Dari Polwan untuk Kepolisian yang Bersih dari Korupsi
Para agen SPAK, dari kiri ke kanan Ajun Komisaris Besar Kurniati, fasilitator SPAK dari kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkotika dan Kejahatan (UNODC) Yunety Tarigan, dan Ajun Komisaris Besar Irene Ayu dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/11). Dua polisi wanita dari Polda DIY itu merupakan agen SPAK yang antara lain menginisiasi program survei pelayanan publik di lingkungan kerja mereka. Polda DIY merupakan institusi kepolisian pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan SPAK yang diinisiasi oleh KPK.
Ajun Komisaris Besar Irene Ayu, polisi wanita yang bertugas di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, antusias menunjukkan mekanisme survei kepuasan masyarakat di Polda DIY melalui telepon seluler di tangannya. Irene menggerakkan jari-jarinya menggeser layar ponsel sembari menjelaskan satu per satu survei apa saja yang bisa ditampilkan dalam situs Polda DIY tersebut.
Inovasi yang ditunjukkan Irene itu adalah satu saja dari beragam upaya dari polwan-polwan berdedikasi yang tergabung di dalam gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Irene dan polwan lainnya dari Polda DIY, termasuk Ajun Komisaris Besar Kurniati, perwira koordinator polwan di Polda DIY, menghadiri peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). Tidak hanya polwan, perempuan dari berbagai profesi juga hadir dengan biaya sendiri karena ada sesi talkshow, ”Saya, Perempuan Antikorupsi”, dalam acara tersebut. Kepala Polda DIY Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Dofiri juga turut hadir dalan acara tersebut.
”Ini Kapolda bisa memantau langsung loh, mbak. Ini semua real time di Polda DIY. Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan kami bisa memilih alasannya dan menuliskan keluhannya. Kalau dulu kan tidak bisa dan hanya bisa diketahui oleh anggota. Sekarang semuanya terbuka untuk publik,” ujar Irene antusias sembari menyorongkan ponselnya.
Pelayanan yang bisa dinilai oleh publik di Polda DIY itu meliputi pembuatan dan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan laporan kehilangan. Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Polda DIY bisa langsung menuliskan keluhannya dan memilih alasannya. Ketidakpuasan itu mungkin timbul karena waktu pelayanan yang terlalu lama atau adanya pungutan liar (pungli).
Masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan Polda DIY bisa langsung menuliskan keluhannya dan memilih alasannya. Ketidakpuasan itu mungkin timbul karena waktu pelayanan yang terlalu lama atau adanya pungutan liar.
Kerja keras dan inovasi polwan di Polda DIY, menurut Kurniati, didasari kesadaran masih banyaknya praktik buruk di kepolisian yang merugikan masyarakat. Polwan yang kerap behadapan dengan masyarakat dalam berbagai pelayanan publik harus menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk godaan suap dan korupsi.
Sebagai perwira koordinator polwan seluruh DIY, Kurniati memiliki wewenang dan tanggung jawab besar untuk merekrut agen-agen baru SPAK di lingkungan kerjanya. Ia getol mengajak agen-agennya untuk turun langsung ke lapangan membagikan modul-modul kepada anak sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sampai perguruan tinggi.
”Saya salut pada SPAK ini karena sebenarnya ini pertama-tama membawa manfaat bagi diri saya, lingkungan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Di lingkungan Polda DIY, SPAK ini berjalan dengan bagus dan agen-agen antusias untuk menyosialisasikan antikorupsi di lingkungan kerjanya. Semua kami sadari sebagai upaya untuk mengubah diri sendiri, keluarga kami, dan organisasi saya, yaitu kepolisian,” kata Kurniati.
Semua kami sadari sebagai upaya untuk mengubah diri sendiri, keluarga kami, dan organisasi saya, yaitu kepolisian.
Diakui dunia
Sosialisasi gerakan tersebut itu pun relatif mudah karena perempuan agen hanya dibekali dengan games-games dan modul yang dengan mudah dibagikan kepada peserta. Terlebih lagi, Kepala Polda DIY Brigjen (Pol) Ahmad Dofiri sangat suportif dalam gerakan ini. Dofiri bahkan berencana membuat setiap polsek di DIY agar diisi oleh agen SPAK.
