Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik 2011-2012 yang rugikan negara Rp 2,3 triliun Husni Fahmi dan Isnu Edhy Wijaya dituntut pidana selama lima tahun. Keduanya akan susul delapan terpidana sebelumnya.

Keselarasan antara data kependudukan dan data pemilih menjadi penting dan turut menjamin kualitas pemilu. KPU Bali, Kamis (11/8/2022), menggelar rakor sinkronisasi data bersama Bawaslu Bali, Pemprov Bali, dan DPRD Bali.

Perubahan administrasi kependudukan merupakan awal penyesuaian dokumen warga terdampak penggantian 22 nama jalan di Jakarta. Mereka masih akan menyesuaikan data pada sertifikat tanah, properti, STNK, dan BPKB.

KPU memperoleh akses NIK dan data agregat kependudukan di tingkat kecamatan dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Data tersebut dibutuhkan untuk penyusunan data pemilih dan penataan daerah pemilihan.

KPU akan kembali mengikuti rapat konsultasi dengan DPR dan pemerintah pada 23 Mei 2022. Sejumlah isu akan dibahas, salah satunya durasi kampanye.

Pemkab Sukoharjo berinovasi dengan mengeluarkan kebijakan pendataan keliling bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Kebijakan itu bertujuan mendorong pemenuhan hak kependudukan warga kelompok rentan.

Sejak 2018, Disdukcapil DKI meluncurkan situs dan aplikasi Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat (Alpukat) Betawi.

Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais melihat pencatatan data kependudukan, baik di KTP-el maupun kartu keluarga masih menghadapi persoalan. Dia menilai hal itu menjadi tantangan bagi Kemendagri.