Pemerintah mulai membuka investasi dalam dan luar negeri untuk penangkapan ikan berbasis kuota seiring terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur.

Volume penangkapan ikan di laut akan dibatasi dengan kuota. Untuk itu, setiap kapal nantinya diwajibkan memasang alat pendeteksi hasil tangkapan yang terkoneksi langsung dengan satelit.

Perppu Cipta Kerja bakal melegitimasi privatisasi perikanan, yaitu kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota. Praktik privatisasi perikanan secara global menimbulkan fenomena baru, yaitu tragedi komoditas perikanan.

Gelombang tinggi memaksa nelayan tak melaut. Akibatnya, pemasukan tak ada. Bantuan yang diharapkan juga tak kunjung diterima lantaran masih harus menunggu proses administrasi.

Pemerintah mengakui bahwa terdapat sejumlah permasalahan dalam proses perumusan kebijakan penangkapan ikan terukur, tetapi perbaikan akan terus dilakukan. Sejumlah kalangan meminta kebijakan ini ditunda.

Ekoregion tropis di Asia, Pasifik, Amerika Selatan, dan Afrika mengalami penurunan populasi ikan. Hal itu karena spesies bergerak lebih jauh ke utara ke perairan yang lebih dingin serta akibat penangkapan berlebih.

Alih-alih mengatur kuota penangkapan, pengetatan pemakaian jaring diusulkan untuk mencegah berkurangnya populasi ikan di perairan akibat penangkapan berlebih.

Kebijakan penangkapan terukur berpotensi menimbulkan konflik di tengah laut antara korporasi pemegang kontrak dan nelayan lokal.