”Mudah sebenarnya untuk mengembangkan kesadaran antikorupsi karena games-games dan modul yang kami bagikan ternyata disambut baik oleh publik. Mulai dari anak TK sampai mahasiswa, dan masyarakat desa yang ingin mengawasi dana desa ternyata antusias sehingga tidak menyangka ternyata gerakan SPAK ini dihargai dunia,” ungkap Kurniati.
Pada 8 Desember lalu, SPAK memenangi penghargaan Anti-Corruption Excellence Award (ACE award) yang dilaksanakan oleh Rule of Law and Anti-corruption Center (Rollac) yang berkedudukan di Qatar bekerja sama dengan kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan narkotika dan kejahatan atau UNODC. Tahun ini adalah kali kedua ACE Award diberikan dan pengumuman diberikan di Geneva, Swiss. Ada empat kategori penghargaan, yakni anti-corruption academic research (riset akademis antikorupsi), anti-corruption youth creativity and engagement (kreativitas dan pelibatan pemuda antikorupsi), anti-corruption innovation (inovasi antikorupsi), dan anti-corruption lifetime achievements (pencapaian seumur hidup antikorupsi).
Perwakilan SPAK, Yuyuk Andriati Iskak (kiri), menerima penghargaan Anti-corruption Excellence Award (ACE Award) tahun 2017 dari Rule of Law and Anti-corruption Center (Rollac), 8 Desember lalu di kantor pusat PBB di Geneva, Swiss. Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) menerima penghargaan anti-corruption youth creativity and engagement.
Gerakan SPAK yang diinisiasi KPK sejak tiga tahun lalu itu memenangi penghargaan pada kategori anti-corruption youth creativity and engagement. Juri menilai SPAK menunjukkan kepemimpinan dalam meningkatkan kesadaran pentingnya antikorupsi dengan cara berbeda. Cara-cara unik yang dengan mudah dan cepat memengaruhi generasi muda dan lapisan sosial masyarakat lainnya untuk bergerak bersama mewujudkan perubahan.
Penganugerahan ACE Award di kantor pusat PBB itu dihadiri Direktur Jenderal Kantor PBB Geneva Michael Moller dan Direktur Eksekutif United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) Yuri Fedotov, para duta besar asing di Geneva , serta Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Geneva Hasan Kleib.
Perwakilan SPAK, Yuyuk Andriati Iskak, mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas komitmen, dedikasi, dan kerja keras agen SPAK di 34 provinsi di Indonesia yang selama tiga tahun ini sudah memulai perubahan dari dirinya sendiri, keluarganya dan sekarang berkolaborasi dengan pemerintah, penegak hukum, inspektorat daerah, serta pemerintah kabupaten dan kota.
SPAK pun tidak hanya terbatas pada kalangan perempuan sebab sosialisasi agen-agen SPAK dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga duplikasi kesadaran antikorupsi itu lebih mungkin dilakukan secara luas. ”Sebenarnya SPAK ini kan tidak cuma melibatkan perempuan. Dari awal sosialisasi, sasaran agen adalah semua lapisan masyarakat, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Hanya agennya yang perempuan,” katanya.
Tanpa mengesampingkan perempuan dari profesi dan kalangan lain, perempuan dari kelompok penegak hukum memberikan nilai tambah yang signifikan pada perluasan kesadaran antikorupsi oleh agen SPAK. Penegak hukum perempuan, seperti polwan, perempuan jaksa, ternyata sangat efektif menggerakkan kampanye antikorupsi melalui program SPAK. Mereka bisa langsung bertemu masyarakat dalam tugas pelayanan sehari-hari sehingga berbagai sarana sosialisasi, seperti games dan modul SPAK, bisa disampaikan dengan lebih mudah.
Penegak hukum perempuan, seperti polwan, perempuan jaksa, ternyata sangat efektif menggerakkan kampanye antikorupsi.
Pada pihak lainnya, masyarakat merasa kehadiran polwan dengan alat-alat bantu itu bisa mengubah citra buruk kepolisian yang di dalam benak mereka masih melakukan banyak perilaku koruptif. Sebagai contoh adalah polwan-polwan di Polda DIY yang kini berinisiatif melakukan sosialisasi tentang rawannya dana desa menggunakan games TRATA yang dikembangkan oleh KPK.
