Koperasi dan UMKM Didorong Menjadi Aktor Pengungkit Ekonomi Nasional

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Peternak sapi perah menyetorkan susu kepada petugas koperasi unit desa pada peringatan 66 tahun berdirinya Dusun Merapisari di Dusun Merapisari, Desa Ngablak, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2020). Koperasi membantu menjembatani penyaluran susu perah dari peternak ke pabrik pengolah susu. Sapi milik warga tidak hanya dimanfaatkan susu perahnya, tetapi juga digunakan untuk sumber tenaga biogas.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memerintahkan percepatan pemberian relaksasi dan restrukturisasi kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak terkena imbas perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan dapat berperan menjadi aktor pengungkit ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo, Kamis (23/7/2020), mengatakan, percepatan relaksasi dan restrukturisasi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibutuhkan karena pada triwulan III-2020 pertumbuhan Indonesia diharapkan sudah harus naik lagi. Kondisi akan lebih sulit apabila pertumbuhan ekonomi tidak naik.

Sebelum pandemi, perekonomian Indonesia bisa tumbuh 5 persen. Namun, akibat pandemi, ekonomi nasional pada triwulan I-2020 hanya tumbuh 2,97 persen. Pada triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan bisa minus 4,3 persen, bahkan sampai minus 5 persen.

”Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semuanya untuk bergerak menumbuhkan ekonomi agar tidak semakin turun, tetapi bisa diungkit kembali naik,” ujar Presiden dalam acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional di Istana Negara, Jakarta, melalui Youtube Sekretariat Presiden.

Pada triwulan II-2020, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan bisa minus 4,3 persen, bahkan sampai minus 5 persen.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan kepada para gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Dalam pengarahannya, Presiden meminta semua pemerintah daerah bekerja lebih keras, tidak sekadar rutin. Penyerapan belanja pemerintah daerah juga diminta lebih optimal dan cepat.

Presiden menyebutkan, kondisi 215 negara lain sama dengan Indonesia, yaitu terkena pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi. Untuk itu, berbagai upaya perlu didorong agar kedua krisis itu teratasi.

”Saya senang jika sudah ada angka-angka yang baik, konsumsi terungkit naik, yang berarti ada peredaran uang di masyarakat. Hal ini karena ada bantuan langsung tunai (BLT) desa, bantuan sosial (bansos) tunai, dan bansos sembako yang akan sangat memengaruhi daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakat,” ujarnya.

Aktivitas ekspor, lanjut Jokowi, juga cenderung naik dibandingkan Mei dan Juni 2020. Momentum-momentum seperti ini jangan sampai dilewatkan.

”Koperasi juga sama. Saya ingin agar indikator-indikator yang tadi saya sampaikan juga diikuti gerakan koperasi secepat-cepatnya memberikan dorongan pinjaman kepada para pelaku usaha, utamanya UMKM,” kata Presiden.

Baca juga : Penyaluran Anggaran Pemulihan untuk UMKM Belum sampai 10 Persen

Presiden meminta agar dana pemulihan ekonomi nasional koperasi dan UMKM (PEN-KUMKM) lewat program bantuan likuiditas koperasi dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM senilai Rp 1 triliun segera diberikan kepada anggota dan para pelaku UMKM.

Likuiditas koperasi diharapkan baik sehingga dapat memberikan pinjaman kepada para anggota. Proses penyaluran dan pencairan baik di LPDB maupun koperasi diharapkan sederhana dan cepat.

”Kita butuh kecepatan. Salurkan cepat. Sederhanakan prosesnya,” kata Presiden.

Menurut Jokowi, Indonesia hanya punya waktu untuk mengungkit perekonomian pada Juli, Agustus, September 2020. Apabila hal itu berhasil, upaya memulihkan ekonomi nasional pada triwulan IV-2020 dan awal 2021 akan menjadi lebih mudah.

