Pembangunan Transportasi Mesti Berkeadilan dan Berkelanjutan

Universitas Gadjah Mada mengukuhkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebagai penerima gelar doktor kehormatan. Ia dinilai berjasa di bidang arsitektur dan perencanaan.

NINO CITRA ANUGRAHANTO

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sewaktu memberikan penjelasan kepada wartawan saat melakukan peninjauan di Terminal Giwangan, Yogyakarta, Minggu (16/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya fokus pada sarana dan prasarana. Pembangunan juga mesti berkeadilan dan berkelanjutan. Manfaat transportasi juga agar dirasakan semua penduduk, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat orasi ilmiah di Yogyakarta, Senin (23/5/2022). Ia dikukuhkan menjadi doktor kehormatan atau honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada. Gelar diberikan dengan mempertimbangkan peran Budi di bidang Ilmu Arsitektur dan Perencanaan.

Budi mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi masih menjadi salah satu fokus pemerintah. Ini karena infrastruktur transportasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Adapun kondisi ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen para kuartal I-2022. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di China (4,8 persen), Amerika Serikat (4,29 persen), Singapura (3,4 persen), dan Jerman (4 persen).

Perlu juga membangun sistem keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang akhirnya menciptakan harapan dan peradaban baru.

TANGKAPAN LAYAR

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan orasi ilmiah di Yogyakarta, Senin (23/5/2022). Ia dikukuhkan menjadi doktor kehormatan atau honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada.

Baca Juga: Pembangunan Transportasi Massal di Jakarta Minim Libatkan Disabilitas

Selain itu, transportasi penting untuk mengurangi disparitas antardaerah, misalnya dari segi harga komoditas. Budi pun mendorong implementasi program transportasi merajut Nusantara. Transportasi merajut Nusantara adalah sistem transportasi yang menjamin konektivitas antarwilayah di Indonesia.

”Membangun infrastruktur transportasi tidak hanya membangun bandara, pelabuhan, stasiun, rel, terminal, atau sekadar mengadakan pesawat, bus, kapal, dan kereta api. Namun, perlu juga membangun sistem keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang akhirnya menciptakan harapan dan peradaban baru,” tutur Budi.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Antrean kendaraan pemudik yang akan naik ke feri penyeberangan di dermaga dua dan dermaga tiga di pelabuhan penyeberangan Merak, Cilegon, Banten, Kamis (28/4/2022). Arus mudik melalui pelabuhan penyeberangan Merak mulai meningkat pada H-4 Lebaran.

Ia menambahkan, transportasi berkontribusi merajut keadilan yang berorientasi ke kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Itu sebabnya arah pembangunan infrastruktur transportasi tidak lagi berpusat di Jawa atau Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meratakan pembangunan infrastruktur transportasi. Beberapa di antaranya adalah membangun tol laut, jembatan udara, dan pelayaran rakyat. Bandara dan pelabuhan pun dibangun di wilayah Indonesia timur.

Sementara itu, ada program buy the service (BTS) yang disediakan bagi penduduk perkotaan. Program ini mendukung transportasi berkeadilan di wilayah aglomerasi kota-kota besar. Program tersebut memberi layanan angkutan umum untuk meningkatkan keterjangkauan dan keandalan transportasi massal.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO (WAK)

Puluhan bus transjakarta melakukan transit di Halte Bus Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat (2/7/2021). Saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di wilayah Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli, kapasitas maksimum angkutan umum hanya diperbolehkan sebesar 70 persen. Sementara itu, operasional kendaraan umum tidak ada perubahan, tetapi harus dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Baca Juga: Membangun Indonesia-sentris lewat Instrumen Investasi

Keberlanjutan

Pembangunan infrastruktur transportasi juga akan dibuat berkelanjutan. Budi mengatakan, konsep green port atau pelabuhan hijau akan jadi panduan pembangunan pelabuhan ke depan.

”Ini mengedepankan konsep ramah lingkungan dengan mengelola dampak secara efektif melalui pencegahan pencemaran, konservasi air, konservasi energi, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan kontribusi dalam konservasi keanekaragaman hayati,” tuturnya.

Adapun Terminal Teluk Lamong di Surabaya menjadi pelabuhan hijau pertama di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta juga akan dijadikan pelabuhan hijau. Budi juga mendorong pengembangan perkebunan mangrove di sekitar pelabuhan untuk green port.

Kereta listrik pun disiapkan untuk mendukung transportasi berkelanjutan. Kereta listrik telah disiapkan di Jawa Tengah. Adapun bus listrik dipersiapkan untuk beroperasi di Bali, Surabaya, dan Bandung.

TANGKAPAN LAYAR

Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono, di Yogyakarta, Senin (23/5/2022).

Rektor Universitas Gadjah Mada Panut Mulyono sepakat bahwa pembangunan transportasi nasional tidak hanya dilakukan di Jawa, tetapi seluruh Indonesia. Transportasi pun tidak boleh hanya melayani masyarakat kota, pusat bisnis, dan pemerintahan saja. Transportasi mesti melayani seluruh masyarakat, termasuk penduduk di wilayah 3T.

”Sarana dan prasarana perhubungan dibutuhkan untuk membuka akses suatu daerah sehingga lebih mudah dijangkau. Dengan ini, konektivitas bisa lebih tinggi, disparitas harga barang logistik antarwilayah di Indonesia mengecil, produktivitas daerah meningkat, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi dan merata bisa diakselerasi,” papar Panut.

Baca Juga: Transportasi Publik Belum Jadi Prioritas

Ia menambahkan, gelar doktor kehormatan diberi kepada Budi atas jasa dan karyanya di bidang Ilmu Arsitektur dan Perencanaan. Ilmu teknik rancang bangun dan perencanaan, katanya, tidak bisa dipisahkan dengan bidang transportasi.

Baca Juga: Menhub: Pembangunan Transportasi Beralih dari Jawa Sentris ke Indonesia Sentris