Memaksakan pasar kerja yang lebih fleksibel saat mayoritas tenaga kerja masih berketerampilan rendah dan minim perlindungan ibarat mendorong pekerja untuk mendadak terjun bebas tanpa persiapan dan pengamanan memadai.

Semangat menciptakan lapangan kerja itu kerja yang layak, bukan eksploitatif. Hal ini harus dikawal, maka PP menjadi penting agar tidak kebobolan di sana.

Sejumlah pemuka agama menolak RUU Cipta Kerja karena proses pembuatannya tidak transparan, minim partisipasi publik, dan menimbulkan banyak persoalan.

Dengan RUU Cipta Kerja yang melenturkan berbagai aturan ketenagakerjaan, praktik eksploitasi dan pelanggaran hak pekerja berpotensi bertambah.

Masa kritis investasi akibat pandemi belum terlewati karena kondisi global masih lemah. Di sisi lain, masih ada pekerjaan rumah menyerap dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang tengah menanti.

Beberapa pasal krusial terkait ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja, yang telah disetujui DPR untuk disahkan, disikapi beragam oleh publik. Di tengah pro-kontra RUU itu, publik berharap ada ruang dialog yang kondusif.

Investasi yang masuk ke Indonesia diyakini akan menyerap 1,3 juta pekerja pada tahun depan. Saat ini Indonesia memerlukan 16 juta lapangan kerja.

Perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dalam forum tripartit belum menyepakati sejumlah isu dalam rancangan peraturan turunan RUU Cipta Kerja di rumpun ketenagakerjaan.

Ratusan polisi membubarkan puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa di sekitar Gerbang Pasteur Tol Purbaleunyi, Kota Bandung, Jumat (23/10/2020). Delapan mahasiswa dibawa ke Markas Polrestabes Bandung untuk diperiksa.

Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait RUU Cipta Kerja.