Perbankan Siap Salurkan Kredit Usaha Rakyat Rp 373,17 Triliun
Seiring dengan meningkatnya plafon kredit usaha rakyat yang ditetapkan pemerintah pada 2022 menjadi sebesar Rp 373 triliun dari 2021 yang sebesar Rp 285 triliun, perbankan pun meningkatkan alokasinya.
Oleh
Benediktus Krisna Yogatama
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah bank menyatakan siap menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR tahun ini, khususnya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, senilai Rp 373,17 triliun. Jangkauan sebaran penerima KUR juga terus ditingkatkan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan kuota penyaluran KUR 2022 yang meningkat menjadi Rp 373,17 triliun dengan suku bunga tetap sebesar 6 persen. Adapun pada 2021 plafon KUR yang disediakan pemerintah sebesar Rp 285 triliun. Realisasi KUR diharapkan dapat menggairahkan aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19.
Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rudi As Aturridha menjelaskan, Bank Mandiri tahun ini kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk menyalurkan KUR. Tahun ini pihaknya memperoleh kuota penyaluran KUR sebesar Rp 40 triliun atau meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp 35 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 14,03 persen dari total plafon KUR yang ditetapkan pemerintah.
”Dalam penyaluran KUR, Bank Mandiri akan terus menyasar pelaku UMKM dari berbagai sektor yang telah memenuhi persyaratan seperti ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Perekonomian,” ujar Rudi, Minggu (16/1/2022).
Rudi menambahkan, sepanjang 2021 penyaluran KUR Bank Mandiri yang sebesar Rp 35 triliun menyasar ke 371.182 debitor yang didominasi oleh penerima dari sektor produksi. Realisasi penyaluran KUR tersebut sesuai dengan target penyaluran Bank Mandiri yang ditetapkan pemerintah dengan jumlah yang sama.
”Para pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan berhak mengajukan KUR di Bank Mandiri, termasuk debitor KUR yang telah melunasi pinjaman KUR sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tahun ini mendapat alokasi penyaluran KUR sebesar Rp 260 triliun atau 70 persen dari total alokasi KUR nasional tahun ini. Tahun lalu BRI menyalurkan KUR Rp 194,9 triliun kepada 6,5 juta debitor. Penyaluran KUR BRI sepanjang 2021 tercatat naik 40,7 persen secara tahunan dibandingkan 2020 yang mencapai Rp 138,5 triliun.
Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengatakan, berbagai strategi telah dirancang untuk memenuhi target penyaluran KUR 2022. Pihaknya optimistis bahwa kapasitas dan kemampuan BRI dapat mengantarkan perseroan mencapai target penyaluran KUR tersebut. ”Selama ini BRI terus menjalankan strategi untuk mewujudkan proses bisnis yang optimal dan efisien,” ujarnya, akhir pekan lalu.
Dari sisi sebaran, jangkauan sebaran KUR juga terus meningkat. Tahun 2019, jangkauan sebaran KUR mencapai 5,4 orang dari 100 orang mendapatkan fasilitas KUR dari BRI. Tahun 2021 meningkat signifikan menjadi rata-rata 8,7 orang dari 100 orang yang mendapatkan fasilitas KUR dari BRI.
Dari sisi sektor ekonomi, BRI telah menyalurkan KUR sektor produksi sebesar 56,16 persen. Berturut-turut paling besar adalah di sektor perdagangan sebesar Rp 85,4 triliun, pertanian Rp 61,1 triliun, dan industri pengolahan Rp 19,5 triliun.
Ke depan, BRI terus berfokus pada segmen mikro sebagai bisnis utama pertumbuhan pinjaman KUR. Dengan menyalurkan kredit ke sektor produktif, upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, KUR dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Tercatat ada 7,5 juta debitor KUR pada 2021 dan diharapkan dapat terus bertambah jumlahnya sehingga bisa mendorong pemulihan ekonomi.
”Hal inilah yang mendorong peningkatan plafon KUR dan upaya-upaya mempermudah persyaratan KUR,” kata Airlangga.
Airlangga menyebutkan, dalam pelaksanaannya pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022 untuk KUR supermikro sebesar 1 persen, KUR mikro turun 0,5 persen, dan KUR pekerja migran Indonesia turun 0,5 persen.
Langkah itu diambil dengan melihat adanya penurunan cost of fund dan peningkatan efisiensi overhead cost (OHC) suku bunga KUR. Selain itu, pemerintah juga menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, antara lain perubahan plafon KUR mikro (tanpa agunan tambahan) yang sebelumnya di atas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, menjadi di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta. Kemudian, dilakukan perubahan KUR khusus atau kluster tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR untuk sektor produksi (nonperdagangan).
Selanjutnya, perubahan kebijakan KUR penempatan pekerja migran Indonesia, termasuk penyesuaian plafon KUR penempatan pekerja migran Indonesia, dari maksimal Rp 25 juta menjadi maksimal Rp 100 juta, serta perubahan dan perpanjangan relaksasi kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19.
Relaksasi kebijakan KUR tersebut terdiri dari KUR kecil tanpa pembatasan akumulasi plafon KUR hingga 31 Desember 2022, penundaan target sektor produksi sampai dengan 31 Desember 2022 atau sesuai dengan pertimbangan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.