Kompas.id
Artikel dengan Tagar
Memuat data...

Konflik diduga berawal dari penggerebekan Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono atas tuduhan narkoba. Laporan kepada polisi diduga dilakukan Jumadi. Gubernur Jawa Tengah minta keduanya duduk bersama mendinginkan suasana.

Memuat data...

Kepentingan pemerintah agar revisi UU Pemilu tak dilanjutkan bertemu dengan kepentingan mayoritas fraksi di DPR. Revisi berpotensi kuat kandas di tengah kebutuhan payung hukum baru agar pemilu lebih berkualitas.

Memuat data...

Keputusan politik pemerintah yang tak akan merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada akan membuat separuh lebih kepala daerah pada 2022-2024 dijabat oleh penjabat yang ditunjuk pemerintah pusat. Padahal, publik ingin sebaliknya

Memuat data...

Masyarakat sipil mendorong pemerintah dan DPR duduk bersama memasukkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ke Prolegnas Prioritas 2021. Revisi UU ITE diharapkan tidak hanya menjadi wacana politik tanpa realisasi.

Memuat data...

Agar tak jadi wacana, jika memang revisi UU ITE itu dipandang perlu baik oleh pemerintah dan DPR, kajian atas perubahan pasal-pasal karet UU itu harus segera dimulai. Presiden sebelumnya beri sinyal revisi UU tersebut.

Memuat data...

Isu inklusivitas sama sekali belum diperhatikan dalam penanganan bencana, seperti gempa di Sulawesi Barat. Belum lagi bicara terkait mengikutsertakan kaum difabel dalam perencanaan pembangunan dan penataan wilayah.

Memuat data...

Upaya untuk membenahi kualitas demokrasi di Indonesia harus berjalan paralel dengan pemberantasan korupsi. Sebab, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah bentuk budaya politik yang demokratis.

Memuat data...

Suasana Myanmar sehari setelah kudeta oleh militer.

Memuat data...

Kebijakan dimaksud di antaranya kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, pembubaran sejumlah organisasi kemasyarakatan, dan penerbitan sejumlah regulasi, salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja.

Memuat data...

Indonesia belum menjadi anggota Badan Pengawas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme atau FATF. Karena itu, pemerintah RI bertekad tingkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Halaman 1