Daya Ungkit Ekonomi Diperkuat

Pemerintah memperkuat daya ungkit pertumbuhan ekonomi nasional melalui koperasi dan UMKM. Peran koperasi bahkan diperkuat sebagai penyalur pembiayaan bagi UMKM anggotanya.

ANTARA/ HAFIDZ MUBARAK A

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan), serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kiri) bersiap menghadiri acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pemberian relaksasi dan bantuan likuiditas kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuannya agar mereka tidak semakin terdampak perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan dapat berperan menjadi aktor pengungkit ekonomi nasional.

Kamis (22/7/2020), Presiden Joko Widodo menyerahkan secara simbolis dana bantuan likuiditas sebesar Rp 1 triliun bagi koperasi yang terdampak Covid-19 di Istana Negara, Jakarta. Bantuan itu diharapkan segera disalurkan kepada para pelaku UMKM agar roda perekonomian mereka kembali bergerak.

Bantuan likuiditas itu merupakan bagian dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Koperasi dan UMKM (KUMKM) senilai total Rp 123,46 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) mencatat, per 21 Juli 2020, realisasi dana itu  mencapai Rp 11,84 triliun atau 9,59 persen dari total dana.

Anggaran itu disalurkan melalui program subsidi bunga kredit usaha rakyat, penempatan dana pemerintah di bank untuk restrukturisasi kredit UMKM, dan bantuan likuiditas koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM

Di hadapan para pengurus koperasi yang hadir, Presiden menyampaikan kondisi perekonomian yang terpukul karena pandemi Covid-19. ”Kita harus ngomong apa adanya. Pada triwulan II (ekonomi) kita akan jatuh minus. Bisa minus 4,3 persen sampai mungkin minus 5 persen. Merosot tajam dari capaian triwulan I-2020 yang masih tumbuh 2,97 persen,” kata Presiden dalam acara yang juga dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Kita harus ngomong apa adanya. Pada triwulan II (ekonomi) kita akan jatuh minus. Bisa minus 4,3 persen sampai mungkin minus 5 persen.

Presiden juga memerintahkan agar dana yang kini berada di LPDB-KUMKM segera disalurkan. Proses penyaluran bantuan likuiditas dari LPDB -KUMKM ke koperasi harus dilakukan secara cepat dengan proses yang sederhana. Begitu pula koperasi perlu segera menyalurkan kepada UMKM anggotanya.

”Kita butuh kecepatan. Salurkan cepat, sederhanakan prosesnya. Saya tidak ingin koperasinya tutup baru dibantu, enggak ada artinya, jangan nunggu. Pelaku usaha juga sama, segera bantu mereka,” ujarnya.

Baca juga: Koperasi dan UMKM Didorong Menjadi Aktor Pengungkit Ekonomi Nasional

Presiden menambahkan, proses cepat diperlukan agar bangsa Indonesia tak kehilangan momentum melecut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2020 sangat tergantung dari pergerakan roda perekonomian pada Juli, Agutus, dan September. Jika tambahan modal kerja untuk pelaku UMKM segera disalurkan, diyakini roda ekonomi, terutama di daerah, akan kembali bergerak.

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2020 sangat tergantung dari  pergerakan roda perekonomian pada Juli, Agutus, dan September.

Tiga fase

Dalam kesempatan itu, Teten Masduki mengatakan, Kemenkop dan UKM telah menyiapkan tiga fase program pemulihan KUMKM. Pertama, fase program survival. Dalam fase ini, pemerintah telah merestrukturisasi pinjaman mitra LPDB-KUMKM dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan.

Hingga kini sudah dilakukan restrukturisasi terhadap 40 mitra koperasi berupa penundaan bunga pokok, pengurangan biaya jasa, dan perpanjangan waktu.

”Mereka juga telah mendapat tambahan fasilitas pembiayaan dengan total outstanding Rp 135,7 miliar. LPDB juga tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran selama satu tahun,” ujarnya.

