Menteri dan Kepala Daerah Dapat Jatah Uang KTP-el

JAKARTA, KOMPAS — Dari menteri hingga kepala daerah ikut menikmati aliran dana pengadaan kartu tanda penduduk elektronik tahun 2011-2012. Saat itu, mereka masih menjadi anggota Komisi II DPR dan anggota Badan Anggaran DPR yang turut serta dalam pembahasan penganggaran megaproyek ini.

Mengacu pada dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (9/3), mereka adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang disebut menerima 84.000 dollar AS, Gubernur Jawa Tengah Gandjar Pranowo memperoleh 520.000 dollar AS, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mendapat 1,2 juta dollar AS.

Dalam kesempatan terpisah, Yasonna membantah telah menerima uang tersebut. Ia mengaku hanya mengetahui pembahasan proyek kartu identitas tersebut. Begitu pula dengan Gandjar yang juga menampik memperoleh bagian jatah dari pembahasan anggaran pengadaan KTP-el tersebut, walaupun namanya tercantum dalam dakwaan.

Seperti diketahui, perkara pengadaan KTP-el bernilai Rp 5,9 triliun ini disidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015. Dua bekas pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman, yang saat itu selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, dan Sugiharto selaku Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, ditetapkan sebagai tersangka. Kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 2,3 triliun. (IAN)