Bulog: Prioritas Pengadaan dari Produksi Dalam Negeri

Perum Bulog menyatakan bakal memprioritaskan pengadaan beras dari produksi dalam negeri. Targetnya 500.000 ton dalam tiga bulan ke depan. Petani menanti komitmen itu agar harga gabah tidak semakin turun.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Buruh beristirahat di sela-sela waktu mengangkut beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Kamis (11/3/2021). Pemerintah memutuskan bakal mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini untuk menjaga stok beras pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog berkomitmen memprioritaskan pengadaan beras produksi dalam negeri meski telah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras tahun ini. Petani berharap badan usaha milik negara itu segera mengoptimalkan penyerapan guna meredam penurunan harga gabah pada puncak panen raya musim ini.

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR RI, Selasa (16/3/2021), menyatakan, pihaknya telah menerima penugasan impor beras secara tertulis dari pemerintah. Rinciannya, impor 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk beras komersial Bulog.

”Di sisi lain, beras eks-impor (sisa impor) tahun 2018 masih bermasalah. Beras itu CBP dan diadakan berdasarkan perintah negara. Sekarang, kalau stok berpotensi cukup, tetapi ada penugasan impor, (hal) ini tidak menyelesaikan masalah,” kata Budi dalam rapat yang disiarkan tersebut.

Tambahan impor berpotensi menambah beban pengelolaan yang mesti ditanggung Bulog. Apalagi, selain masih ada sisa beras dari hasil impor tahun 2018, Bulog juga kehilangan akses penyaluran beras seiring perubahan mekanisme bantuan pangan pemerintah.

Baca juga: Surplus, tapi kok Impor?

Dari 1,785 juta ton beras yang diimpor tahun 2018, kini masih tersisa 106.642 ton. Budi menyatakan, beras itu telah turun mutunya. Sementara perusahaan mesti mengeluarkan ongkos untuk perawatan dari dana komersial.

Per 14 Maret 2021, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial. Pengadaan beras atau gabah dari dalam negeri mencapai 70.940 ton dengan alokasi 37.806 ton untuk CBP dan 33.134 ton sebagai beras komersial.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 meningkat 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton. Jumlah ini setara dengan 14,54 juta ton beras.

Mengacu data tersebut, Budi menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Oleh karena memprioritaskan produksi dalam negeri, kata Budi, Bulog belum tentu melaksanakan tugas impor.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Foto udara buruh tani menanam bibit padi di Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Dasar Impor Beras Mesti Kuat

Terdampak

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, Bulog tidak memiliki wewenang untuk tidak melaksanakan tugas pemerintah. Pemerintah merupakan penyusunan kebijakan, sedangkan Bulog pelaksananya. Oleh karena itu, pembatalan mesti diputuskan pemerintah.

Selain pembatalan impor, petani juga berharap Bulog menaikkan target penyerapan dari dari 1,4 juta ton jadi 2,5 juta ton. Setelah meninjau jumlah CBP hasil penyerapan pada Juli 2021, pemerintah bisa memutuskan untuk mengimpor atau tidak. Jika pengadaan bisa mencapai 2,5 juta ton, Bulog akan lebih leluasa dalam menstabilkan harga karena menyerap sekitar 10 persen produksi nasional.

”(Penyerapan beras) Ini dibutuhkan petani sekarang. Berdasarkan laporan, harga gabah di tingkat petani telah anjlok ke Rp 3.400-Rp 3.500 per kilogram (kering panen). Rencana impor turut memengaruhi psikologis harga di tingkat petani,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, potensi produksi beras yang dipublikasikan BPS masih berisiko turun karena faktor cuaca. Apabila harga beras di tingkat konsumen naik, pemerintah mesti mengintervensi. Di sisi lain, Bulog tidak serta-merta mengimpor sejumlah yang ditugaskan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono menyebutkan, surplus produksi sepanjang Januari-April 2021 diproyeksikan mencapai 6 juta ton setara beras. ”Peningkatan penyerapan dalam negeri dibutuhkan agar harga gabah di tingkat petani tidak anjlok,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Baca juga : Pertanian Jadi Bantalan, Terima Kasih Petani!