Baca juga: Laporkan Hambatan dan Kejanggalan Penyaluran Stimulus UMKM ke Nomor Ini

Fase kedua adalah program pemulihan KUMKM dengan alokasi bantuan likuiditas sebesar Rp 1 triliun. Pembiayaan ini khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3 persen menurun dan 1,5 persen flat per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi.

Pada fase ketiga, yaitu penumbuhan ekonomi, kata Teten, telah disiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan KUMKM dengan bunga ringan dan pendampingan. Ke depan, koperasi juga akan disiapkan sebagai mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan murah dan mudah bagi UMKM.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Suasana UMKM pembuatan tahu di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2020). Total penyaluran anggaran program pemulihan ekonomi nasional untuk koperasi dan UMKM, per 21 Juli 2020, mencapai Rp 11,84 triliun. Angka itu 9,59 persen dari total dana yang dianggarkan untuk koperasi dan UMKM yang sebesar Rp 123,46 triliun.

Koperasi penyalur

Direktur Induk Koperasi Usaha Rakyat (Inkur) dan juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) Suroto berpendapat, koperasi berpotensi besar dan memenuhi syarat secara kelembagaan sebagai penyalur pembiayaan bagi UMKM. Ia mencontohkan jaringan koperasi kredit, Credit Union, dan Kospin Jasa yang memiliki jaringan di  sejumlah provinsi.

Koperasi-koperasi lain yang bisa menjadi penyalur pembiayaan adalah yang sudah teregistrasi ulang di Kemenkop dan UKM. Saat ini, sekitar 35.000 koperasi sudah teregistrasi ulang sehingga ketahuan alamatnya dan memiliki nomor induk koperasi.

”Selain itu, koperasi tersebut harus beranggotakan UMKM sehingga dapat melaporkan posisi anggotanya secara jelas, nama dan alamatnya,” katanya.

Tak hanya pemerintah, pelaku e-dagang juga turut menggeliatkan UMKM. Bukalapak bekerja sama dengan Indodana menyediakan fasilitas pembiayaan permodalan tanpa bunga bernama Bayar Tempo.

Sementara, Ralali.com mempertemukan perusahaan pemasok dengan pelaku UMKM grosiran. Ralali.com akan mendanai pelaku UMKM yang membeli barang melalui ekosistemnya. Setelah barang itu habis terjual, mitra UMKM itu dapat mengembalikan dananya.

Baca juga: Pelaku E-Dagang Bantu Permodalan hingga Integrasikan Pemasok bagi UMKM

Kompas/Bahana Patria Gupta

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat kegiatan pengarahan kepada Direktur Rumah Sakit dan Puskesmas se-Surabaya dalam rangka penanganan Covid-19 di Surabaya di halaman Balai Kota Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (1/7/2020). Kegiatan pengarahan tersebut juga menghadirkan sejumlah direktur rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Jakarta.

Di Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya menggelar bazar produk UMKM secara daring. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Kamis, mengatakan, bantuan yang saat ini diperlukan pelaku UMKM adalah pasar untuk menjual produk-produknya. Jika diberikan bantuan modal, mereka tetap kesulitan memasarkan produknya karena hanya menyelesaikan masalah di satu sisi, sedangkan masalah penjualan tidak teratasi.

”Ketika produknya sudah laku, maka pelaku UMKM mendapatkan keuntungan dan mampu beradaptasi dengan situasi,” ujarnya.

Bantuan yang saat ini diperlukan pelaku UMKM adalah pasar untuk menjual produk-produknya.

Baca juga: Surabaya Fasilitasi Bazar Produk Daring

Pelaku UMKM juga gencar berdagang secara daring untuk mempertahankan usaha. Di Nusa Tenggara Barat, Supiani (28), pemilik Akram Mutiara Lombok, Lombok Barat, mengaku kembali mendapat pesanan melalui Instagram, Facebook, dan Whatsapp, terutama dari pelanggan di luar NTB, seperti Makassar dan Malang. (JUD/ERK/ETA/KOR/ZAK/TAM)