Dalam putusan 81 yang dibacakan hari ini, MK menyebutkan, terlalu seringnya mengubah syarat usia dan masa jabatan hakim dapat dipandang sebagai upaya intervensi terhadap kekuasaan kehakiman.

Ratusan aktivis, pegiat antikorupsi, tokoh pers, akademisi, hingga guru besar yang tergabung dalam Forum Lintas Generasi menyerukan masyarakat untuk mengawal penyelenggaraan Pemilu 2024.

Megawati Soekarnoputri menuturkan, manipulasi hukum kembali terjadi. TKN Prabowo-Gibran menepis penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi hukum.

”Jadi, kami berpikir ini (Pemilu 2024) sudah final dan kami bersyukur upaya untuk menjegal Mas Gibran maju ini tidak terjadi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono.

Sejumlah ahli hukum tata negara berharap sanksi berat dijatuhkan kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar etik.

Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam putusan soal usia capres-cawapres dinilai menodai marwah MK karena memicu kegaduhan. Namun, Ketua Majelis Kehormatan MK Jimly Asshiddiqie menepis pandangan ini.

Mahkamah Konstitusi akan kembali menguji aturan soal syarat usia capres-cawapres yang baru saja diputus oleh MK. Ketua MK Anwar Usman diminta untuk tidak terlibat dalam persidangan itu.

Dalam permohonannya, pelapor meminta MKMK agar memerintahkan KPU selaku penyelenggara pemilu untuk menolak dan membatalkan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.