Pemberlakuan kebijakan ganjil genap di DKI Jakarta dimungkinkan diperluas dari 13 ruas jalan menjadi 25 ruas jalan, seperti penerapan sebelum pandemi Covid-19.

Kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah baru sebatas menurunkan jumlah pemudik secara drastis. Penyebaran Covid-19 sesungguhnya berasal dari pergerakan orang, dari silaturahmi hingga abai protokol kesehatan.

Aspek pembantu transportasi (”auxiliary”) perlu diperhatikan karena berpotensi menjadi titik penularan Covid-19. Contoh aspek ini, antara lain, adalah tempat istirahat, restoran, dan toilet.

Protokol kesehatan mutlak dijalankan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Operator dan pengguna transportasi harus konsisten menerapkannya, termasuk di periode Natal dan Tahun Baru.

Pengelolaan infrastruktur semestinya mewadahi kebutuhan pengiriman bantuan kemanusiaan yang menuntut ketepatan waktu, jaminan mutu, ketepatan tujuan, daya angkut maksimum, dan kemudahan prosedur.

Emisi gas rumah kaca dari transportasi terus meningkat. Solusi mengedepankan mobil listrik dan membangun sarana prasarana serta kebijakan yang berpihak perlu terus dibangun. Juga dekarbonisasi pembangkit listrik.

Di tengah PSBB transisi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan ganjil genap. MTI yakin ganjil genap sudah tepat, tetapi harus diterapkan dengan pembatasan di tempat kerja, tempat usaha, dan sekolah.