Relasi Separuh Abad Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan NU
Citra Wakil Presiden Ma’ruf Amin meningkat di survei Litbang ”Kompas” Januari 2023. Peran dan relasinya dengan NU yang sudah berjalan lebih dari separuh abad turut berperan mendukung pamor wapres ini.
Oleh
Gianie
·4 menit baca
Kepuasan terhadap kinerja pemerintahan yang meningkat ikut mendongkrak citra kepala pemerintahan. Citra baik presiden dan wakil presiden pun meningkat. Di luar faktor kinerja, citra wapres tidak lepas dari relasinya yang lebih dari separuh abad dengan Nahdlatul Ulama.
Hasil survei berkala Litbang Kompas periode Januari 2023 menunjukkan kepuasan publik yang meningkat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Periode Januari 2023, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan naik ke level 69,3 persen. Sebelumnya, pada periode Oktober 2022, kepuasan publik di tingkat 62,1 persen.
Kepuasan publik meningkat di setiap bidang, dengan kepuasan tertinggi ditujukan pada kinerja di bidang politik dan keamanan (79,2 persen) serta kesejahteraan sosial (77,3 persen).
Meski kepuasan juga meningkat terhadap kinerja di bidang ekonomi dan penegakan hukum, angkanya merupakan yang terendah. Tingkat kepuasan di bidang penegakan hukum 55,1 persen, sedangkan kepuasan terhadap kinerja ekonomi 53,5 persen.
Citra kepala pemerintahan pun meningkat. Dari periode Oktober 2022 ke Januari 2023, citra Presiden Jokowi naik dari 75,1 persen menjadi 86,7 persen. Adapun citra Wapres Amin juga meningkat dari 55,5 persen menjadi 60,6 persen.
Sosok Presiden Jokowi selalu dicitrakan baik oleh publik. Bahkan, pada periode Januari 2023 levelnya merupakan yang tertinggi sepanjang periode kedua menjabat, yakni 86,7 persen. Sosok dan citra Presiden Jokowi selalu kuat meski kepuasan terhadap kinerja pemerintahannya sempat menurun.
Sebaliknya, sosok dan citra Wapres Amin tidak sekuat Presiden Jokowi. Meski membaik, kini citra Wapres Amin di angka 60,6 persen, angkanya terpaut cukup jauh dari citra presiden yang di angka 86,7 persen. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang sangat lebar.
Jika dirunut sejak awal pemerintahan periode kedua tahun 2019, disparitas citra keduanya semakin lebar. Pada Oktober 2019 hingga April 2021, disparitas citra kedua kepala pemerintahan ini masih di bawah 10 persen. Setelah itu, disparitas kian meningkat hingga sebesar 26,1 persen pada Januari 2023.
Berbeda dengan citra Presiden Jokowi yang periode ini mendapat apresiasi tertinggi selama periode kedua menjabat, tingkat citra baik Wapres Amin periode ini bukan yang tertinggi. Citra Wapres Amin yang tinggi pernah dicapai pada April 2021, yaitu di level 74 persen.
Hasil survei menunjukkan penyematan citra terhadap Wapres Amin datang dari kelompok Islam yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU). Sebanyak 61,2 persen responden yang mengaku berlatar belakang NU menyatakan citra Wapres Amin adalah baik dan sangat baik. Angka ini lebih tinggi dibandingkan apresiasi yang disampaikan oleh 48,8 persen responden yang mengaku dari kelompok Islam berlatar belakang Muhammadiyah.
Apresiasi besar yang datang dari kelompok NU ini bisa dimaklumi. Hal itu tidak lepas dari latar belakang wapres sebagai ulama, di mana Wapres Amin memiliki kedekatan yang sangat erat dengan NU.
Kedekatan itu secara formal telah dimulai saat Ma’ruf Amin menjadi Ketua NU Cabang Tanjung Priok periode 1966-1970. Sejak saat itu, jabatan di organisasi NU silih berganti disandangnya. Sebelum menjadi wapres, ia menduduki posisi Rais Aam Pengurus Besar NU 2015-2019. Setelah itu, Wapres Amin menjadi Mustasyar PBNU.
Karena kiprahnya, saat Peringatan Hari Lahir Satu Abad NU pada 31 Januari 2023, Wapres Amin menerima penghargaan dari PBNU sebagai Tokoh Pejuang NU. Penghargaan diberikan atas peran Wapres Amin sebagai Rais Aam yang telah membesarkan dan melakukan berbagai perbaikan di organisasi NU.
Sejalan dengan kelompok NU, Wapres Amin pun mendapat apresiasi dari kelompok pendukung Partai Kebangkitan Bangsa yang lahir dari NU. Tak kurang dari 56,4 persen responden yang merupakan pemilih PKB pada Pemilu 2019 melekatkan citra baik pada sosok wapres.
Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, responden di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa berimbang di kisaran 60 persen dalam menyematkan citra baik terhadap wapres. Penilaian baru berbeda jika dilihat berdasarkan pendukung calon presiden saat pemilu lalu.
Mayoritas responden (67,9 persen) yang merupakan pendukung capres Joko Widodo menyatakan citra Wapres Amin adalah baik. Sementara pendukung capres Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 yang menyatakan citra Wapres Amin baik hanya sekitar 49,2 persen. Namun, jumlah ini meningkat cukup signifikan dibandingkan survei periode sebelumnya (Oktober 2022) yang hanya di angka 39,5 persen.
Fokus ekonomiSebagai intelektual, citra baik Wapres Amin pun telah terbangun. Selain fokus pada tugas perbaikan aspek keagamaan, Wapres Amin menguasai persoalan ekonomi. Di jalur akademis, Wapres Amin adalah juga seorang guru besar bidang ilmu ekonomi Muamalat Syariah.
Latar belakang ini menjadi modal bagi Wapres Amin untuk mengurus tugas-tugas perbaikan di bidang ekonomi. Sederet program prioritas menjadi kegiatan utama Wapres Amin, antara lain menjadi Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Selain itu, ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Ketua Tim Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (TP2AK). Saat pembentukan Badan Pengarah Percepatan (BPP) Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 21 Oktober 2022, Wapres Amin pun ditetapkan sebagai Ketua Badan Pengarah.
Dengan fokus pada tugas perbaikan di bidang ekonomi tersebut, sejatinya kinerja ekonomi pemerintah bisa lebih baik dan mendapatkan penilaian kepuasan yang lebih tinggi. Namun, hal itu masih dihadapkan pada tantangan besar akibat ketidakpastian global yang berdampak pada perekomonian nasional.
Kepuasan terhadap kinerja bidang ekonomi pemerintah merupakan yang terendah dibandingkan tiga bidang lainnya, yakni politik-keamanan, kesejahteraan sosial, dan penegakan hukum. Persoalan yang memerlukan perhatian dan penanganan secepatnya terkait dengan pengendalian harga-harga yang membumbung tinggi (inflasi) dan penyediaan lapangan kerja.
Jika tugas perbaikan ini lambat ditangani, ancaman kemiskinan akan semakin besar. Di saat itu, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah akan menurun. Muaranya, citra presiden dan wapres akan menurun.
Tentunya tidak mudah bagi Wapres Amin untuk menyandingkan tugas perbaikan terkait keagamaan dengan tugas perbaikan di bidang ekonomi. Namun, masih ada waktu satu setengah tahun bagi wapres untuk meningkatkan citra dan kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi. (LITBANG KOMPAS)