Presiden : Tak Mungkin Bersaing dengan Negara Lain Kalau Stunting Masih Tinggi

Oleh

PRAYOGI DWI SULISTYO

· 4 menit baca

TANGERANG, KOMPAS - Faktor kesehatan berpengaruh pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Presiden Joko Widodo berharap, pemerintah daerah ikut memperbaiki kualitas kesehatan di wilayahnya masing-masing.

Dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2019 di Tangerang, Banten, Presiden menegaskan pentingnya kualitas kesehatan pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Menurut Presiden, peningkatan kualitas SDM akan membantu Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara lain.

"Negara lain sudah lebih maju dengan mereka meningkatkan teknologi, sedangkan kita masih berkutat dengan persoalan stunting (tengkes) serta kematian ibu," kata Presiden.

Meskipun demikian, Presiden mengapresiasi penurunan kasus stunting dan kematian ibu. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan, sejak 2014 angka kematian ibu menurun dari sekitar 4.000 menjadi 3.000. Adapun angka stunting juga turun dari 37,2 persen menjadi 30 persen.

Presiden berharap, kasus stunting dapat turun terus, bahkan dapat hilang. "Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain, jika kasus stunting masih tinggi," ujarnya.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, pemerintah akan terus mendukung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Ia mengatakan, pada awal Februari lalu, pemerintah pusat telah mengirim dana untuk BPJS sebesar Rp 6,38 triliun dan awal Maret nanti akan diberikan Rp 2,1 triliun. Pada awal April, pemerintah akan mengirim dana untuk BPJS sebesar Rp 5,3 triliun.

Sebelum dikirim, dana tersebut akan diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) terlebih dahulu. Ia mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk menyehatkan pengelolaan BPJS.

Presiden menegaskan, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjamin peserta program PBI (Penerima Bantuan Iuran). "Pemerintah selalu membayar kebutuhan PBI di depan," tuturnya.

Presiden mengatakan, defisit terbesar pada BPJS sering terjadi pada peserta mandiri yang bekerja di sektor informal dan bukan pekerja. Presiden menuturkan, dalam kunjungannya ke beberapa rumah sakit, ia menemukan ada sejumlah tunggakan. Ia berharap, permasalahan tersebut dapat ditangani secara bertahap dan akan terus menjalankan program BPJS karena manfaat program ini telah dirasakan oleh banyak masyarakat.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, cakupan kesehatan semesta (UHC) tidak hanya pencapaian jumlah orang yang dicakup oleh JKN, melainkan rangkaian yang holistik, strategis, dan integral dari semua upaya pembangunan kesehatan pada seluruh tahapan siklus kehidupan manusia.

"UHC bertumpu pada upaya promotif, preventif, termasuk pengendalian penyakit, serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas," kata Nila.

Ia mengatakan, cakupan kesehatan semesta juga berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam SDGs disebutkan, pada 2030 ditargetkan tidak ada satupun orang yang tidak menikmati hasil pembangunan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, tahun 2019 adalah tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Kemenenterian Kesehatan.

"Perlu ada evaluasi dan strategi untuk mencapai target 2019, di antaranya mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata Oscar.

Menurut Oscar, perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya peningkatan fasilitas kesehatan menuju UHC.

Oscar mengatakan, terdapar berbagai peningkatan kualitas kesehatan mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, keberadaan fasilitas kesehatan, dan kepesertaan JKN.

Terkait kondisi kesehatan masyarakat, sebagai contoh dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) meningkat.

Hal tersebut tercantum dalam RPJMN 2015 hingga 2019. Dari tahun 2015 cakupan terus meningkat dari 78,43% menjadi 80,61% pada 2016. Di tahun 2017, sampai dengan Desember menjadi 83,67%.

Per November 2018, menjadi 73,50% ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan bersalin di Fasyankes. Cakupan ini akan terus meningkat karena data sampai akhir Desember 2018 masih dalam proses pengumpulan data.

Selain itu, Oscar mengharapkan UHC dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat Indonesia ke depan. "UHC tidak hanya soal cakupan kepesertaan JKN, tapi mencakup akses fasilitas kesehatan yang merata untuk masyarakat," ujarnya.

Peserta yang hadir dalam Rakerkesnas sekitar 2 ribu orang dari seluruh Indonesia, terdiri dari kepala dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, direktur rumah sakit daerah, pemangku kebijakan dan unsur dari Kemenkes.

Pemerintah daerah

Dalam pertemuan ini, Presiden berdialog dengan beberapa pejabat dinas kesehatan. Ia mendengarkan permasalahan kesehatan yang dialami di beberapa daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Vita Yulia menuturkan, wilayahnya masih mengalami masalah stunting dan anemia. Menurut Vita, penyebabnya karena remaja melakukan diet tidak sehat sehingga kekurangan asupan gizi.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kutai Barat (Kalimantan Timur) Barnabas menuturkan, wilayahnya masih mengalami kekurangan tenaga medis.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Rizal Rinaldi menceritakan penyakit paling banyak di wilayahnya, yaitu darah tinggi. Menurut Rizal, penyakit tersebut disebabkan oleh kurangnya konsumsi sayur dan buah.

Selain itu, Rizal menceritakan permasalahan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Ia menggambarkan, jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya harus ditempuh selama 6 jam hingga 12 jam.

Presiden mengatakan, setiap wilayah memiliki permasalahan yang berbeda-beda sehingga penanganannya pun juga berbeda. Ia berharap, pemerintah pusat dan daerah secara bersama-sama dapat menyelesaikan tantangan serta persoalan yang ada di lapangan.

Editor:

khaerudin

Pemerintah presiden BPJS kesehatan nasional Joko widodo Jaminan Kesehatan Nasional stunting kemenkes rapat kerja