”Agen-agen ini memperbesar lingkaran dan penguatan masyarakat sipil di lingkungannya. Banyak orang tertarik dengan SPAK karena cara penyampaian kampanyenya itu fun dan enggak memaksa. SPAK itu selalu merujuk ke diri sendiri dulu sebelum orang lain. Jadi, gerakan ini benar-benar menjadi identitas sesuai namanya, Saya, Perempuan Antikorupsi,” kata Yuyuk.
Meski cukup mudah diterima oleh masyarakat, agen SPAK juga kerap menghadapi kendala. Yuyuk pernah mendengar hambatan yang dialami oleh agen SPAK di Makassar karena benturan antara dirinya dengan institusinya.
”Dia seorang PNS dan konflik dirinya begitu hebat ketika dia sudah menjadi agen SPAK. Praktik-praktik koruptif dalam pekerjaannya masih banyak dan dia bukan dalam posisi pengambil keputusan. Dia sempat bercerita dengan beberapa agen SPAK lainnya dan sempat ingin berhenti menjadi agen SPAK karena perilaku koruptif itu masih harus dia lakukan. Namun, teman-temannya yang lain memberi dukungan dan mendorong dirinya untuk melakukan semampunya. Misalnya, menolak kuitansi kosong, menolak SPPD yang dimanipulasi jumlah hari dalam perjalanan dinas. Dari situ agen SPAK belajar bahwa dari hal yang kecil, itu sudah bisa menjadi kekuatan baginya untuk bisa menolak yang lebih besar,” ujarnya.
Rustyati, agen SPAK dari Jambi, misalnya, baru menyadari bahwa tindakannya menjadi pendukung pasangan calon yang menawarkan hadiah adalah bentuk korupsi. ”Setiap ada pilkada, saya selalu jadi pendukung pasangan calon yang menawarkan iming-iming hadiah. Saya tidak terlalu peduli dengan program kerja yang diusung pasangan calon tersebut. Yang penting hadiah yang mereka tawarkan lumayan bisa saya nikmati. Tanpa merasa bersalah, saya memengaruhi kerabat dan teman-teman untuk memilih calon tersebut, semata-mata karena saya sudah menerima hadiah tersebut,” katanya.
Setelah mengikuti pelatihan SPAK, Rustyati menyadari bahwa perbuatannya itu tergolong suap. Lebih dari itu, tidak terpikir olehnya bahwa pasangan calon pilkada yang memakai suap tentunya orang-orang yang menghalalkan cara-cara koruptif.
Masyarakat pun setelah mendapatkan kampanye dari agen SPAK bisa menyadari bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik tidak perlu memberikan uang tambahan. ”Setelah mereka mencoba dengan enggak membayar ketika mengakses layanan publik dan ternyata enggak ada dampak apa-apa bagi mereka, ya mereka mereka akhirnya berpikir, ”oh benar juga ya, saya hanya harus mematuhi prosedur tanpa memberikan biaya tambahan ke petugas karena mereka memang sudah dibayar untuk tugasnya itu”.
Militansi agen SPAK pun sangat luar biasa. Mereka hanya bergerak dengan modul dan games-games yang diberikan KPK. Tidak semua agen SPAK juga didukung oleh pemda. Namun, sejumlah instansi sudah menunjukkan kepedulian, seperti dicontohkan oleh Polda DIY. Polda DIY di bawah Ahmad Dofiri menjadi institusi kepolisian pertama menugaskan polwan-polwan untuk bekerja bersama SPAK.
Polda DIY di bawah Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Dofiri menjadi institusi kepolisian pertama menugaskan polwan-polwan untuk bekerja bersama SPAK.
Kepala Polda DIY Brigjen (Pol) Ahmad Dofiri bersama dengan anggota Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Sri Suari Wahyudi, dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12). Polda DIY mendukung program SPAK di lingkungan kerjanya dan mengeluarkan surat perintah khusus agar polwan di DIY terlibat aktif.
