Raih Suara Tertinggi, PDI-P Singgung Momen di Luar Pemerintah sebagai Oposisi

Momen pasca-Pemilu 2004 dan 2009 menjadi oposisi menguatkan PDI-P setelah meraih suara tertinggi di pemilu legislatif.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri memimpin acara penutupan Rapat Kerja Nasional II PDI-P di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (23/6/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun perolehan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD jauh tertinggal dari pasangan calon lainnya, terutama pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, di pemilihan presiden, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P tetap meraih suara tertinggi di pemilihan legislatif. Dengan mengacu hasil hitung cepat Litbang Kompas, Rabu (14/2/2024), PDI-P akan berada di luar pemerintahan seperti pasca-Pemilu 2004 dan 2009. Momen-momen menjadi oposisi setelah dua periode hasil pemilu tersebut menjadi ingatan PDI-P.

Dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Gerindra diperkirakan meraih suara tertinggi di antara 18 partai politik nasional peserta Pemilu 2024. Hingga Kamis (15/2/2024) sekitar pukul 15.30, dengan data masuk 93,75 persen, PDI-P unggul dengan elektabilitas 16,29 persen. Selanjutnya, elektabilitas Partai Golkar sebesar 14,67 persen dan Gerindra 13,56 persen. Hitung cepat dilaksanakan di 2.000 tempat pemungutan suara (TPS) sampel dengan margin of error +/- 1 persen. Dengan demikian, diperkirakan tiga partai politik tersebut yang meraih elektabilitas tertinggi di Pemilihan Legislatif 2024.

Baca juga: Parpol Peserta Pemilu, Ambang Batas, dan Suara Terbuang

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Pemulung melintasi bendera partai politik peserta Pemilu 2024 yang dipasang di Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Senin (1/1/2024).

Masih dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, hanya ada lima partai politik lainnya yang meraih suara di atas 4 persen atau lolos dari ambang batas parlemen. Kelima partai itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan raihan 10,83 persen, Partai Nasdem 9,75 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8,45 persen, Partai Demokrat 7,61 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 7,06 persen.

Sementara itu, satu partai politik di parlemen, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), raihan suaranya masih di bawah parliamentary threshold. Berdasarkan hasil hitung cepat, PPP baru memperoleh suara 3,91 persen.

Masih dari hasil hitung cepat Litbang Kompas, hanya ada lima partai politik lainnya yang meraih suara di atas 4 persen atau lolos dari ambang batas parlemen.

Adapun dari hasil hitung cepat Litbang Kompas juga, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih suara tertinggi dengan 58,48 persen. Kemudian, diikuti Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebesar 25,25 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 16,27 persen.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Hasto Kristiyanto

Tugas patriotik

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Jakarta, Kamis (15/2/2024), menegaskan, PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan atau sebagai oposisi di parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI-P pasca-Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Ketika PDI-P berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” ujar Hasto.

Lebih lanjut Hasto menyebut, pada Pemilu 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Ketika itu muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat Pemilu 2024.

Ia melihat, pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kekuasaan yang terpusat justru memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, di situ partai menyampaikan suatu sikapnya.

”Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi, ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah di situ partai menyampaikan suatu sikapnya,” tegas Hasto.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri meninggalkan Gedung High End, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, setelah pertemuan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Kamis (15/2/2024).

Namun, hingga saat ini, PDI-P belum bersikap. Sebab, partai tengah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil tersebut nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Terlepas dari itu, dengan perolehan hasil sementara untuk Pemilu Legislatif 2024, Hasto menyebut, itu merupakan buah dari pergerakan struktur PDI-P yang masif. Meskipun demikian, ia melihat ada anomali karena ada beberapa basis PDI-P yang justru ”dikuasai” oleh Prabowo-Gibran, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

Kami melihat, elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI-P seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang diintimidasi, yang dilakukan dengan menggunakan proses-proses hukum.

”Kami melihat, elemen-elemen kekuatan penggerak dari PDI-P seperti kepala-kepala daerah dari kami banyak sekali yang diintimidasi, yang dilakukan dengan menggunakan proses-proses hukum,” ucap Hasto.

Ia tak memungkiri akan ada evaluasi internal partai atas raihan suara pemilu legislatif yang tak sejalan dengan hasil suara pasangan yang diusung PDI-P, PPP, Perindo, dan Hanura. Dengan begitu, ini akan menjadi suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan.

Berjalan bersama Nasdem

Ketua DPP PDI-P Said Abdullah menambahkan, melihat perkembangan terkini, partainya memandang bahwa tidak bisa mengurus negara sebesar ini sendirian. Natur politik PDI-P adalah gotong royong.

Namun, kegotongroyongan harus diletakkan dalam kerangka politik yang benar, di mana terdapat cita-cita ideologi sebagai basis perekat. Dengan solidaritas inilah kerja sama politik akan lebih kokoh.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggandeng tangan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani menuju kendaraan seusai pertemuan mereka di Nasdem Tower, Jakarta, Senin (22/8/2022).

Menurut Said, PDI-P dan partai pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, sama-sama berwatak nasionalis, di mana genealogi keduanya memudahkan apabila kerja sama terajut. Apalagi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh merupakan kawan lama.

Beliau berdua sama-sama mengawal pemerintahan Presiden Jokowi selama ini, termasuk tidak segan menyampaikan nasihat atas jalannya pemerintahan jika dijumpai penyimpangan.

