bagian dalam gerakan Nasional Literasi Digital. ”Pemerintah akan membantu menopang usaha-usaha rintisan dengan program Kredit Usaha Rakyat dalam rangka merespon kebutuhan pembiayaan yang tinggi,” ujarnya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Hendri Saparini, mengatakan, bila dilihat dari jumlah pelaku usaha, maka pelaku UMKM jadi penopang terbesar perekonomian nasional. Dari sana dapat dipastikan dampak digitalisasi UMKM akan signifikan terhadap ekonomi nasional.
”Untuk mendorong digitalisasi UMKM, harus ada ekosistem yang memadai sebab tanpa ekosistem, cita-cita besar untuk pertumbuhan ekonomi inklusif sulit untuk tercapai,” ujarnya.
Permasalahan UMKM sangat komprehensif, di antaranya masalah permodalan, pemasaran, hingga distribusi barang. Permasalahan tersebut umumnya dapat terselesaikan melalui digitalisasi. (Hendri Saparini)
Hendri mengatakan, permasalahan UMKM sangat komprehensif, di antaranya masalah permodalan, pemasaran, hingga distribusi barang. Permasalahan tersebut umumnya dapat terselesaikan melalui digitalisasi. Untuk itu dia beraharap agar infrastruktur digital bisa hadir merata di seluruh Indonesia.
Di samping itu, kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan agar bisa meningkatkan kinerja UMKM di sektor digital. ”Kalau nanti SDM siap, semakin banyak pelaku di bidang digital, maka efisiensi semakin tinggi dan percepatan penyebaran semakin cepat,” kata Hendri.
Hendri mengatakan, pemerintah juga harus memperbaiki kualitas data dan informasi. Selama ini kelemahan UMKM adalah dia tidak bisa melakukan pengenalan pasar. Dengan digitalisasi ini, semakin banyak UMKM yang terhubung antar-platform sehingga dapat memanfaatkan data yang ada untuk semakin mengenal pasar mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Indonesia Fintech Society (IFSOC) Mirza Adityaswara mengatakan seiring perkembangan digitalisasi, maka sistem identifikasi yang aman dan cepat sangat diperlukan untuk menunjang berbagai aktivitas di ruang digital.
Untuk itu, perluasan peran dan penguatan ekosistem know your customer (KYC) berbasis digital atau e-KYC perlu dilakukan untuk dapat mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia.
”E-KYC memungkinkan penciptaan nilai ekonomi untuk berbagai kelompok masyarakat dan UMKM di berbagai sektor dengan mendorong akses layanan yang lebih luas, membantu mengurangi penipuan, meningkatkan transparansi, serta mempromosikan digitalisasi yang efisien,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Bambang Agus Kironoto mengatakan, tanpa dukungan teknologi informasi yang memadai, perkembangan UMKM mungkin tidak secepat sekarang.
”Dengan adanya platform digital, pelaku UMKM tetap bisa bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujarnya.
Bambang berharap transformasi digital dapat membuat UMKM bisa berkembang secara berkelanjutan mengikuti perkembangan zaman. Ia berharap agar seluruh UMKM di Tanah Air bisa masuk dalam ekosistem digital dan mendapatkan akses keuangan yang lebih luas.
