logo kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

KPK akan mempertahankan aspek pencegahan korupsi yang selama ini telah berjalan. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan, memerangi korupsi tak cukup dengan penindakan semata

Memuat data...

Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja penegakan hukum pemerintahan Jokowi-Amin paling rendah dibandingkan dengan sektor yang lain. Namun, publik masih menyimpan keyakinan bahwa pemerintah mampu bekerja lebih baik.

Memuat data...

Pegawai KPK yang memiliki idealisme dinilai mulai kehilangan semangat setelah revisi UU KPK. Hal ini yang dinilai menjadi penyebab cukup banyaknya pegawai KPK yang mengundurkan diri di tahun 2020.

Memuat data...

Menyusul revisi UU KPK setahun lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah ini menurun. Pegawai KPK pun beramai-ramai mengundurkan diri. Sejak Januari, sebanyak 31 pegawai ”bedol desa” dari KPK.

Memuat data...

Masyarakat sipil semakin pesimistis akan kerja penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai kian melemah setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan setahun lalu. KPK dinilai telah kehilangan independensinya.

Memuat data...

Krisis kepercayaan publik kepada KPK terus berlanjut. Ketua KPK Firli Bahuri dinyatakan melanggar kode etik. ”Wajah” dari KPK, Febri Diansyah memutuskan mundur dari KPK. Mungkinkah krisis dipulihkan?

Memuat data...

Pimpinan KPK menegaskan, tak ada pelemahan terhadap komisi antikorupsi ini pascarevisi UU KPK. Tugas dan kewenangan KPK tetap, hanya ada perubahan prosedur. Masyarakat sipil menilai, KPK tak lagi bisa diharapkan.

Memuat data...

Masyarakat sipil menyayangkan melemahnya KPK satu tahun pascarevisi UU KPK. Padahal, lembaga itu selama ini menjadi lokomotif bagi upaya pemberantasan korupsi.

Memuat data...

Sebanyak empat saksi akan diperiksa dalam sidang Brigadir AM, terdakwa penembak almarhum Randi. Sidang digelar jauh di PN Jaksel dengan alasan potensi gangguan keamanan di Kendari.

Memuat data...

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, sejumlah ahli menilai revisi UU KPK yang melahirkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tak dibutuhkan. Apalagi hasil revisi melemahkan KPK sekaligus pemberantasan korupsi.

Halaman 1