Persoalan ekonomi menjadi faktor dominan yang memicu kekerasan dalam rumah tangga di Banda Aceh, Aceh. Sebagian kasus berakhir pada perceraian. Pandemi Covid-19 membuat banyak orang kehilangan pekerjaan.

Presidensi Indonesia dalam G20 membawa harapan besar bagi perempuan di Tanah Air. Harapannya forum-forum pembahasan G20 akan menyuarakan aspirasi perempuan di berbagai bidang, termasuk peran perempuan di bidang ekonomi.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membangkitkan harapan para korban kekerasan seksual untuk mendapat keadilan. Semakin cepat UU TPKS diterapkan, semakin banyak korban diselamatkan.

Kini muncul (lagi) harapan agar legislasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual berujung pengesahannya menjadi UU. Jangan lagi ada tangis air mata korban kekerasan seksual.

Tahun 2022 menjadi tahun ke-18 proses legislasi RUU Perlindungan  Pekerja Rumah Tangga. Meski masuk Program Legislasi Nasional 2021, RUU ini tak kunjung ditetapkan DPR sebagai inisiatif DPR. Prosesnya terhenti di Bamus.

Data kekerasan terhadap perempuan mulai disatukan agar dapat diambil perencanaan dan langkah untuk mengatasinya secara lebih komprehensif.

Menjadi seorang penyintas atau korban dalam sebuah kejahatan tidaklah mudah, apalagi berkaitan dengan seksualitas. Tidak hanya sistem hukum, cara pandang sebagian masyarakat juga belum berpihak kepada korban.