logo Kompas.id
Politik & HukumGerindra: Amendemen Dibatasi untuk GBHN

Gerindra: Amendemen Dibatasi untuk GBHN

Untuk menghindari potensi amendemen Undang-Undang Dasar 1945 berkembang liar, sejumlah partai politik sepakat membatasi substansi perubahan hanya untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Oleh Agnes Theodora, Rini Kustiasih
· 0 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja memasang ornamen dan dekorasi di Gedung Nusantara 1 yang akan digunakan untuk Sidang Tahunan MPR 2019 serta Sidang Bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019). Sidang Tahunan dihadiri Presiden Joko Widodo pada Jumat (16/8/2019).

Jadilah Bagian dari Jurnalisme Berkualitas Belum selesai baca berita ini? Selesaikan dengan berlangganan konten digital premium Kompas.
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Kompas Digital Premium 12 Bulan (Hemat 40%)
Rp 360.000 /Tahun
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Hemat 40%
POPULER
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Kompas Digital Premium 1 Bulan
Rp 50.000 /Bulan
BERLANGGANAN
atau biarkan Google mengelola langganan Anda untuk paket ini:
Akses tak terbatas Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Kompas Digital Premium & Koran
Kompas Digital Premium & Koran
Rp 108.000 /Bulan
BERLANGGANAN
Akses tak terbatas di Kompas.id (web & app)
Berita digital tanpa iklan pop-up
30 arsip terbaru ePaper Kompas
Artikel Opini eksklusif
Multiplatform, akses Kompas.id melalui laptop, ponsel, ataupun tablet
Pengiriman koran Kompas edisi cetak ke rumah Anda
Memuat data..