Pemerintah Naikkan Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dipastikan tidak memerlukan agunan tambahan. Hingga kini, ada saja oknum nakal di beberapa daerah yang mensyaratkan agunan tambahan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan KUR.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah pekerja berada di atas kapal memindahkan ikan hasil tangkapan ke dalam keranjang yang telah disiapkan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (4/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dipastikan tidak memerlukan agunan tambahan. Hingga kini, ada saja oknum nakal di beberapa daerah yang mensyaratkan agunan tambahan bagi pelaku usaha mikro yang ingin mendapatkan KUR.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Jumat (5/11/2021), menegaskan, ”Masih saja ada yang meminta agunan, mempersulit proses peminjaman kredit. Kondisi ini akan dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait. Kita akan buatkan portal atau call center untuk menampung pengaduan masyarakat.”

Berdasarkan Sistem Informasi Kredit Progam (SKIP) Kementerian Keuangan, realisasi KUR hingga 3 November 2021 sudah mencapai 83 persen atau sebesar Rp 237,08 triliun dan diberikan kepada hampir 6,28 juta debitor. Secara rinci, kredit supermikro sebesar Rp 9,02 triliun kepada hampir 1,02 juta debitor, KUR mikro sebesar RP 147,82 triliun kepada 4,8 juta debitor, KUR kecil atau khusus sebesar Rp 80,22 triliun kepada sekitar 413.000 debitor, dan KUR penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) mencapai Rp 17,3 miliar kepada sekitar 1.123 debitor.

Eddy mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan memutakhirkan kebijakan lama yaitu meningkatkan target penyaluran KUR. Semula Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian menargetkan KUR tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 253 triliun, tetapi kini ditingkatkan menjadi Rp 285 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang tambahan pemberian subsidi bunga KUR  (Januari-Desember 2021), sehingga suku bunga tahun ini tetap sebesar 3 persen. KUR pun diberikan kepada semua sektor, tanpa pengecualian. Plafon KUR tanpa jaminan bisa mencapai Rp 100 juta per UKM.

ARSIP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Deputi Usaha mikro Kemenkop dan UKM Eddy Satriya memaparkan realisasi penyaluran BPUM tahun 2021 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/9/2021).

Sejak Agustus 2020, pemerintah menambahkan skema KUR supermikro dengan plafon sampai Rp 10 juta yang tidak mensyaratkan adanya agunan tambahan. Hanya agunan pokok bagi semua pelaku UMKM, terutama pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan ibu rumah tangga.

Bagi usaha supermikro, lama usaha tidak lagi dibatasi minimal enam bulan, melainkan dapat kurang dari enam bulan dengan persyaratan, yaitu mengikuti program pendampingan formal atau informal, tergabung dalam suatu kelompok usaha atau memiliki anggota keluarga yang sudah memiliki usaha tertentu.

”Artinya, ada referensi tambahan dari anggota keluarga terdekat sehingga pinjamannya sungguh digunakan untuk kegiatan produktif,” kata Eddy.

Sunardi, pedagang alat tulis kantor di Pasar Santa, Jakarta, mengatakan, ”Baru-baru ini, saya mendapatkan pinjaman KUR sebesar Rp 10 juta untuk tambahan modal. Dari pinjaman ini, sama sekali tidak dibutuhkan agunan tambahan. Besaran jumlahnya juga enggak dikurangi sama sekali.”

Sementara itu, Daryati Siti Nurjanah, pedagang sembako yang juga di Pasar Santa, mengaku, jumlah pinjamannya dari Bank BRI sangat membantu, terutama di masa pandemi ini. Jumlah pinjamannya mencapai Rp 50 juta.

”Dari jumlah pinjaman ini, paling enggak bisa mencukupi stok dagangan sekitar satu bulan,” ujar Daryati.

Asep Nugraha, Assistant Vice President Micro Sales Management Division PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, menjelaskan, penyaluran KUR sudah menjadi kebijakan utama BRI. Pada tahun 2020, BRI sudah menyalurkan KUR sebesar Rp 138,5 triliun.

”Saat itu, banyak perbankan agak ragu menyalurkan KUR. Kondisi anomali tahun 2020, banyak perbankan yang memilih memperbaiki lebih dulu kualitasnya. Kami tetap konsisten menyalurkan KUR dengan target Rp 140 triliun,” kata Asep.

Tahun 2021, BRI diberikan tantangan untuk menyalurkan KUR hingga Rp 195 triliun.

Terdampak

Seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akibat pandemi yang mulai melandai, kondisi ini memberikan peluang-peluang pembiayaan terhadap UMKM.

”Situasi di beberapa kota besar memang masing memprihatinkan. Namun, beberapa kota cukup menggeliat ekonominya. Tahun 2021, dalam rangka mendorong usaha mikro untuk berkiprah, terutama bertahan dan mengembangkan usahanya, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan melalui program KUR,” kata Eddy.

Dalam memonitor penyaluran KUR, Eddy mengakui, pihaknya tidak bisa memungkiri keterbatasan Kemenkop dan UKM sehingga dilakukan banyak rekrutmen di daerah. Setiap tahun, pengarahan terhadap para pendamping selalu dilakukan bersama bank penyalur dan juga penjamin, asosiasi dan kepala dinas koperasi dan UKM di daerah.

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Irene Swa Suryani menjelaskan, program KUR di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) sudah dilakukan selama ada kantor cabang atau unit sebagai penyalur baik perbankan, koperasi maupun lembaga pembiayaan. Setiap tiga bulan, pihaknya juga memonitor penyalurannya.

Terkait KUR Syariah, Irene mengatakan,  saat ini semua dilakukan melalui Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan data SKIP, realisasi penyaluran KUR Syariah hingga 5 November 2021 mencapai Rp 12,36 triliun kepada 237.600 debitor.