Demo Mahasiswa Tolak RUU Cipta Kerja Hari Kedua di Mataram Tanpa Kericuhan

Mahasiswa di Mataram, NTB, kembali menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja. Dibandingkan aksi serupa Kamis kemarin, demonstrasi hari ini tanpa diwarnai kericuhan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM NTB Raya menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di depan kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat (9/10/2020). Mereka mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

MATARAM, KOMPAS — Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kembali menggelar demonstrasi, Jumat (9/10/2020). Tuntutan mereka tetap sama, yakni menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dibandingkan aksi serupa Kamis kemarin, demonstrasi kali ini tanpa diwarnai kericuhan.

Demonstrasi kali ini dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya. Mereka berasal dari tiga perguruan tinggi, yakni Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, dan Universitas 45 Mataram.

Dibandingkan demonstrasi oleh Aliansi Rakyat NTB Menggugat pada Kamis (8/10/2020) yang diikuti lebih dari 1.000 orang, peserta aksi kali ini sekitar 100 orang. Meski demikian, penjagaan ketat tetap dilakukan oleh aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI.

Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram Komisaris Besar Guntur Herditrianto mengatakan, personel yang diturunkan 500 orang. Selain dari polres, juga bantuan dari polda dan TNI.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM NTB Raya menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di depan kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat (9/10/2020). Mereka mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Demonstrasi dimulai sekitar pukul 10.00 Wita. Mahasiswa langsung menuju depan pintu gerbang tengah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB. Mereka membawa spanduk, poster, serta pengikat kepala berisi tuntutan penolakan RUU Cipta Kerja.

Baca juga : Sultan HB X Minta Polisi Proses Hukum Pelaku Perusakan Saat Demonstrasi di Yogyakarta

Para demonstran yang datang menggunakan masker itu langsung berhadapan dengan sejumlah laki-laki dan polisi wanita di luar gerbang. Mereka memang sengaja ditempatkan untuk melakukakan pendekatan persuasif dan mendinginkan suasana demonstrasi.

Begitu tiba, mahasiwa langsung menyampaikan orasi. Dibandingkan demo Kamis kemarin, orasi kali ini jauh lebih teratur karena disampaikan secara bergiliran oleh perwakilan setiap kampus.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Polisi bersiaga saat mengamankan demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam BEM NTB Raya di depan kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat (9/10/2020). Mereka mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Aksi dorong

Tidak ada juga pelemparan batu. Hanya sempat terjadi aksi dorong dan upaya mahasiswa membuka gerbang secara paksa. Itu membuat polwan yang sebelumnya disiapkan di bagian depan ditarik masuk ke dalam area Gedung DPRD NTB.

Kami juga mendesak pemerintah pusat agar membatalkan UU Cipta Kerja dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang pencabutan. (Khairul)

Demonstrasi berlangsung sekitar dua jam. Demonstran sempat menolak untuk meninggalkan lokasi. Bahkan mengancam akan memaksa masuk. Namun, itu tidak jadi dilakukan karena Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir keluar dan menemui demonstran.

Baca juga : Foto Aksi Penolakan RUU Cipta Kerja di Daerah-daerah

Di hadapan Muzihir, Koordinator Umum BEM NTB Raya Khairul Samidah kemudian membacakan tuntutan mereka.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM NTB Raya menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di depan kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat (9/10/2020). Mereka mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Menurut Khairul, kondisi Indonesia yang ”sedang tidak baik-baik saja” tidak lepas dari pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan pemerintah pusat. Munculnya banyak perlawanan, menurut dia, merupakan sikap pelayan rakyat yang tidak memihak kepada rakyat. Maka, BEM NTB Raya memandang UU Cipta Kerja bukan hanya akan mengeksploitasi buruh, melainkan juga sumber daya alam Indonesia.

Oleh karena itu, mereka secara tegas menolak UU Cipta Kerja. ”Kami juga mendesak pemerintah pusat agar membatalkan UU Cipta Kerja dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang pencabutan,” katanya.

Baca juga : Kejar Tayang Aturan Turun UU Cipta Kerja

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM NTB Raya menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di depan kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat (9/10/2020). Mereka mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Selain itu, mereka juga mendesak DPRD dan Gubernur NTB menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja secara lisan maupun tertulis untuk selanjutnya disampaikan ke Presiden Joko Widodo dalam dua hari ke depan.

”Jika tidak diindahkan, akan ada gelombang aksi secara berkelanjutan hingga menemui titik terang,” kata Khairul.

Menanggapi seruan mahasiswa itu, Muzihir menegaskan jika pimpinan DPRD NTB sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa. Tidak hanya ke pimpinan DPR, tetapi langsung ke Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda dalam demonstrasi Aliansi Rakyat NTB Menggugat Kamis kemarin, secara langsung menemui demonstran. Isvie juga menyampaikan jika ia dan seluruh pimpinan DPRD NTB mendukung mahasiswa mendesak pencabutan UU Cipta Kerja.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Kepolisian Resor Kota Mataram Komisaris Besar Guntur Herditrianto (kanan) mendampingi Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir (peci hitam) saat akan menemui mahasiswa yang berdemonstrasi di depan kantor DPRD NTB di Mataram, Jumat (9/10/2020). Mereka mendesak Presiden Jokowi membatalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Setelah itu, Isvie juga mengirim langsung surat elektronik berisi tuntutan demonstran yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo melalui Sekretariat Negara. Termasuk tembusan ke Ketua DPR, sejumlah menteri, dan Gubernur NTB.

Baca juga : Menunggu Bukti Badan Bank Tanah di RUU

Seusai menyerahkan tuntutan ke Muzihir, peserta aksi hari ini kemudian meninggalkan kawasan depan Gedung DPRD NTB secara teratur. Mereka sempat berencana menggelar aksi lanjutan di depan Kantor Gubernur NTB, tetapi dibatalkan.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTB Komisaris Besar Artanto, demo berjalan kondusif. Menurur Artanto, sejak awal, mereka memang sudah menyampaikan ke mahasiswa maupun organisasi terkait agar tetap menjaga kondusivitas. Termasuk penerapan protokol kesehatan selama aksi untuk mencegah penyebaran Covid-19.