Ramadhan Meluruhkan Perseteruan Para Elite Seusai Pilpres 2024

Kesediaan Puan Maharani berbuka puasa bersama elite dari kubu Prabowo-Gibran dinilai menunjukkan kedewasaan berpolitik.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani berbuka puasa bersama di kediaman Ketua TKN Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani. Agenda tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Di tengah gugatan terhadap hasil pemilu yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Puan Maharani berbuka puasa di rumah Rosan Roeslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Elite partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu berfoto bersama Rosan dan beberapa tokoh pendukung Prabowo, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo. Momen kebersamaan itu diunggah Bambang melalui akun media sosialnya, Sabtu (30/3/2024) malam.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

”Buka puasa bersama Mbak Ketua DPR Puan Maharani dan pengajian di kediaman Ketua Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rosan Roeslani dan Ayu Heni Rosan (Tugek),” tulis Bambang di akun Instagramnya.

Baca juga: Menang Pileg, tetapi Kalah di Pilpres, Mungkinkah PDI-P Kembali Oposisi?

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjelang sidang pendahuluan perkara PHPU pilpres dalam Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Momen kebersamaan Puan dan para elite kubu Prabowo-Gibran itu kontras dengan situasi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kubu Ganjar-Mahfud merupakan salah satu yang mengajukan gugatan atas hasil Pemilihan Presiden 2024.

Ganjar-Mahfud menduga, tidak hanya telah terjadi kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis, tetapi terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo yang menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Ganjar-Mahfud: Gugatan ke MK untuk Menjaga Kewarasan

Presiden Jokowi merupakan kader PDI-P, sama halnya dengan Gibran, putranya. Namun, belakangan, hubungan keluarga Jokowi dengan PDI-P dikabarkan merenggang akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua MPR Bambang Soesatyo sesaat sebelum shooting podcast Back to BDM di kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Jumat (9/9/2022).

Saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (31/3/2024), Bambang mengatakan, buka puasa bersama dan pengajian kaum ibu di kediaman Rosan bukanlah agenda politik. Puan menghadiri acara tersebut karena bersahabat dengan Nyonya Tugek, istri Rosan. ”Tidak ada pembicaraan politik,” ujar Bambang.

Baca juga: PDI-P Memperluas Kerja Sama Politik

Meski demikian, Bambang bersyukur atas kehadiran Puan. Menurut dia, langkah yang diambil oleh putri Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu menunjukkan kematangannya sebagai politisi.

”Kehadiran Mbak Puan menunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik, memisahkan antara kepentingan politik dan pertemanan. Sama seperti semangat yang saya bangun, berpolitik secukupnya, berteman selamanya,” ungkap Bambang.

Ia tidak memungkiri, momentum bulan Ramadhan juga telah memberikan ruang kepada para politisi untuk berkumpul kembali setelah bertarung pada Pilpres dan Pemilihan Anggota Legislatif 2024. Alih-alih mempertajam perseteruan, para elite justru bisa mulai meluruhkan itu semua.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden naik ke panggung di akhir acara Debat Keempat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Bambang pun menarasikan arti penting komunikasi dalam meredam ketegangan di ranah politik. ”(Ramadhan) Bulan silaturahmi (yang) meredakan ketegangan pascapemilu karena kata kunci dalam politik itu adalah komunikasi,” ujar Bambang.

Sekalipun Puan membuka diri untuk berkomunikasi dengan kubu lawan politiknya pada pilpres lalu, Bambang mengatakan, hal itu tidak bisa serta-merta diartikan sebagai sinyal PDI-P bakal bergabung ke koalisi pemerintahan lima tahun mendatang. ”Itu hanya Mbak Puan yang tahu,” ujarnya.

Baca juga: Hasil Pemilu 2024: PDI-P Menang, Ambisi "Hattrick" Terpenuhi

Bagi Bambang, walaupun belum ada kepastian ihwal bergabungnya partai politik peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024 itu ke koalisi pemerintahan, sikap Puan telah mencairkan suasana. Pada tingkatan selanjutnya, langkah itu juga memberikan harapan ke banyak pihak, terutama para pengusaha.

”Kalangan dunia usaha menginginkan situasi pascapemilu kondusif. Bertanding untuk bersanding. Ada saatnya bertempur, ada saatnya kembali akur,” tuturnya.

Kehadiran Mbak Puan menunjukkan kedewasaan kita dalam berpolitik, memisahkan antara kepentingan politik dan pertemanan. Sama seperti semangat yang saya bangun, berpolitik secukupnya, berteman selamanya. (Bambang Soesatyo)

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kiri) bersama calon presiden peraih suara terbanyak pada Pemilihan Presiden 2024, Prabowo Subianto, saat menggelar konferensi pers setelah melakukan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Meski belum ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo sebagai capres peraih suara terbanyak pada Pilpres 2024 mengakui bahwa dirinya berupaya untuk memperbesar koalisi pendukungnya. Koalisi Indonesia Maju yang mengusungnya terdiri dari sembilan parpol dan beberapa kelompok sukarelawan.

Pekan lalu, Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta. Adapun Nasdem merupakan salah satu parpol pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca juga: ”Fifty-fifty Possibility”, Jawaban Surya Paloh Saat Ditanya Gabung Prabowo

Tak hanya itu, sejumlah elite Partai Gerindra juga mengatakan, ketua umum parpol berlambang kepala garuda itu juga akan segera bertemu dengan elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP merupakan parpol pengusung Ganjar-Mahfud selain PDI-P.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ditemui seusai buka puasa bersama partainya yang dihadiri Prabowo di Jakarta, Jumat (29/3/2024), mengatakan, pihaknya terbuka terhadap semua pihak yang bersedia bergabung ke KIM.

Stabilitas politik merupakan syarat utama pemerintahan yang efektif. Hal itu diperlukan karena dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia bakal menghadapi periode yang menentukan nasib menjadi negara maju atau tetap pada posisi saat ini.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, kesediaan Puan untuk berbuka puasa bersama elite kubu Prabowo patut diapresiasi. Sepakat dengan Bambang, menurut dia, langkah tersebut bisa meredakan ketegangan antarpihak pascapemilu. Sekalipun demikian, hal itu belum tentu sejalan dengan posisi yang akan diambil PDI-P setelah pilpres.

”Saya kira, sikap PDI-P masih ditentukan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri). Melihat situasi terkini terkait posisi PDI-P pascapilpres, masih kecil kemungkinan PDI-P untuk bergabung dengan koalisi Prabowo,” kata Arya.

Ia pun mengingatkan, saat ini para elite punya kesempatan untuk memulai tradisi baru setelah ada hasil pilpres. Tradisi dimaksud adalah menempatkan pemenang sebagai pihak yang akan memimpin negara, sedangkan kubu yang kalah memainkan peran sebagai kekuatan pengontrol. Jika PDI-P tetap berada di luar pemerintahan, itu akan menjadi langkah penting untuk menciptakan oposisi yang strategis dan kuat.

Baca juga: Raih Suara Tertinggi, PDI-P Singgung Momen di Luar Pemerintah sebagai Oposisi

Menurut Arya, berkaca dari beberapa periode pemerintahan sebelumnya, pemerintahan tidak perlu menguasai hampir seluruh kekuatan di parlemen. Pemerintahan yang didukung oleh lebih dari setengah plus satu dari kekuatan politik di DPR sudah cukup untuk membentuk pemerintahan yang efektif.

Lebih dari itu, justru akan menyulitkan presiden karena harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. ”Koalisi yang terlalu gemuk tidak baik karena potensi bagi-bagi jabatannya akan tinggi,” ujar Arya.