Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak memberikan dampak signifikan pada penguatan independensi dan tata kelembagaan KPK.

Sejumlah lembaga menyatakan akan menyiapkan pendampingan hukum apabila 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat berdasar hasil tes wawasan kebangsaan diberhentikan. Masyarakat menanti keputusan pimpinan KPK.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penolakan itu dikhawatirkan mengakibatkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

Gugatan uji formil UU KPK hasil revisi ditolak Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, sejumlah pegawai KPK telah menerima kabar akan dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jumlahnya mencapai 75 pegawai. Materi tes wawasan dinilai janggal. Begitu pula materi tes lainnya.

Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim telah secara nyata merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. Karena itu, keputusan KPK menerbitkan SP3 kasus BLBI BDNI dinilai keliru, tidak berdasar, bahkan melawan hukum.

Berbagai sorotan mengiringi langkah pimpinan KPK periode 2019-2023 selama setahun terakhir. Berikut petikan wawancara membahas kinerja KPK setahun terakhir bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Aplikasi penyadapan Pegasus yang dibuat oleh perusahaan teknologi dari Israel, NSO Group, terdeteksi kembali digunakan untuk memata-matai jurnalis. Kali ini, 36 jurnalis Al Jazeera menjadi korbannya.

Meski sukses dalam dua penangkapan terakhir, KPK masih dibayangi problem internal kelembagaan dan masalah independensi pascarevisi UU KPK. Persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar.

Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan, putusan terhadap uji konstitusionalitas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berproses di MK. MK tidak memiliki niat untuk menunda putusan tersebut.