Perppu Ormas Diperlukan untuk Menangkal Radikalisme

PRAYOGI DWI SULISTYO

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo (tengah) menyatakan, Perppu Ormas perlu segera disahkan menjadi undang-undang untuk menangkal radikalisme. Hal itu disampaikan dalam diskusi bertajuk ”Perppu Ormas: Ancaman Radikalisme Vs Kebebasan Berserikat” di Jakarta, Selasa (17/10).

JAKARTA, KOMPAS — Kemunculan ancaman radikalisme dinilai telah mendorong pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Saat ini, perppu tersebut menjadi polemik di masyarakat. Perppu juga sedang dibahas di DPR, sementara beberapa pihak mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo mengatakan, Presiden sebagai pemimpin eksekutif memiliki otoritas untuk menetapkan perppu dalam kegentingan yang memaksa (Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945). Namun, DPR selaku lembaga legislatif memiliki wewenang untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan perppu menjadi undang-undang.

”Perppu perlu disahkan untuk menangkal organisasi radikal yang mengancam eksistensi negara,” kata Benny. Ia menjelaskan, Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat digantikan oleh ideologi lainnya.

Sikap nasionalisme ini lahir berdasarkan konstruksi emosional, intelektual, dan ideologis yang diwujudkan oleh anggota BPUPKI. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi pihak yang berusaha merongrong Pancasila di Republik Indonesia.

Saat ini, Perppu Ormas ini sedang dibahas di parlemen. Selain itu, uji materi atas perppu juga sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. (DD08)

prayogi.sulistyo

-