Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Para peserta mengumpulkan donasi dan terkumpul dana sekitar Rp 16 juta. Dana akan disalurkan kepada masyarakat Palestina yang terkena dampak serangan Israel.

Memuat data...

Pemda DIY meminta konsistensi dari pemerintah pusat mengenai larangan mudik Lebaran pada 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Tanpa adanya konsistensi penerapan larangan, dikhawatirkan sebagian masyarakat akan tetap mudik.

Memuat data...

Dalam proses pembentukan UU, bentuk partisipasi publik kerap ditafsirkan sepihak, baik oleh pemerintah maupun DPR. Karena itu, diperlukan parameter untuk menguji apakah sudah ada partisipasi publik dalam pembentukan UU.

Memuat data...

Rencana pemerintah membentuk unit kerja presiden untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dengan peraturan presiden dinilai tidak tepat. Landasan hukum yang tepat untuk hal tersebut adalah undang-undang.

Memuat data...

Konflik diduga berawal dari penggerebekan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono atas tuduhan narkoba. Laporan kepada polisi diduga dilakukan Jumadi. Gubernur Jawa Tengah minta keduanya duduk bersama mendinginkan suasana.

Memuat data...

Kepentingan pemerintah agar revisi UU Pemilu tak dilanjutkan bertemu dengan kepentingan mayoritas fraksi di DPR. Revisi berpotensi kuat kandas di tengah kebutuhan payung hukum baru agar pemilu lebih berkualitas.

Memuat data...

Keputusan politik pemerintah yang tak akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada akan membuat separuh lebih kepala daerah pada 2022-2024 dijabat oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Padahal, publik ingin sebaliknya

Memuat data...

Masyarakat sipil mendorong pemerintah dan DPR duduk bersama memasukkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ke Prolegnas Prioritas 2021. Revisi UU ITE diharapkan tidak hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi.

Memuat data...

Agar tak jadi wacana, jika memang revisi UU ITE itu dipandang perlu baik oleh pemerintah dan DPR, kajian atas perubahan pasal-pasal karet UU itu harus segera dimulai. Presiden sebelumnya beri sinyal revisi UU tersebut.

Memuat data...

Isu inklusivitas sama sekali belum diperhatikan dalam penanganan bencana, seperti gempa di Sulawesi Barat. Belum lagi bicara terkait mengikutsertakan kaum difabel dalam perencanaan pembangunan dan penataan wilayah.

Halaman 1