Solusi tersebut sebagai respons atas produk baju bekas impor yang ditarik dari pasaran untuk diganti dengan produk buatan lokal. Cara ini untuk membantu produk UMKM bisa laku di pasar dalam negeri.

Di tengah mencuatnya fenomena koperasi gagal bayar, keberadaan program penjaminan simpanan anggota atau nasabah koperasi makin mendesak. Tak hanya untuk melindungi konsumen, namun juga mengembangkan perkoperasian.

Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerja sama dengan Asosiasi Inovasi Bisnis Korea Selatan untuk melatih sumber daya manusia UKM sektor pertanian, pangan, dan tekstil untuk pengoperasian pabrik pintar.

Persoalan agunan dan minimnya laporan keuangan UMKM jadi kendala terhambatnya penyaluran kredit ke segmen UMKM. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pembiayaan ”multichannel”.

Total kewajiban yang harus diselesaikan kepada nasabah dari delapan koperasi tersebut mencapai Rp 26,11 triliun. Namun, pelunasan pembayarannya baru Rp 2,66 triliun atau 10,21 persen dari seluruh kewajiban.

Setidaknya ada tiga hal yang akan direvisi di UU Perkoperasian, yakni pembentukan otoritas pengawas koperasi, skema penjaminan nasabah koperasi, dan pembentukan semacam induk usaha untuk membagi beban keuangan koperasi.

Kementerian Koperasi dan UKM kesulitan mengatasi delapan koperasi yang bermasalah lantaran tidak memiliki regulasi terkait pengawasan. Revisi aturan perkoperasian tengah disusun dan diharapkan rampung pada 2023.

Situs Catat Aku dikembangkan untuk akuntabilitas dan mitigasi proses dan hasil negosiasi perjanjian perdagangan dan ekonomi komprehensif. Adapun e-katalog Rasa Indonesia dicipta untuk mengembangkan ekspor pangan olahan.