Keberadaan rumah terapi ini sebagai wujud dukungan terhadap fasilitas bagi kelompok difabel untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan.

Ketidakpastian jalanan menjadi salah satu sumber stres utama warga kota. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan sistem perkotaan yang baik bisa mengurangi beban jiwa mereka sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera.

”Banyak tunanetra yang tidak diperbolehkan membuat rekening di cabang dan bank lain. Makanya butuh pengawasan dan standar pelayanan yang sama untuk para disabilitas,” kata penyandang disabilitas netra, Mardi Haryanto.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heri Budi Hartono mengingatkan aparatur sipil negara untuk terus memberikan pelayanan secara maksimal kepada warga. Dengan begitu akan berdampak positif terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Mal Pelayanan Publik di Kota Jambi mengintegrasikan 116 layanan yang selama ini diberikan oleh sebanyak 30 instansi. Kini, masyarakat dapat mengurusnya sekaligus di satu tempat.

Pemkot Cirebon, Jawa Barat, meluncurkan Layanan Administrasi Kependudukan untuk penyandang disabilitas. Program jemput bola tersebut untuk membuat kartu identitas anak dan kartu tanda penduduk siswa difabel.

Petugas dibagi secara bergilir untuk layani kebutuhan mendesak warga Tangerang Raya di Banten, seperti pengurusan identitas kependudukan, konsolidasi data dengan BPJS Kesehatan, dan pengaduan.

Ketika sebagian pekerja mulai menghentikan aktivitasnya menyambut libur, sebagian lainnya masih bekerja di layanan publik yang harus dijaga.