Gerakan SPAK pun akan memberikan dampak lebih luas di daerah apabila ada dukungan optimal dari pemda. Belum semua gerakan SPAK di daerah yang mendapat cukup dukungan dari pemerintah setempat. Ada banyak contoh yang membuktikan dukungan dari pemda akan membantu kian meluasnya kesadaran antikorupsi.
Inspektorat Kota Makassar, Sulawesi Selatan, misalnya membuat program Lorong Lambusu bersama dengan agen SPAK. Warung-warung jujur dibuat di gang-gang perumahan di Kota Makassar. Warung-warung itu dikelola oleh warga. Dari gerakan itu, warga belajar kejujuran dan membangun kepedulian dengan tetangganya.
Di Desa Mallari, Bone, Inspektorat Kota Makassar juga bekerja sama dengan agen SPAK membuat BUMdes Mart, yakni toko jujur di mana warga bisa bertransaksi lunas ataupun kredit tapi dicatat sendiri. ”Kepala desanya yang juga perempuan juga aktif mengajak transparansi dana desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” kata Yuyuk.
SPAK juga melibatkan kelompok difabel sebagai agennya. Dengan keterbatasan fisik yang dialaminya, agen difabel memberikan pengetahuan kepada sesama difabel. ”Kemarin ada agen difabel yang tuli. Terus dia nyepak (mengampanyekan antikorupsi sebagai agen SPAK) kepada sesama warga difabel menggunakan bahasa isyarat. Ya Allah... saya menangis melihat video itu,” urai Yuyuk.
Gerakan nasional
Yunety Tarigan, fasilitator dari UNODC, mengatakan, perempuan terbukti punya inisiatif yang tinggi terhadap pencegahan korupsi, baik di level pendidikan, keluarga, maupun di lingkungan mereka bekerja. “Dunia melihat betapa pentingnya peran mereka dan ini merupakan partisipasi yang sangat tinggi. Perempuan menggunakan jati dirinya untuk memerangi korupsi, yang diketahui bisa merusak demokrasi, hak asasi manuia (HAM), dan membuat masyarakat menjadi miskin,” ujarnya.
Saat ini sudah 32 provinsi yang memiliki agen SPAK. Yunety menilai hal ini sebagai perkembangan pesat dan antusiasime positif dari perempuan Indonesia atas antikorupsi. Gerakan SPAK itu menjadi sangat bermakna, terlebih apabila menimbang data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2013, yang menunjukkan 50.000 responden dari kalangan keluarga menyatakan perempuan permisif terhadap korupsi.
”Dengan gerakan SPAK ini diharapkan bisa menghapus persepsi bahwa perempuan itu permisif terhadap korupsi. Perempuan disadarkan bahwa korupsi itu berbahaya bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungannya. Sekarang, istri seharusnya sudah cukup aktif dan tidak diam ketika suaminya mendapatkan gaji yang sumbernya tidak jelas. Istri bisa memberikan pengaruh positif kepada keluarga,” ujarnya.
Harus ada upaya keras, bahkan paksaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, bebas korupsi, dan tanpa pungli.
Gerakan SPAK ini pun selaras dengan rekomendasi konvensi PBB tentang antikorupsi (UNCAC) tentang pencegahan. ”Kami di UNODC mendukung dan memfasilitasi SPAK, khususnya bagi penegak hukum perempuan, seperti polisi dan jaksa. Kami melihat polisi perempuan ada di lapis terdepan, seperti penerimaan pengabdian dan bimbingan masyarakat. Kalau dulu polwan kerap menerima uang terima kasih, meski kecil, karena mereka tidak menyadari itu bagian dari korupsi. Sekarang hal itu perlahan-lahan diubah. Uniknya semua upaya itu justru sangat getol dilakukan oleh kalangan mereka sendiri,” kata Yunety.
Perjuangan agen SPAK untuk memberikan sosialisasi tentang antikorupsi layak mendapatkan apresiasi. Persis seperti harapan Presiden Joko Widodo saat membuka Hakordia, tahun 2017, bahwasanya harus ada upaya keras, bahkan paksaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, bebas korupsi, dan tanpa pungli. Pemberantasan korupsi di negeri ini membutuhkan banyak dukungan, lebih-lebih perempuan di garda depan perjuangan.