”Beliau berdua sama-sama mengawal pemerintahan Presiden Jokowi selama ini, termasuk tidak segan menyampaikan nasihat atas jalannya pemerintahan jika dijumpai penyimpangan,” ungkap Said.

Karena itu, kalaupun ke depan PDI-P dan Nasdem harus berjalan beriringan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, Said meyakini, kedua parpol ini punya niat baik untuk menjaga demokrasi.

”Demokrasi harus kita jaga, harganya sangat mahal. Kita tidak ingin cita-cita reformasi tenggelam setelah berjalan 25 tahun ini. Saya kira salah satu kerangka yang pas untuk meletakkan dasar kerja sama PDI-P dan Nasdem adalah menjawab kegusaran publik atas kemunduran demokrasi ini, termasuk mengajak segenap elemen demokrasi lainnya,” ujarnya.

Menunggu keputusan resmi KPU

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Nasdem Hermawi Taslim mengatakan, partainya masih mengawal penghitungan internal untuk Pemilu Legislatif 2024. Ia yakin, Nasdem bisa masuk peringkat tiga terbesar raihan suara pada Pemilu Legislatif 2024.

Untuk sikap Nasdem apakah akan berada di dalam pemerintahan pada 2024-2029 atau oposisi, menurut Hermawi, hal tersebut baru akan ditentukan setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi resmi. ”Setelah rekapitulasi, baru akan dibahas,” katanya.

ARIS SETIAWAN YODI

Mardani Ali Sera

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkapkan, sikap PKS terkait bakal bergabung dengan pemerintahan atau oposisi juga baru akan diputuskan oleh Majelis Syura PKS. Hingga kini, seluruh kader dan simpatisan partainya masih mengawal penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS). PKS juga akan menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU untuk menentukan sikap ke depan.

Walau demikian, Mardani berpandangan, pengalaman pada Pemilu 2019, di mana PKS mendukung dan berjuang memenangkan Prabowo tetapi justru Prabowo kalah dan memutuskan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo, PKS tetap berkomitmen berada di jalur oposisi.

Artinya, sikap itu jadi pegangan PKS. Kami tetap jadi pelayan masyarakat. Pandangan saya, kalau melompat tiba-tiba, tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat.

”Artinya, sikap itu jadi pegangan PKS. Kami tetap jadi pelayan masyarakat. Pandangan saya, kalau melompat tiba-tiba, tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat,” katanya.

Terkait hasil hitung cepat Litbang Kompas, Mardani mengaku bersyukur dengan hasil tersebut. Walau demikian, angka yang diperoleh masih di bawah target PKS, yakni sekitar 12 persen.

”Saat ini kader, saksi, sukarelawan PKS terus bekerja. Kami harus memastikan suara di TPS masuk tabulasi dengan baik dan benar. Kami kawal setiap suara dan dikonversi menjadi kursi,” ujar Mardani.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Mardiono pun tidak memercayai hasil hitung cepat yang menempatkan PPP masih di bawah ambang batas parlemen. Menurut dia, sampai saat ini penghitungan belum selesai.

Setiap lembaga survei mengeluarkan hasil hitung cepat yang berbeda-beda. Menurut Mardiono, ada juga lembaga survei yang menyebutkan bahwa PPP lolos ambang batas parlemen.

PPP juga memiliki tabulasi pusat dan tabulasi nasional yang menerima pelaporan dari daerah. Bahkan, parpol juga punya struktur yang sampai ke jaringan TPS. Jadi, masak parpol yang punya struktur lengkap sampai ke RT, punya saksi di TPS, mau ikut asumsi-asumsi, tidak mungkin juga ya.

”PPP juga memiliki tabulasi pusat dan tabulasi nasional yang menerima pelaporan dari daerah. Bahkan, parpol juga punya struktur yang sampai ke jaringan TPS. Jadi, masak parpol yang punya struktur lengkap sampai ke RT, punya saksi di TPS, mau ikut asumsi-asumsi, tidak mungkin juga ya,” jelasnya.

Kekuatan infrastruktur partai bergerak

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Maman Abdurrahman mengatakan, hasil hitung cepat Litbang Kompas menjadi ukuran awal dan motivasi bagi internal Partai Golkar. Perolehan suara Partai Golkar menunjukkan gotong royong seluruh infrastruktur partai terbukti efektif.

Belum dibicarakan (soal lebih lanjut tentang pemilu legislatif). Namun, terkait pemilu kepala daerah, tentu hasil pemilu legislatif ini akan menjadi rujukan.

Meskipun begitu, Partai Golkar masih menunggu hasil rekapitulasi suara oleh KPU dan menginstruksikan kader untuk tetap mengawal suara dari setiap daerah. Pembahasan lebih lanjut mengenai hasil Pemilu Legislatif 2024, seperti penentuan pimpinan DPR dan pemilu kepala daerah, juga belum dibicarakan.

Baca juga: Parpol Pun ”Galau” Putuskan Capres dan Mitra Koalisi

”Belum dibicarakan (soal lebih lanjut tentang pemilu legislatif). Namun terkait pemilu kepala daerah, tentu hasil pemilu legislatif ini akan menjadi rujukan,” katanya.

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

Airlangga Hartarto menerima kunjungan Prabowo Subianto.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Irfan Yusuf Hasyim menyebutkan, pihaknya memantau hasil hitung cepat Litbang Kompas. Namun, hasilnya sedikit mengalami kenaikan, tetapi masih di bawah perkiraan Partai Gerindra.

”Itu di bawah perkiraan kami. Jadi, kami menunggu kepastian dulu, lalu dibicarakan dengan tim internal partai,” katanya.