Menu
Cari
Mobile App
Gerai
Kompaspedia
Kirim Opini
Baru
Event
Baru
Institute
Beranda
Polhuk
Pemilu
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Multimedia
Tutur Visual
Infografik
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Siaran Langsung
Lainnya
#konstitusi
Bagikan
Denda Rp 1 Juta untuk Gelandangan di RKUHP Melanggar Konstitusi
Pasal 429 RKUHP memuat ketentuan, setiap orang yang bergelandangan di jalan atau tempat umum yang mengganggu ketertiban dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I, yakni Rp 1juta.
Politik & Hukum
路
Haluan Negara Diusulkan Tanpa Amendemen, Akhiri Kegaduhan Penundaan Pemilu
Kajian mengenai haluan negara sudah selesai. Rapat pleno Badan Pengkajian MPR menyepakati bentuk hukum haluan negara diatur melalui undang-undang, bukan amendemen UUD 1945.
Politik & Hukum
路
Pasal-pasal UUD 1945 Mesti Dipahami secara Komprehensif
Pasal-pasal dalam UUD 1945 harus dilihat secara komprehensif. Kandungan ide dan interpretasi sistematis antarpasal harus dipahami sebagai satu kesatuan norma konstitusional.
Politik & Hukum
路
Milad ke-20, PKS Tegaskan Konsisten Mengawal Konstitusi
Selama 20 tahun PKS berhasil bertahan tetap berada di parlemen. Namun, saat ini, PKS tidak cukup hanya mempertahankan pemilih Islam, tetapi mesti melakukan ekspansi agar bisa diterima oleh pemilih yang lebih luas.
Politik & Hukum
路
Ditegur Wapres Soal Penundaan Pemilu, Muhaimin Iskandar Menyatakan, "Namanya juga Usaha."
Di ulang tahun PMII, Senin (18/4/2022), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ditegur Wapres Ma'ruf Amin soal penundaan pemilu. Namun, Cak Imin, berkilah,"Namanya usulan masa tak boleh?" Ia menambahkan,"Namanya juga usaha."
Politik & Hukum
路
Petik Pelajaran dari Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa
Unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia menyuarakan penolakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden. Hal ini dinilai merupakan puncak eskalasi keresahan sosial dan politik di masyarakat.
Politik & Hukum
路
Jadikan Momen Pelantikan KPU-Bawaslu untuk Hentikan Wacana Tunda Pemilu 2024
Meski Presiden sudah menegaskan patuh konstitusi dan meminta wacana penundaan pemilu tak lagi disuarakan, komitmen pemerintah menggelar pemilu pada 2024 perlu sekali lagi ditegaskan saat pelantikan KPU-Bawaslu 2022-2027.
Politik & Hukum
路
Warisan Kepemimpinan
Dalam keteduhan puasa, saatnya introspeksi diri. Apakah hakikat reformasi? Apakah makna hakiki konstitusi? Apa artinya sebuah kekuasaan?
Politik & Hukum
路
Pesan Tak Bersayap dari Presiden Bisa Akhiri Wacana Jokowi Tiga Periode
Wacana penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, dan Jokowi tiga periode harus segera diakhiri. Diskursus di ruang publik terkait hal itu kontraproduktif dan hanya untungkan kelompok penggagasnya.
Politik & Hukum
路
Aroma Rekayasa Silaturahmi Kepala Desa untuk Presiden Jokowi Tiga Periode
Aroma rekayasa acara silaturahmi kepala desa dan perangkat desa beberapa waktu lalu, tercium. Selain karena munculnya dukungan untuk Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode, gelaran acara itu juga sarat kejanggalan.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya