Libatkan Perempuan dan Anak secara Utuh dalam Pembangunan Desa
Perempuan dan anak selama ini menjadi bagian yang ditinggalkan dalam pembangunan. Karena itu, Kemendesa PDTT dan Kementerian PPPA berkolaborasi mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
Oleh
Sonya Hellen Sinombor
·3 menit baca
DOKUMENTASI/HUMAS KEMENPPPA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Selasa (8/6/2021), di aula Perpustakaan Nasional, Jakarta yang digelar secara daring dan luring. Acara ini diikuti para perempuan kepala desa.
JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan desa yang ramah perempuan dan peduli anak akan berdampak besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, pelibatan perempuan dan anak sangat penting agar berbagai isu yang terkait perempuan dan anak sebagai imbas sistem pembangunan yang belum berpihak kepada mereka bisa segera terurai.
Perempuan dan anak merupakan pihak yang merasakan langsung hambatan-hambatan di lapangan. Karena itu, merekalah yang mengetahui solusi paling tepat untuk persoalan yang mereka hadapi.
”Hadirnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini diharapkan dapat menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati pada Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak, Selasa (8/6/2021), di aula Perpustakaan Nasional, Jakarta yang digelar secara daring dan luring. Acara ini diikuti para perempuan kepala desa.
Pada acara yang juga dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Menteri PPPA Darmawati menegaskan, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk jangka panjang bisa turut menjadi alat bantu dalam menyelesaikan isu-isu yang melingkupi perempuan dan anak, khususnya lima arahan presiden.
Untuk jangka waktu 2020-2024, Kementerian PPPA mendapat amanat presiden untuk melaksanakan lima program prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yakni Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Jender; Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak; Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Penurunan Pekerja Anak; dan Pencegahan Perkawinan Anak.
Hadirnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak ini diharapkan dapat menjadi episentrum baru bagi pembangunan yang berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak.
Untuk mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Darmawati berharap perlu memperhatikan tujuh prinsip, yakni nondiskriminasi; demokrasi; gotong royong; tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak, penghargaan terhadap keberagaman dan kemajemukan serta terhadap pandangan perempuan dan anak dalam membangun desanya; dan adanya perlakuan khusus sementara (aksi afirmasi).
DOKUMENTASI/HUMAS KEMENPPPA
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Mendesa PDTT Abdul Halim Iskandar, dan perwakilan perempuan kepala desa berfoto bersama dalam acara Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, Selasa (8/6/2021), di aula Perpustakaan Nasional, Jakarta, yang digelar secara daring dan luring.
SDGs Desa
Abdul Halim mengatakan, berbagai persoalan perempuan dan anak harus diselesaikan dari tingkat desa. Karena itu, dia pun memastikan alokasi dana desa untuk kepentingan isu perempuan dan anak.
Bahkan, untuk percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Kemendesa PDTT menggalakkan program TPB Desa (SDGs Desa) yang di dalamnya termasuk Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Saat ini, pemetaan dan pendataan Desa Berbasis SDGs sedang berlangsung.
Data pemetaan aspek kesetaraan jender, misalnya, menunjukkan, terdapat perempuan kepala desa berjumlah 2.042 orang (6 persen), perempuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 15.637 orang (21 persen), dan perempuan perangkat desa 39.533 orang (27 persen).
”Selambat-lambatnya akhir Juni, semua data selesai. Dari sini kita akan lebih jeli lagi melihat permasalahan di desa. Dari situ ketika semua permasalahan sudah kita petakan dan kita jawab dengan perencanaan pembangunan yang lebih rasional lagi karena sudah berbasis data,” ujar Abdul Halim.
Ia berharap dengan adanya data yang akurat, ke depan musyawarah desa, termasuk dalam penyelesaian isu perempuan dan anak, akan menggunakan basis data.
Adapun Syarif menyatakan, Perpustakaan Nasional sangat mendukung Kementerian PPPA dan Kemendesa PDTT dalam memberdayakan dan mengedukasi perempuan, serta membangun kesadaran anak untuk tumbuh dan berkembang, melalui kehadiran perpustakaan.
Sejauh ini, dalam rangka penguatan literasi bagi perempuan dan anak, selain mengirimkan sejumlah bantuan perpustakaan ke desa-desa, Perpustakaan Nasional memiliki program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan hidup dengan wirausaha sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan. Program ini tercatat sudah menjangkau 1.250 desa di 311 kabupaten seluruh Indonesia.
Syarif mencontohkan, literasi telah mengubah kehidupan banyak perempuan di sejumlah daerah menjadi lebih baik.
