Sebagian kalangan menyebut tidak ada terobosan signifikan dalam sikap kolektif ASEAN pada pertemuan menlu ASEAN, Selasa lalu. Pernyataan ASEAN mengandung ambiguitas karena ketidaktegasan dalam susunan kata-katanya.

Percepatan divergensi dalam sebuah negara juga terindikasi dari semakin banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan. IMF memproyeksikan, total kehilangan pekerjaan di negara-negara G-20 mencapai 25 juta orang pada 2021.

Pemerintah yakin target penerimaan pajak pada 2021 yang naik 2,6 persen dari 2020 bisa tercapai. Sejumlah strategi digulirkan di tengah banyak insentif pajak.

Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun jadi ”pahlawan” bagi pengunjuk raksa, tetapi dicap ”pengkhianat” oleh junta. Gerakan antijunta mendapat angin di PBB.

Sejumlah negara menyuarakan perlunya sertifikat vaksin untuk membuka arus perjalanan global dan menggerakkan roda ekonomi. Namun, sertifikat dikhawatirkan menimbulkan diskriminasi, padahal tak menjamin bebas penularan.

Pemerintah berupaya memanfaatkan kanal e-dagang untuk mengekspor produk-produk BUMDes. Di sisi lain, pemerintah tengah berupaya menembus pasar otomotif Australia.

Antisipasi dampak bencana terhadap infrastruktur transportasi dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pengguna. Antisipasi ini dinilai mendesak, terlebih di daerah rawan bencana.

Untuk mendongkrak daya beli agar lebih optimal, kebijakan fiskal perlu bersinergi secara harmonis dengan kebijakan moneter dan makroprudensial.

Stimulus kebijakan kredit/pembiayaan di sektor otomotif dan properti guna menggugah konsumsi kelas menengah atas digulirkan. Di tengah lesunya geliat belanja, kemanjuran bauran kebijakan ini diuji.

Serangan atas pekerja PBB dan diplomat di Republik Demokratik Kongo mengingatkan lagi betapa besar risiko petugas kemanusiaan dan diplomat di wilayah konflik.