Beragam risiko ditempuh para kurir untuk bisa memastikan paket milik pelanggan tiba tepat waktu. Hanya saja, perlindungan bagi mereka sangat kurang. Bahkan, pemberian upah pun sangat terbatas.

The government must rearrange its regulations properly with an aim of preventing the tendency of insurance companies to implement adverse selection.

Rencana menggabungkan manfaat BPJS dan asuransi swasta sebenarnya bukan barang baru. Pemerintah perlu menata regulasi dan mengatur koridor risiko, kriteria pungutan dan pembayaran, sumber dana, dan durasi program CoB.

Konsep sistem kesehatan akademik terbukti meningkatkan produksi dokter spesialis tanpa mengorbankan keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan pendidikan. Konsep ini perlu terus dikembangkan.

Pembiayaan sistem asuransi kesehatan sosial, seperti JKN, di Indonesia berkonsep gotong royong. Data menunjukkan BPJS sudah ”on the right track”. Perubahan mendasar terhadap BPJS akan berisiko untuk masyarakat luas.

Dua pertiga dari total 61 rumah sakit level tinggi (dulu Kelas A) berada di Pulau Jawa dan 16 di antaranya berada di Jakarta. Ini akar masalah mengapa akses dan pemanfaatan DJSK didominasi kelompok ekonomi makmur.

Berdasarkan pengalaman sejak 2014, penanganan masyarakat mampu di BPJS perlu ditata ulang, berdasarkan prinsip keadilan dan mitigasi risiko BPJS gagal membayar kewajiban di masa pasca-Covid-19.

Selain RUU Kesehatan yang kontroversial, ada agenda kesehatan 2023 yang lebih mendasar untuk diberi perhatian, yaitu pemerataan layanan kesehatan primer dan penanganan persoalan kronis. Juga masalah penyakit tak menular.