Dengan diundangkannya UU No 4/2023 tentang P2SK, pengawasan koperasi terbagi menjadi dua. Koperasi jasa keuangan atau koperasi ”open-loop” akan diawasi OJK, sementara koperasi ”close-loop” akan diawasi Kemenkop dan UKM.

Jatim terus mendorong pertumbuhan koperasi dan pelaku UMKM demi bangkitnya ekonomi inklusif di wilayahnya. Salah satunya melalui subsidi bunga pinjaman modal usaha hingga 9,25 persen per tahun.

Dari sekitar 2,2 juta pelaku UMKM di Sumatera Selatan, hanya 30 persen yang terakses fasilitas kredit usaha rakyat. Besarnya agunan menjadi penyebab pelaku UMKM enggan mengakses fasilitas tersebut.

Struktur Dewan Komisioner OJK semakin gemuk dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tugas tambahan OJK diharapkan membuat pengawasan lebih optimal.

Sepuluh gagasan pokok terus digodok dalam upaya menyempurnakan Rancangan Undang-undang Perkoperasian. Keberadaan koperasi simpan gagal bayar membuat citra koperasi perlu diperbaiki di masa mendatang.

Kunci sukses koperasi dan usaha mikro dan kecil naik kelas tak dapat dilepaskan dengan tenaga pendamping, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Namun, mereka juga harus diajarkan kemandirian ekonomi.

Koperasi simpan pinjam menolak pengawasan otoritas jasa keuangan dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Koperasi menghimpun dana hanya dari anggota. OJK prinsipnya pengawasan dana pihak ketiga.

Warga berjejaring hingga membentuk koperasi sebagai bagian dari upaya mengubah kampung padat dan kumuh di Jakarta menjadi lebih layak huni.