Tantangan Meningkatkan Kesejahteraan Indonesia di Antara Negara ASEAN
Ekonomi Indonesia tercatat terbesar di Asia Tenggara, tetapi kesejahteraan rakyatnya masih perlu ditingkatkan.
Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara (ASEAN). Sayangnya, hal itu belum diikuti dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya yang masih berada di urutan kelima.
Bank Indonesia (BI) di akun Instagramnya pada pertengahan Maret lalu mengunggah pencapaian ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. Tertulis: ”Semakin cerah, ekonomi Indonesia juara di Asia Tenggara.”
Klaim juara tersebut didasarkan pada data produk domestik bruto (PDB) Oktober 2023 yang disajikan Dana Moneter Internasional (IMF). Nilai PDB Indonesia tahun 2023 mencapai 1,4 triliun dollar AS.
Angka tersebut setara dengan 36,7 persen dari total PDB ASEAN atau 1,4 persen dari total PDB global. Di bawah Indonesia, dengan nilai PDB masing-masing 400-500 miliar dollar AS secara berturut-turut adalah Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam, dan Malaysia. Lima anggota ASEAN lainnya memiliki nilai PDB masing-masing di bawah 100 miliar dollar AS.
Kondisi sebagai ekonomi nomor satu di ASEAN tahun 2023 ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, juga sama jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi Covid-19. Tahun 2019, nilai PDB Indonesia sebesar 1,1 triliun dollar AS. Angka ini tertinggi dan setara dengan 34,5 persen dari total PDB ASEAN.
Dari sini terlihat ekonomi Indonesia pascapandemi secara nominal dan proporsional meningkat cukup besar. Makin besarnya porsi kue ekonomi Indonesia ini dipengaruhi salah satunya oleh menurunnya aktivitas ekonomi yang cukup signifikan di dua negara, yaitu Thailand (-5,8 persen) dan Laos (-24,5 persen).
PDB merupakan satu indikator yang mengukur aktivitas perekonomian suatu negara secara keseluruhan berupa nilai total barang dan jasa final yang diproduksi di suatu negara dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam satu triwulan hingga satu tahun.
Ukuran nilai keseluruhan suatu negara ini berarti meliputi seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk. Ukuran atau jumlah penduduk menjadi variabel yang menentukan skala ekonomi.
Besarnya nilai PDB Indonesia tidak terlepas dari jumlah penduduk yang besar yang mampu menghasilkan barang dan jasa final. Dari segi penduduk, pada tahun 2023 penduduk Indonesia berjumlah 277,5 juta jiwa (United Nations Population Fund). Jumlah ini setara 40,4 persen dari total penduduk ASEAN.
Jumlah penduduk bukan faktor tunggal yang menentukan besaran PDB. Ada faktor kemajuan teknologi dan kekuatan modal yang menyebabkan produksi barang dan jasa final suatu negara menjadi sangat besar.
Itu sebabnya, dalam jajaran negara-negara yang masuk dalam Kelompok 20 (G-20), nilai PDB Indonesia berada di bawah negara-negara yang jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan Indonesia, seperti Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Brasil, bahkan Korea Selatan. Dalam G-20, nilai PDB Indonesia berada di urutan ke-16.
Baca juga: Momentum Memperkuat Ekonomi ASEAN
PDB per kapita
Meski menjadi juara satu di antara negara ASEAN dari segi nilai PDB, dari segi kesejahteraan yang diukur dari indikator PDB per kapita, Indonesia berada di urutan kelima. PDB per kapita Indonesia tahun 2023 masih berdasarkan data IMF adalah sebesar 5.108,9 dollar AS.
Angka ini berada di bawah Singapura (87.884,2 dollar AS), Brunei Darussalam (34.383,5 dollar AS), Malaysia (13.034 dollar AS), dan Thailand (7.298 dollar AS). Indikator PDB per kapita ini juga ditentukan oleh jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang besar, angka pembagi untuk Indonesia otomatis juga besar.
Jika dilihat berdasarkan penggolongan yang dibuat Bank Dunia, Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atas (upper-middle income). Setelah turun ke kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income) pada tahun 2020, Indonesia kini bisa sekelas dengan Thailand dan Vietnam.
Meski demikian, Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura yang sudah masuk dalam kelompok negara berpendapatan tinggi (high income). Ketiga negara ini memiliki pendapatan per kapita di atas 13.000 dollar AS.
Para pemimpin ASEAN dan Australia di KTT Khusus ASEAN-Australia, Rabu (6/3/2024), di Melbourne, Australia.
Jika dirunut ke belakang, upaya peningkatan aktivitas perekonomian Indonesia sudah tergolong baik, apalagi setelah pandemi melanda. Dalam periode empat tahun (2019-2023), penambahan nilai PDB Indonesia cukup tinggi, yakni 26,6 persen.
Peningkatan ini hanya kalah dari Singapura dan Vietnam yang bisa meningkat di atas 30 persen. Dalam periode yang sama PDB Singapura meningkat 32 persen dan Vietnam meningkat 30,6 persen. Akan tetapi, peningkatan PDB per kapita Indonesia lebih rendah dibandingkan peningkatan skala ekonominya.
Dalam periode yang sama, PDB per kapita Indonesia hanya meningkat 21,8 persen. Berbeda dengan Singapura yang PDB per kapita dalam periode yang sama meningkat sampai 33 persen. Adapun Vietnam mirip dengan Indonesia yang peningkatan PDB per kapitanya lebih rendah dibandingkan peningkatan skala ekonominya. PDB per kapita Vietnam hanya bertambah 25,5 persen.
Dengan skala ekonomi besar yang ditunjukkan dari nilai PDB tertinggi di ASEAN, kesejahteraan rakyat Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diperbaiki. Indonesia belum bisa berbangga apabila masih banyak warganya yang hidup kurang sejahtera.
Salah satu hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah mengatasi masalah pengangguran. Pengangguran masih menjadi masalah utama bagi Indonesia.
Data IMF 2023 menunjukkan di antara enam negara utama ASEAN, angka pengangguran di Indonesia adalah yang tertinggi, yakni 5,3 persen. Angka ini berbeda dengan pengangguran di Thailand yang besarnya 1,2 persen, Singapura 1,8 persen, Vietnam 2,1 persen, Malaysia 3,6 persen, dan Filipina 4,7 persen.
Berdasarkan survei berkala Litbang Kompas yang menilai kinerja pemerintahan, publik masih memiliki ketidakpuasan terbesar akan upaya pemerintah mengatasi masalah pengangguran dan menyediakan lapangan pekerjaan.
Ketersediaan lapangan kerja menjadi syarat Indonesia bisa menikmati bonus demografi yang akan mencapai puncaknya sebentar lagi, pada tahun 2030-2040.
Jika hal itu tidak terpenuhi, masalah-masalah kependudukan, seperti pengangguran dan kemiskinan, akan menjadi beban bagi pemerintah, terutama terkait penyediaan anggaran untuk perlindungan sosial dan pangan.
Skala ekonomi yang besar memang penting, tetapi lebih penting lagi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (LITBANG KOMPAS)
Baca juga: ASEAN dan Perekonomian Jangka Panjang
