Kajian mengenai haluan negara sudah selesai. Rapat pleno Badan Pengkajian MPR menyepakati bentuk hukum haluan negara diatur melalui undang-undang, bukan amendemen UUD 1945.

Pasal-pasal dalam UUD 1945 harus dilihat secara komprehensif. Kandungan ide dan interpretasi sistematis antarpasal harus dipahami sebagai satu kesatuan norma konstitusional.

Selama 20 tahun PKS berhasil bertahan tetap berada di parlemen. Namun, saat ini, PKS tidak cukup hanya mempertahankan pemilih Islam, tetapi mesti melakukan ekspansi agar bisa diterima oleh pemilih yang lebih luas.

Unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden. Hal ini dinilai merupakan puncak eskalasi keresahan sosial dan politik di masyarakat.

Meski Presiden sudah menegaskan patuh konstitusi dan meminta wacana penundaan pemilu tak lagi disuarakan, komitmen pemerintah menggelar pemilu pada 2024 perlu sekali lagi ditegaskan saat pelantikan KPU-Bawaslu 2022-2027.

Dalam keteduhan puasa, saatnya introspeksi diri. Apakah hakikat reformasi? Apakah makna hakiki konstitusi? Apa artinya sebuah kekuasaan?

Wacana penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, dan Jokowi tiga periode harus segera diakhiri. Diskursus di ruang publik terkait hal itu kontraproduktif dan hanya untungkan kelompok penggagasnya.