Kadin Indonesia Luncurkan Badan Logistik dan Rantai Pasok

Dibutuhkan terobosan dan perkuatan rantai pasok untuk meningkatkan kualitas logistik dari hulu ke hilir. Misalnya pasokan angkutan multimoda yang dapat memberikan pilihan rute optimal dari sisi jangkauan dan biaya.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (23/9/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meluncurkan Badan Logistik dan Rantai Pasok. Pembentukan badan internal Kadin ini bertujuan untuk membantu pembenahan logistik dan rantai pasok di Indonesia agar lebih efisien dan transparan.

Badan itu juga akan menjadi mitra pemerintah, swasta, dan badan usaha milik negara untuk membangun digitalisasi logistik. Selain itu, badan tersebut juga akan membantu mengurai persoalan dan hambatan logistik serta rantai pasok di Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dan menuju ekonomi hijau.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, industri jasa logistik sangat dibutuhkan di Indonesia seiring dengan peningkatan urbanisasi, ekonomi kepulauan, dan e-dagang. Namun, saat ini, biaya logistik di Indonesia masih tinggi, yaitu hampir sekitar 24 persen dari produk domestik bruto, dan waktu pengirimannya relatif lama.

”Inefisiensi itu antara lain terjadi karena ada sumbatan distribusi dan lebih dari 30 persen rute-rute langsung lalu lintas kapal kargo di Indonesia harus melalui terminal dan pelabuhan di Jakarta,” kata Arsjad dalam acara Peluncuran Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu (24/11/2021).

Inefisiensi itu antara lain terjadi karena ada sumbatan distribusi dan lebih dari 30 persen rute-rute langsung lalu lintas kapal kargo di Indonesia harus melalui terminal dan pelabuhan di Jakarta.

SUMBER: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Isu Strategis Kepelabuhanan Nasional

Bank Dunia mencatat, biaya logistik Indonesia pada 2019 masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 23,5 persen dari produk domestik bruto. Biaya itu, antara lain, mencakup biaya inventori sebesar 8,9 persen, transportasi darat 8,5 persen, transportasi laut 2,8 persen, administrasi 2,7 persen, dan biaya lainnya 0,8 persen. Pada 2024, pemerintah menargetkan dapat mengurangi biaya logistik itu menjadi 17 persen.

Menurut Arsjad, peningkatan sektor logistik akan membutuhkan perubahan dan peningkatan transparansi antara industri pelabuhan, perkapalan, dan pendukungnya. Dibutuhkan suatu terobosan dan perkuatan rantai pasok agar dapat meningkatkan kualitas logistik dari hulu ke hilir.

Misalnya pasokan angkutan multimoda yang dapat memberikan pilihan rute yang optimal dari sisi jangkauan dan biaya. Selain itu juga dengan membangun infrastruktur digital yang memudahkan pelacakan, transparansi, dan koordinasi.

”Hal ini diharapkan dapat mengantisipasi kelangkaan transportasi dan juga menciptakan transparansi,” ujarnya.

Di sektor logistik ini, lanjut Arsjad, Kadin akan berfokus pada digitalisasi melalui kemitraan antara swasta dan badan usaha milik negara untuk membangun integrasi data dan jaringan teknologi informasi logistik. Kadin juga akan memberi rekomendasi kepada pemerintah terkait peraturan logistik, mengurai hambatan logistik, dan mencarikan solusi pembiayaan logistik.

Baca Juga: Ekosistem Logistik Laut Perlu Ditopang Pasar dan Industri

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Peti kemas tol laut dinaikkan ke kapal di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, 14 Agustus 2021.

Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan berkomitmen untuk membantu pembenahan logistik dan rantai pasok nasional. Pembenahan itu mencakup memperkuat ekosistem rantai pasok yang efektif dan efisien, memperkuat fungsi distribusi, serta merevitalisasi jalur komoditas penting dan esensial.

”Kami juga akan fokus pada digitalisasi logsitik dan rantai pasok kesehatan, pangan, dan energi,” ujarnya.

Pembenahan itu mencakup memperkuat ekosistem rantai pasok yang efektif dan efisien, memperkuat fungsi distribusi, serta merevitalisasi jalur komoditas penting dan esensial.

Akbar menyadari, tantangan sektor logistik di Indonesia semakin berat. Selain biaya logistik yang tinggi, pandemi Covid-19 dan upaya mengurangi dampak perubahan iklim juga menjadi tantangan pembenahan industri logistik nasional.

Di tengah pandemi, terjadi banyak hambatan logistik dan rantai pasok baik dalam skala global maupun domestik. Oleh karena itu, badan logistik harus turut mendorong sistem pasar dari sisi permintaan dan kelancaran logistik.

”Di tengah upaya pengurangan emisi karbon, Badan Logistik dan Rantai Pasok juga akan berupaya mendorong terwujudnya logistik hijau, transportasi logistik hijau, dan rantai pasok hijau,” kata Akbar.

Berdasarkan laporan Forum Ekonomi Dunia (WEF) dan Boston Consulting Group (BCG), ada delapan rantai pasok komoditas penting yang menyumbang lebih dari 50 persen emisi global. Di antaranya adalah sektor makanan dan minuman, konstruksi, busana, elektronik, otomotif, dan transportasi logistik.

Baca Juga: ”Benang Kusut” Perdagangan Maritim Global

Dalam kesempatan itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengapresiasi pembentukan Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia. Badan tersebut dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk memajukan sektor perdagangan yang ditopang dengan logistik dan rantai pasok yang kuat.

Rantai pasok yang kuat diyakini bakal mendorong kinerja perdagangan dalam dan luar negeri. ”Ke depan kita harus memperkuat struktur industri Indonesia sebagai bagian dari rantai pasok global. Ini menjadi kunci agar Indonesia bisa bersaing di pasar global sekaligus menjadi pemimpin pasar dalam negeri,” ujarnya.

Baca Juga: Tonggak Awal Pemangkasan Biaya Logistik di Pelabuhan