Kelanjutan pemeriksaan pengujian UU oleh MK masih harus menunggu karena belum seluruh perkara terkait pilkada tuntas diputus. Setelah tuntas, MK diminta memprioritaskan perkara pengujian UU yang sudah lama masuk ke MK.

MK dalam putusannya memerintahkan dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan penyusunan konsitusi negara yang baru. Tindakan ini diduga untuk melanggengkan kekuasaannya.

Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengoreksi pembentukan perundang-undangan yang minim partisipasi publik. MK diminta lebih tegas dalam mengawal demokratisasi di parlemen.

MK menunda pemeriksaan perkara pengujian undang-undang dan akan fokus menangani perkara sengketa pilkada 2020 hingga Maret mendatang.

Diwarnai ”dissenting opinion” dari tiga hakim konstitusi, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi mengenai perlunya pemerintah diwajibkan memenuhi hak-hak dasar, seperti APD dan insentif, bagi tenaga medis.

Sejak MK didirikan, lembaga ini belum pernah membatalkan undang-undang dalam uji formil. Terkait uji formil, para hakim konstitusi diharapkan berpikir progresif, melampaui hal yang tersurat dalam konstitusi.

Saksi ahli hukum tata negara saat di sidang uji materi UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu Penanganan Covid-19 di MK menilai perpu itu tak penuhi syarat kedaruratan. Namun, pengacara negara dan hakim MK menepis.

Dengan memperhatikan suara para dokter, benteng terakhir memerangi pandemi ini, semoga kurva bisa segera melandai dan kemudian turun.

Untuk pertama kalinya, MK gelar sidang perdana uji materi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rabu. Majelis panel menyoroti sejumlah hal, di antaranya kedudukan hukum pemohon serta dalil yang diajukan pemohon.