Model bekerja jarak jauh mendukung terciptanya keseimbangan kehidupan kerja. Bukan tidak mungkin apabila ke depan model ini tetap dilaksanakan bagi para ASN. Perlu persiapan matang untuk ini.
Oleh
NYOMAN PARTA MANGUWIJAYA
·4 menit baca
HERYUNANTO
Pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial telah memberikan implikasi nyata bagi manajemen sumber daya manusia, khususnya sektor publik. Pemerintah dituntut untuk melakukan pengaturan model kerja alternatif bagi aparatur sipil negara atau ASN dengan menerapkan kebijakan bekerja jarak jauh (remote working), dalam hal ini bekerja dari rumah (work from home).
Sesungguhnya beberapa perusahaan di banyak negara telah menerapkan model ini jauh sebelum Covid-19 melanda. Perubahan yang terjadi secara radikal akibat pandemi menimbulkan situasi yang rumit bagi ASN. Riset yang dilakukan Vaziri dkk (2020) dan Fogarty dkk (2021) menunjukkan bahwa di awal penerapan kebijakan bekerja jarak jauhmengharuskan para pegawai untuk menghabiskan lebih banyak waktu dalam mempelajari teknologi agar dapat menyelesaikan pekerjaan mereka. Tidak hanya itu, pegawai juga merasa khawatir dengan kondisi kesejahteraan dan kesehatan mereka dan anggota keluarganya sehingga memberikan gejolak bagi kondisi psikologis ASN.
Meskipun demikian, studi yang dilakukan pada organisasi yang telah menerapkan kebijakan bekerja jarak jauh sebelum pandemi mengungkapkan bahwa bekerja jarak jauh berdampak positif bagi pegawai karena dapat meningkatkan otonomi kerja, motivasi pegawai, dan prestasi kerja. Hal ini tercapai karena bekerja jarak jauh mendukung terciptanya keseimbangan kehidupan kerja (work life balance), memberikan kontrol yang lebih baik atas lingkungan kerja, dan meminimalisir pengeluaran seperti biaya transportasi untuk ke kantor.
Namun, kita tidak dapat menutup sebelah mata bahwa bekerja jarak jauh juga memberikan beberapa efek negatif seperti studi yang dilakukan oleh Tavares (2017) dan Golden dkk (2008). Beberapa efek negatif itu adalah mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi dengan rekan kerja, hilangnya gerakan fisik karena didominasi oleh duduk di depan komputer, durasi terpapar layar komputer yang lebih lama, dan bahkan dapat menyebabkan peluang karir yang terhambat.
Setelah hampir dua tahun berjalan, apakah model bekerja jarak jauh dapat menjadi pilihan untuk tetap diberlakukan bagi ASN? Tentu hal ini harus melalui serangkaian evaluasi. Pemerintah harus menyadari bahwa pengalaman para ASN selama bekerja jarak jauh saat pandemi merupakan input yang berharga untuk mempertimbangkan bagaimana mewujudkan bekerja jarak jauh yang lebih efektif di masa depan (Edelmann dkk, 2021) dan mempercepat transformasi digital.
Pelayanan publik
Pemerintah harus memperhatikan sejumlah hal agar dapat membangun model bekerja jarak jauh yang lebih baik bagi ASN apabila model ini akan tetap dilaksanakan. Pertama, pemerintah perlu melakukan redefinisi terhadap pelayanan publik. Hal ini penting karena ada beberapa pelayanan publik yang hanya membutuhkan sedikit sentuhan perubahan dan ada pula yang memerlukan perbaikan secara keseluruhan dalam melakukan pelayanan secara daring. Jadi penting melakukan co-creation untuk menemukan desain pelayanan yang sesuai.
Kedua, perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan sistem bekerja jarak jauh khususnya ketersedian akses internet. Ketiga, meningkatkan kapasitas ASN melalui pengembangan kompetensi dan soft skill sehingga dapat memanajemen pekerjaan secara jarak jauh. Keempat, sektor publik dan ASN harus mampu menginternalisasikan core values Ber-AKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif) yang menjadi pedoman ASN dan mengembangkan kepercayaan antar ASN, sehingga meskipun bekerja tidak di kantor tetapi tetap memberikan kontribusi yang baik.
Pemerintah perlu melakukan redefinisi terhadap pelayanan publik.
Kelima, merujuk pada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi hal untuk membentuk kerangka kebijakan bekerja jarak jauh yang sesuai, yakni (a) bagaimana bekerja jarak jauh dapat memberikan worklife balance, meningkatkan capaian kinerja yang baik, dan menjadikan organisasi lebih inklusif; (b) membuat daftar tugas tertentu yang tetap perlu dilakukan di kantor; (c) memastikan bahwa bekerja jarak jauh tetap memberikan ruang sesama individu atau tim untuk saling berinteraksi; (d) menguraikan faktor-faktor yang mengharuskan ASN tetap ditempatkan di kantor; dan (e) membangun kode etik yang baik.
Terakhir, berdasarkan Nutt (2022), pemerintah harus memperhatikan perbedaan konteks bekerja pada skala pemerintah pusat dan daerah karena hubungan antara warga di daerah dan ASN-nya perlu dipertahankan melalui kontak langsung. Oleh karena itu, bentuk bekerja jarak jauh yang terjadi di pemerintahan daerah mungkin akan sedikit berbeda dengan pusat.
Pada akhirnya penerapan model bekerja jarak jauh akan mengalami banyak penyesuaian di era transisi menuju endemi ini. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan, prosedur, dan proses yang lebih baik untuk dapat menerapkan model bekerja jarak jauh yang lebih layak bagi ASN. Model bekerja jarak jauh perlu dipersiapkan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga bukan tidak mungkin apabila ke depan model ini tetap dilaksanakan bagi para ASN.
Nyoman Parta Manguwijaya, Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UI
