Sesuai sumpah presiden untuk memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya, penyelesaian salah rujuk pasal atau dalam UU haruslah dikembalikan ke jalan konstitusional.

Presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait RUU Cipta Kerja.

Upaya penolakan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja terus berlangsung di Malang Raya, Jawa Timur. Terakhir, aksi digelar di Kota Batu menuntut hal serupa.

Pemerintah diharapkan tidak menutup opsi penerbitan perppu pilkada. Perppu bisa mengatur sanksi tegas pelanggar protokol kesehatan di pilkada dan mengatur pemungutan suara dalam situasi khusus pandemi.

Menko Polhukam Mahfud MD menilai perppu sanksi pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye Pilkada 2020 belum dibutuhkan. Aturan yang ada cukup bagi aparat penegak hukum dan pengawas pemilu menindak para pelanggar.

Pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye Pilkada 2020 mulai meningkat. Perppu dibutuhkan untuk memperkuat penanganan terhadap para pelanggar protokol tersebut.

Penularan Covid-19, jika tidak dihadapi dengan transformasi birokrasi, bisa menyebabkan pelayanan publik dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan terganggu. Sejumlah penyelenggara negara kini sudah terpapar Covid-19.

Pemerintah diingatkan menimbang risiko meneruskan Pilkada 2020 di tengah regulasi yang belum adaptif terhadap pandemi Covid-19. Sejumlah komisioner KPU RI dan KPU di daerah sudah ada yang terpapar Covid-19.

Rencana pemerintah mereformasi undang-undang sistem keuangan dikhawatirkan menciptakan ketidakstabilan pasar. Pemerintah sebaiknya fokus pada masalah aspek pengawasan, misalnya risiko konglomerasi sistem keuangan.

Wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang reformasi sistem keuangan menuai kritik. Reformasi sistem keuangan butuh waktu panjang sehingga jangan dilakukan di tengah situasi pandemi.