Tak hanya kepada LPDB dan koperasi, Presiden juga meminta setiap kementerian dan lembaga mengoptimalkan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Juli, Agustus, dan September 2020. Ini merupakan kesempatan untuk mengungkit ekonomi nasional.

Indonesia hanya punya waktu untuk mengungkit perekonomian pada Juli, Agustus, September 2020. Apabila hal itu berhasil, upaya memulihkan ekonomi nasional pada triwulan IV-2020 dan awal 2021 akan menjadi lebih mudah.

Jadi penggerak

Pemerintah menginginkan koperasi dan UMKM bergerak dan menjadi penggerak. Untuk itu, pada awal Agustus nanti, pemerintah juga akan memberikan bantuan modal kerja produktif kepada 12 juta UMKM yang diharapkan juga akan mengungkit ekonomi nasional.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menuturkan, saat ini di Indonesia ada 123.048 koperasi dengan 22 juta anggota. Total asetnya sebesar Rp 152 triliun dan omzet Rp 154 triliun.

Sebanyak 59 persen merupakan koperasi konsumen. Sementara koperasi produsen sebanyak 19 persen, simpan pinjam 13 persen, jasa 4,85 persen, dan pemasaran 2,6 persen.

”Kami akan melakukan upaya-upaya cepat dan komprehensif membantu UMKM dan koperasi menghadapi pandemi Covid-19. Melalui LPDB, kami telah menyiapkan tiga fase program pemulihan koperasi,” kata Teten.

Baca juga : Laporkan Hambatan dan Kejanggalan Penyaluran Stimulus UMKM ke Nomor Ini

Kompas/Bahana Patria Gupta

Mochammad Rofiq mengeluarkan kue dari oven di Rumah Nastar Surabaya di Kampung Ketandan, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (24/6/2020). Untuk bertahan di tengah banyaknya UMKM yang berhenti beroperasi akibat pandemi, ia berusaha lebih kreatif untuk mempromosikan produk kuenya.

Pada fase pertama dilakukan restrukturisasi pinjaman mitra LPDB dalam bentuk penundaan pembayaran angsuran dan jasa selama 12 bulan. Hingga kini sudah dilakukan restrukturisasi terhadap 40 mitra koperasi dengan fasilitas penundaan pokok, penundaan jasa, pengurangan jasa, dan perpanjangan waktu. Mereka juga telah mendapatkan tambahan fasilitas pinjaman atau pembiayaan dengan total outstanding Rp 135,7 miliar.

Dalam program ini, LPDB tidak mengenakan bunga selama masa penundaan pembayaran. Artinya, ada subsidi bunga dari LPDB sebesar 100 persen selama satu tahun.

Fase kedua adalah program pemulihan ekonomi dengan alokasi tambahan sebesar Rp 1 triliun. Pembiayaan ini khusus disalurkan kepada koperasi dengan bunga 3 persen menurun dan ada juga yang sekitar 1,5 persen flat per tahun untuk menjangkau sekitar 4,8 juta UMKM anggota koperasi.

"Sampai saat ini kami telah menyalurkan pinjaman atau pembiayaan baru dengan total pencairan Rp 381,4 miliar. Dari jumlah itu, untuk koperasi konvensional sebesar Rp 271,8 miliar bagi 13 mitra dan dengan pola syariah sebesar Rp 109,6 miliar bagi 21 mitra," kata Teten.

Pada fase ketiga, yaitu penumbuhan ekonomi, Kemenkop UKM telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memudahkan akses pembiayaan koperasi dan UKM dengan bunga ringan dan pendampingan. Ke depan koperasi juga akan disiapkan sebagai mitra pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan yang murah dan mudah bagi UMKM.

”Ini juga merupakan bagian upaya kami membangun kelembagaan yang lebih memudahkan dalam pembinaan UMKM. Hal ini mengingat jumlah UMKM yang banyak, yakni sekitar 64 juta unit, dan terpencar,” pungkas Teten.

Baca juga : Penyaluran Anggaran Pemulihan Ekonomi bagi UMKM Terkendala Data Riil