Bank DKI kembali dipercaya pemerintah untuk membantu penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 1 triliun. Tahun 2013-2014, Bank DKI pernah gagal menyalurkan KUR.
Oleh
STEFANUS OSA TRIYATNA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — PT Bank DKI dipercaya pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar Rp 1 triliun di tahun ini. Tingginya tingkat gagal bayar atau non-performing loan dalam penyaluran KUR pada 2013 lalu oleh Bank DKI diminta agar tidak terulang.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Eddy Satriya mengatakan, Bank DKI sebelumnya pernah menjadi penyalur KUR dengan skema imbal jasa penjaminan (IJP) KUR pada 2013. Sayangnya, peranan Bank DKI itu harus diberhentikan sementara karena non-performing loan (NPL) tinggi.
”Setelah memperbaiki NPL, barulah Bank DKI diperbolehkan kembali menyalurkan KUR,” ujar Eddy di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama pembiayaan untuk pembayaran subsidi bunga KUR antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Bank DKI, Senin (7/2/2022), di Jakarta.
Dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut, Bank DKI secara resmi ditempatkan sebagai penyalur KUR ke-43. Penandatanganan kerja sama dilakukan Eddy Satriya dan Direktur Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi.
Eddy mengatakan, tahun ini pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program KUR dengan target Rp 373,17 triliun. Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen. Subsidi bunga diberikan hingga 30 Juni 2022. Dengan demikian, suku bunga KUR berkurang dari semula 6 persen menjadi 3 persen.
Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, realisasi penyaluran KUR sepanjang 2021 mencapai Rp 281,86 triliun atau 98,9 persen dari target yang sebesar Rp 285 triliun. KUR tersebut disalurkan kepada 7,42 juta debitur. Adapun realisasi KUR hingga per 7 Februari 2022 mencapai Rp 25,94 triliun kepada 648.337 debitur. Jumlah ini setara 6,95 persen dari target penyaluran KUR di 2022.
Babay Parid berjanji penyaluran KUR akan dilakukan hati-hati dan diharapkan target Rp 1 triliun dapat tercapai.
Sementara itu, Babay Parid mengakui bahwa Bank DKI pernah mendapatkan kepercayaan dalam penyaluran KUR tahun 2013-2014. Berkaca dari pengalaman tersebut, BNK DKI telah melakukan sejumlah perbaikan agar tingkat NPL tidak tinggi.
”Kami sudah melakukan pemetaan bisnis. Berbekal pengalaman 25 tahun di Bank Mandiri dan dua tahun di Bank Jabar Banten, kemudian bergelut di Bank DKI selama tiga tahun, saya menilai, kuncinya adalah pemetaan bisnis. Kalau pemetaan bisnis sudah benar, insyaallah semua berjalan benar,” kata Babay Parid.
Pemetaan bisnis yang dilakukan, imbuh Babay Parid, antara lain di lingkungan PD Pasar Jaya dengan mengandalkan 108.000 pedagang, delapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kelas A dan B, 38 RSUD, serta 400 puskesmas yang memiliki banyak vendor. Kelancaran iuran sewa, listrik, dan air yang dilakukan pedagang menjadi tolok ukur penyaluran kredit. Melalui sosialisasi dan pelatihan, petugas penyalur kredit Bank DKI diharapkan dapat memiliki kompetensi yang lebih baik.
Babay Parid berjanji penyaluran KUR akan dilakukan hati-hati dan diharapkan target Rp 1 triliun dapat tercapai. Tahun lalu, Bank DKI juga mendapatkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 2 triliun. Namun, Bank DKI berhasil mengucurkan Rp 5,3 triliun dan ternyata tingkat NPL mencapai nol persen.