Ombudsman Republik Indonesia menyimpulkan ada malaadministrasi pada pelaksanaan tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Presiden Joko Widodo diperlukan untuk memperjelas status 75 pegawai KPK.

Selama hampir dua dekade, KPK telah menunjukkan langkah penegakan hukum tanpa pandang bulu, yang meningkatkan kinerja pemerintahan. Sudah seharusnyalah negara menjaga KPK, bukan justru melemahkannya.

Sumber kehancuran republik ini adalah korupsi. Oleh karena itu, arus politik yang mewarnai keputusan MK merupakan paradoks semangat kita dalam memberantas korupsi.

Sebagian dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos tes wawasan kebangsaan merupakan para aktivis wadah pegawai. Karena itu muncul pertanyaan, apakah tes merupakan upaya memberangus wadah pegawai KPK?

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap tidak memberikan dampak signifikan pada penguatan independensi dan tata kelembagaan KPK.

Sejumlah lembaga menyatakan akan menyiapkan pendampingan hukum apabila 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak memenuhi syarat berdasar hasil tes wawasan kebangsaan diberhentikan. Masyarakat menanti keputusan pimpinan KPK.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penolakan itu dikhawatirkan mengakibatkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi.

Gugatan uji formil UU KPK hasil revisi ditolak Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, sejumlah pegawai KPK telah menerima kabar akan dipecat karena tak lolos tes wawasan kebangsaan. Jumlahnya mencapai 75 pegawai. Materi tes wawasan dinilai janggal. Begitu pula materi tes lainnya.

Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim telah secara nyata merugikan negara hingga Rp 4,58 triliun. Karena itu, keputusan KPK menerbitkan SP3 kasus BLBI BDNI dinilai keliru, tidak berdasar, bahkan melawan hukum.