Perbankan Diminta Ubah Syarat Agunan Menjadi Kelayakan Usaha
Perbankan diminta mengubah syarat agunan menjadi kelayakan usaha dalam penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya mendorong perubahan ini sangat penting untuk membangkitkan perekonomian UMKM.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·3 menit baca
ARSIP KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kanan) bersama Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan pandangannya terhadap pola kerja perbankan pada peluncuran Klinik UMKM bertajuk ”Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru”, Jumat (12/11/2021), di Solo Technopark, Surakarta, Jawa Tengah.
JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki berharap perbankan mengubah syarat agunan menjadi kelayakan usaha dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Proses verifikasi kelayakan usaha dan arus kas UMKM bisa dilakukan secara digital.
”Apabila selama ini perbankan lebih dominan dengan pola pandang terhadap ketersediaan dan kekuatan agunan, sebaiknya saat ini mulai menilai dari sisi kelayakan atau aliran kas UMKM,” kata Teten dalam peluncuran klinik UMKM bertajuk ”Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru”, Jumat (12/11/2021).
Teten mengatakan, kredit perbankan bagi UMKM saat ini baru mencapai 19,8 persen. Penyaluran kredit UMKM ini akan diharapkan bisa meningkat di atas 30 persen pada tahun 2024. ”Digitalisasi UMKM tidak hanya fokus pada sisi pemasaran. Lebih dari itu, dalam pengelolaan bisnis UMKM juga harus sudah digital. Jadi, perbankan bisa melihat dengan jelas kelayakan usaha dan arus kas UMKM secara digital,” ujarnya.
Menurut Teten, pemerintah sudah menciptakan ekosistem, baik dari sisi pasokan maupun permintaan, agar skala usaha UMKM bisa meningkat dengan digitalisasi. Semua itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Kredit perbankan bagi UMKM saat ini baru mencapai 19,8 persen. Penyaluran kredit UMKM ini akan diharapkan bisa meningkat di atas 30 persen pada tahun 2024.
BIRO PERS, MEDIA, DAN INFORMASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Setelah memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan gubernur dan lima bupati dari lima kabupaten prioritas di Jateng, Wapres Ma’ruf Amin juga menyaksikan pameran produk UMKM dari lima kabupaten tersebut di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Jateng, Kamis (7/10/2021).
Hingga saat ini, lanjut Teten, setidaknya 16,4 juta UMKM telah terhubung ke dalam ekosistem digital. Angka ini meningkat hampir 105 persen. Tahun 2024, sebanyak 30 juta pelaku UMKM ditargetkan sudah masuk platform digital.
Untuk mengurangi jumlah usaha mikro dengan strategi scaling-up, kepala daerah diminta untuk mengembangkan keunggulan domestik di daerah masing-masing. Keunggulan itu harus dikembangkan. Pemerintah daerah sendiri yang memilih sektor-sektor yang bisa dinaikkan skala usahanya. Program digitalisasi dan scaling-up akan lebih diarahkan pada UMKM yang berbasis kreativitas hingga teknologi agar bisa masuk rantai pasok industri.
”Jangan membuat produk yang sudah dihasilkan usaha besar karena UMKM pasti kalah. Kita harus masuk ke rantai pasok mereka, seperti sektor furnitur, otomotif, elektronik, dan sebagainya,” ucap Teten.
Di acara yang sama, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengatakan, ”Saya meyakini daya beli masyarakat masih cukup terjaga untuk menopang pertumbuhan UMKM, khususnya di wilayah Solo. Kami terus mengajak pelaku UMKM bertransformasi ke digital agar pasar produknya lebih terbuka dan luas.”
Gibran menambahkan, Solo Technopark harus dimanfaatkan sebagai ajang UMKM scaling-up karena menjadi tempat berkumpulnya para unicorn, pengusaha sukses, hingga orang-orang kreatif dan produktif.
Program digitalisasi dan scaling-up akan lebih diarahkan pada UMKM yang berbasis kreativitas hingga teknologi agar bisa masuk rantai pasok industri.
Menteri Koperasi dan UKM (ketiga dari kanan) mendengarkan pemaparan produk UMKM dalam peluncuran Klinik UMKM bertajuk ”Berdayakan UMKM, Lahirkan Pahlawan Digital Baru”, Jumat (12/11/2021), di Solo Technopark, Surakarta, Jateng.
CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin menambahkan, klinik UMKM berfungsi memberdayakan UMKM dengan menyiapkan pasar digital. Selain itu, Bukalapak juga memodernisasi warung sebagai mitra Bukalapak lewat digitalisasi.
Rachmat mengakui, Bukalapak tidak bisa melakukan itu sendiri. Pihaknya menyiapkan infrastruktur pasar digital. Hal lainnya, seperti pembinaan dan inkubasi, disinergikan dengan pihak lain. Karena itulah, Bukalapak membangun sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM.
Rachmat juga menyatakan, tantangan yang dihadapi UMKM sangat kompleks dan beragam. Mulai dari tidak adanya infrastruktur yang mampu membuat usaha mereka lebih berkembang, kurangnya permodalan, hingga tidak meratanya adopsi teknologi. ”Selain itu, minimnya inklusi keuangan mempersulit mereka dalam bertransaksi,” katanya.
Sementara itu, Direktur Solo Technopark Yudit Cahyantoro menjelaskan, pelaku UMKM di Solo semakin meningkat jumlahnya, terlebih di saat pandemi. Untuk itu, akselerasi bisnis UMKM harus terus ditingkatkan. Caranya, dengan melakukan kolaborasi, menyiapkan regulasi, dan menciptakan ekosistem.
”Nah, di sinilah peran Solo Technopark dalam menciptakan ekosistem,” kata Yudit.
