Perempuan berperan dalam semua aspek kehidupan dan masyarakat. Namun, kuatnya budaya patriarki menghambat sehingga tidak merdeka menentukan masa depannya, termasuk dalam hal kesehatan reproduksi.

Sesungguhnya persoalan yang dihadapi perempuan-perempuan di zaman Kartini masih terus terjadi sampai sekarang.

Perjuangan Kartini semenjak tahun 1800-an untuk membebaskan perempuan dari berbagai penjajahan demi mewujudkan kesetaraan jender, masih relevan hingga saat ini. Sebab budaya patriarki masih menghambat kemajuan perempuan.

Setelah lebih dari seabad perjuangan Kartini membebaskan perempuan dari belenggu penindasan, para perempuan adat masih menghadapi sejumlah tantangan berat. Mereka berjuang mempertahankan wilayah adat di daerahnya.

Perempuan dan anak dapat berada dalam tiga posisi pusaran terorisme, yakni sebagai kelompok rentan terpapar, sebagai korban, dan sebagai pelaku. Penyebabnya, antara lain, budaya patriarki, ekonomi, dan akses informasi.

Posisi perempuan kepala desa dinilai sangat strategis. Mereka diharapkan lebih memiliki kepekaan dan mengerti kebutuhan khusus perempuan, anak, dan kelompok rentan.

Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, kembali dimulai DPR. Kali ini, pembahasan dilakukan di Badan Legislasi, yang juga merupakan pengusul dari RUU tersebut.

Situasi pandemi Covid-19 memperberat beban kaum perempuan di Tanah Air. Sebagian perempuan membutuhkan dukungan saat menghadapi berbagai kekerasan berlapis selama pandemi.

Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Meski demikian, sejumlah perempuan membutuhkan dukungan ketika menghadapi berbagai kekerasan berlapis selama pandemi.

Kekerasan Seksual hingga kini menjadi fenomena gunung es. Maka, kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual semakin mendesak, menyusul meningkatnya kasus kekerasan seksual di tengah masyarakat.