Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Event
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
gbhn
Bagikan
Kebijakan Pokok-pokok Haluan Negara Jangan Mengulang Kesalahan GBHN
Pemberlakuan Pokok-pokok Haluan Negara layaknya GBHN era dulu dianggap mampu membuat pembangunan Indonesia menjadi terencana. Namun, diingatkan pula, perlu perumusan yang tepat agar tak menjadi arena korupsi.
Politik & Hukum
·
DPD Minta Kampus Kaji Isu Krusial di Wacana Amendemen Konstitusi
Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta perguruan tinggi mengkaji amendemen kelima UUD 1945. Kajian itu, kata dia, perlu membahas ambang batas pencalonan Presiden, garis besar haluan ekonomi, hingga ideologi Pancasila.
Politik & Hukum
·
Amendemen Konstitusi, Pandemi, dan Lesunya Kinerja Legislatif
Amendemen UUD 1945 bukan merupakan hal terlarang. Namun, perubahan itu disuarakan pada waktu yang tidak tepat, yaitu pada saat kinerja legislatif jauh dari harapan dan di tengah pandemi Covid-19.
Opini
·
Kewenangan MPR Tetapkan PPHN Berpotensi Mengubah Relasi Kelembagaan
Dengan kewenangan menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN, MPR bakal kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Ini tak selaras dengan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia.
Politik & Hukum
·
Merunut Konsolidasi Amandemen UUD 1945
Sejumlah pertemuan politik digelar Presiden Jokowi dengan elite partai pendukung pemerintah. Pertemuan ini sebagai upaya konsolidasi politik, terutama terkait wacana amandemen UUD 1945.
Riset
·
Iklan
MPR Terus Mendorong Masuknya PPHN dalam Perubahan Konstitusi
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyebutkan ada aspirasi masyarakat yang menghendaki hadirnya kembali Pokok-pokok Haluan Negara. Hal itu selama ini telah menjadi mandat dari MPR periode sebelumnya.
Politik & Hukum
·
Amending the Constitution, GBHN and Presidency
The People’s Consultative Assembly (MPR) has denied that there have been proposals for the amendment and discussion of amending Article 7 of the 1945 Constitution.
English
·
Restorasi Haluan Negara, Mungkinkan Tanpa Revitalisasi MPR?
Halauan negara yang berjangka panjang seharusnya tidak diserahkan kepada presiden, tetapi harus dirumuskan bersama melalui majelis terlengkap yang mewakili semua elemen kekuatan rakyat, yaitu MPR.
Opini
·
MPR Matangkan Rencana Restorasi GBHN dari Sisi Hukum
MPR menjaring masukan dari sejumlah pihak terkait dengan rencana menghidupkan kembali GBHN sebagai haluan ideologis dan penunjuk arah pembangunan nasional.
Politik & Hukum
·
Amendemen UUD 1945 dan Demokrasi Konstitusional
Alarm demokrasi Indonesia berbunyi kencang setelah ada sejumlah usulan ”liar” yang mengemuka dalam amendemen konstitusi.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Baca Berita Seputar Pemilu 2024
Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.
Kunjungi Halaman Pemilu
Iklan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 8062 6699
Produk
ePaper
Kompas.id
Interaktif
Kompas Data
Kompaspedia
Bisnis
Advertorial
Gerai
Event
Klasika
Klasiloka
Iklan
Tentang
Profil Perusahaan
Sejarah
Organisasi
Lainnya
Bantuan
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000
Whatsapp
+62812 900 50 800
Email
hotline@kompas.id
Ikuti Harian Kompas di
@hariankompas
@hariankompas
@hariankompas
Harian Kompas
© 2024 PT Kompas Media Nusantara
·
Organisasi
·
Tanya Jawab
·
Hubungi Kami
·
Sidik Gangguan
·
Pedoman Media Siber
·
Syarat & Ketentuan
·
Karier
·
Iklan
·
Berlangganan
·