Kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial relatif mendapatkan sambutan positif dari pemilih muda. Anak muda menilai langkah pemerintah ini bisa menumbuhkan harapan perbaikan ke depan.
Oleh
Arita Nugraheni
·4 menit baca
Anak muda cukup obyektif menilai kinerja pemerintah berdasarkan program-program yang benar-benar memberikan dampak. Di tengah capaian yang turun di sejumlah lini kepemimpinan, apresiasi dari kalangan muda menjadi pengungkit yang mampu menjaga harapan bangsa.
Generasi centennial turut memberikan apresiasi pada kinerja pemerintah. Kelompok yang juga dikenal dengan Gen Z ini menilai kerja pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian umum, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi.
Sementara itu, catatan kritis nampak pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang politik, keamanan, dan penegakan hukum.
Anak muda cukup obyektif menilai kinerja pemerintah berdasarkan program-program yang benar-benar memberikan dampak.
Indeks kepuasan publik di bidang kesejahteraan sosial tercatat di angka 74,1 persen. Angka tersebut didapat dari hasil Survei Nasional Kompas yang dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia.
Suara Gen Z menyumbang besar pada capaian tersebut. Sebanyak 79,7 persen responden berusia 17-25 tahun mengaku puas pada kepemimpinan Jokowi dan Amin dalam menghadirkan modal dan jaring keamanan sosial. Artinya, apresiasi Gen Z melampaui penilaian masyarakat secara umum.
Apresiasi Gen Z dalam hal jaminan kesejahteraan sosial naik 5,5 persen dibandingkan dengan survei periode Juni 2022. Peningkatan ini terbilang akseleratif.
Pemerintah telah mampu mengungkit kepercayaan Gen Z yang sempat ragu di masa pandemi Covid-19. Pada Januari 2022, misalnya, apresiasi Gen Z lebih rendah dibandingkan dengan apresiasi umum.
Datangnya apresiasi dari kalangan muda ini membawa semangat perubahan yang nyata. Apalagi, penilaian yang diberikan Gen Z lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian kalangan Baby Boomers yang biasanya paling sering memberikan rapor baik pada kinerja pemerintah.
Tercatat hanya 72,9 persen dari generasi berusia 56-74 tahun yang menaruh pujian pada kinerja di bidang kesejahteraan sosial. Sementara itu, apresiasi yang diberikan Gen Z juga terpaut hampir 10 persen lebih tinggi dari penilaian yang diberikan kalangan Gen Y tua yang diwakili oleh responden berusia 34-41 tahun.
Apresiasi ini tak lepas dari salah satu aspek dalam kesejahteraan sosial yang berdampak langsung bagi generasi centennial, yakni pendidikan. Gen Z yang saat ini umumnya merupakan pembelajaran di sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi merasakan manfaat dari program pemerintah yang adaptif di tengah krisis maupun adaptif dengan tantangan masyarakat digital.
Aspek pendidikan mendapat peningkatan apresiasi cukup signifikan dari publik. Pada Oktober 2022, upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan mendapatkan kenaikan apresiasi sebesar 3,4 poin dibandingkan Juni 2022.
Salah satu terobosan yang patut mendapatkan sorotan adalah kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendorong pembelajaran dalam program Merdeka Belajar. Model pembelajaran ini mengarusutamakan minat peserta didik di semua lini pendidikan dalam memilih mata pelajaran. Dengan demikian, keragaman bakat setiap individu dapat lebih optimal dikembangkan.
Merdeka Belajar juga berupaya menjalin kolaborasi dalam transfer pengetahuan, misalnya saja dalam program Praktisi Mengajar. Skema program ini memungkinkan dialog pembelajaran antara pakar ataupun praktisi dan civitas akademis. Diharapkan, pertukaran ilmu dan keahlian dapat bermanfaat dalam mempersiapkan lulusan perguruan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.
Dukungan anak muda pada kepemimpinan Jokowi-Amin menjadi angin segar dalam upaya untuk mengakselerasi program pendidikan yang adaptif. Jajak pendapat Litbang Kompas terhadap kalangan muda pada pertengahan Agustus 2022 lalu makin menguatkan dukungan tersebut.
Terekam 9 dari 10 responden muda meyakini bahwa pendidikan tinggi adalah bekal utama mencari pekerjaan demi penghidupan yang layak di Indonesia. Diharapkan, pemerintah dapat mencurahkan perhatian untuk membuka kesempatan seadil-adilnya bagi anak muda untuk dapat mengakses pendidikan.
Apalagi, sebesar 19 persen responden muda yang terdiri dari para pencari kerja mula ini mengakui adanya standar pendidikan tinggi untuk masuk dunia kerja. Menguatkan perhatian pada pendidikan tinggi akhirnya dapat turut menjawab persoalan keterserapan tenaga kerja.
Selain kesejahteraan sosial, bidang kerja ekonomi juga turut diapresiasi oleh 56 persen responden Gen Z. Rapor ini lebih tinggi dari penilaian umum yang berada di angka 50,8 persen. Apresiasi Gen Z lebih tinggi dibandingkan penilaian yang diberikan Gen Y dan Gen X yang ada di kisaran 47 persen.
Kepuasan ini disumbang dari penilaian Gen Z pada kinerja pemerintah Jokowi-Amin dalam menyediakan lapangan kerja demi mengurangi angka pengangguran. Sebanyak 46 persen Gen Z puas pada kinerja di aspek ini. Sementara itu, penilaian dari generasi lain masih di bawah 40 persen.
Di tengah apresiasi yang lebih dari Gen Z, catatan kritis juga diberikan. Di bidang politik dan keamanan, kepuasan Gen Z hanya 70,8 persen atau lebih rendah 3,8 poin dari kepuasan umum. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat kestabilan politik menjadi tumpuan kepercayaan publik pada pemerintah di tengah kondisi ekonomi dan penegakan hukum yang goyah.
Rendahnya apresiasi Gen Z dalam stabilitas politik dan keamanan dapat mengikis legitimasi kepemimpinan Jokowi-Amin yang tampak tinggi di hadapan publik. Ekspektasi Gen Z yang tinggi pada aspek lain perlu diimbangi dengan kemampuan kabinet pemerintahan dalam mengatasi persoalan yang bersifat politis.
Di bidang penegakan hukum, apresiasi hanya disampaikan oleh 48 persen generasi yang baru beranjak dewasa ini. Angka ini secara psikologis telah memicu alarm kewaspadaan. Sudah lebih dari separuh Gen Z meragukan kapabilitas pemerintah dalam upaya menghadirkan jaminan hukum.
Tak pelak, Gen Z menjadi publik yang adil memberikan penilaian pada kinerja pemerintah. Dengan krisis penegakan hukum yang terjadi belakangan ini, diharapkan pemerintah tidak kehilangan kepercayaan dari generasi muda yang akan menjadi penentu masa depan bangsa. (LITBANG KOMPAS)