Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak semua pihak mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024 yang menargetkan 98 persen total penduduk Indonesia menjadi anggota program jaminan kesehatan nasional.

Pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga sekaligus kewajiban negara. Akan tetapi, diskriminasi pelayanan khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan masih terus terjadi.

Rencana menggabungkan manfaat BPJS dan asuransi swasta sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah perlu menata regulasi dan mengatur koridor risiko, kriteria pungutan dan pembayaran, sumber dana, dan durasi program CoB.

Surplus pada dana jaminan sosial kesehatan yang dilaporkan saat ini perlu dijaga keberlanjutannya. Jika tidak ada upaya kendali biaya dan kendali mutu yang kuat, defisit berpotensi kembali terjadi.

Lupakan dulu puskesmas, simpan dulu rumah sakit. Rancang bangun arsitektur layanan kesehatan di era JKN seyogianya diawali dengan menetapkan entitas yang menjadi pintu masuk penduduk ke sistem pelayanan kesehatan.

Data kesehatan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional perlu dimanfaatkan secara optimal guna memperbaiki layanan kesehatan bagi peserta. Data tersebut juga bisa menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan.

Pemisahan skema JKN untuk orang kaya dan orang miskin berpotensi menghambat proses subsidi silang dalam jangka panjang karena ketidakseimbangan distribusi risiko finansial antara skema untuk orang miskin dan orang kaya.

Turbulensi ekonomi bisa berimbas kepada kerawanan sektor kesehatan. Krisis moneter 1998 dan krisis akibat pandemi Covid-19 menunjukkan hal tersebut. Menghadapi global 2023, sistem kesehatan membutuhkan pendekatan baru.