Berbagai sorotan mengiringi langkah pimpinan KPK periode 2019-2023 selama setahun terakhir. Berikut petikan wawancara membahas kinerja KPK setahun terakhir bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
Aplikasi penyadapan Pegasus yang dibuat oleh perusahaan teknologi dari Israel, NSO Group, terdeteksi kembali digunakan untuk memata-matai jurnalis. Kali ini, 36 jurnalis Al Jazeera menjadi korbannya.
Meski sukses dalam dua penangkapan terakhir, KPK masih dibayangi problem internal kelembagaan dan masalah independensi pascarevisi UU KPK. Persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar.
Mahkamah Konstitusi atau MK menegaskan, putusan terhadap uji konstitusionalitas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sedang berproses di MK. MK tidak memiliki niat untuk menunda putusan tersebut.
Mahkamah Konstitusi diminta segera memutus uji formil dan materi UU KPK. Diharapkan, putusan perkara tersebut dapat dijatuhkan pada Desember atau sebelum MK sibuk menangani perkara sengketa pilkada.
KPK akan mempertahankan aspek pencegahan korupsi yang selama ini telah berjalan. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, memerangi korupsi tak cukup dengan penindakan semata
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Amin paling rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Namun, publik masih menyimpan keyakinan bahwa pemerintah mampu bekerja lebih baik.
Pegawai KPK yang memiliki idealisme dinilai mulai kehilangan semangat setelah revisi UU KPK. Hal ini yang dinilai menjadi penyebab cukup banyaknya pegawai KPK yang mengundurkan diri di tahun 2020.
Menyusul revisi UU KPK setahun lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah ini menurun. Pegawai KPK pun beramai-ramai mengundurkan diri. Sejak Januari, sebanyak 31 pegawai ”bedol desa” dari KPK.
Masyarakat sipil semakin pesimistis akan kerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai kian melemah setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan setahun lalu. KPK dinilai telah kehilangan independensinya.