Gerindra Pastikan Parpol Pengusung Prabowo-Gibran Prioritas Masuk Kabinet
Elite Gerindra memastikan semua parpol pengusung Prabowo-Gibran akan diprioritaskan dalam pembagian kursi kabinet.
Oleh
KURNIA YUNITA RAHAYU
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komunikasi yang dibangun calon presiden pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto, dengan partai-partai politik kubu lawan bertujuan untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintah di parlemen. Jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nantinya tetap diprioritaskan untuk partai-partai politik pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.
Politisi senior Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan, pembagian jatah menteri di kabinet yang akan dipimpin Prabowo-Gibran belum final. Susunan kabinet masih dirumuskan oleh Prabowo-Gibran serta pimpinan partai-partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM). Partai-partai politik pengusung Prabowo-Gibran yang tergabung dalam KIM adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Bulan Bintang. Selain itu, ada pula beberapa parpol pendukung, yaitu Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).
”Tentu saja semua (partai) yang bergabung sejak awal mendapatkan prioritas (di kabinet). (Prioritas) artinya karena sudah lebih dulu dibahas,” kata Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta itu saat dihubungi, Senin (25/3/2024).
Riza tidak memungkiri, ada kemungkinan pembagian jatah kursi di kabinet untuk parpol-parpol lain yang akan bergabung dengan koalisi pemerintahan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mengganggu posisi anggota KIM sebagai parpol-parpol yang diutamakan oleh Prabowo. Oleh karena itu, menurut dia, KIM tetap solid hingga saat ini.
Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan rekapitulasi suara hasil Pemilu 2024, kubu Prabowo-Gibran memang menggencarkan komunikasi dengan sejumlah partai politik kubu lawan, mengajak mereka masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintahan. Dua hari setelah hasil pemilu ditetapkan, Jumat (22/3/2024), Prabowo menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta. Nasdem merupakan salah satu partai pengusung pasangan kandidat Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Tentu saja semua (partai) yang bergabung sejak awal mendapatkan prioritas (di kabinet). (Prioritas) artinya karena sudah lebih dulu dibahas
Salah satu elite Gerindra juga menyebut, Prabowo selanjutkan akan berkunjung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD selain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Perkuat parlemen
Riza menjelaskan, komunikasi tersebut dibangun untuk memperkuat dukungan terhadap pemerintahan 2024-2029 di parlemen. Sebab, saat ini hasil Pemilu 2024 menunjukkan, akumulasi suara yang didapatkan parpol anggota KIM diperkirakan belum mendominasi perolehan kursi di DPR.
”(Perolehan suara dan kursi) KIM, kan, belum 50 persen, itu masih kurang. Mereka itu mengerti, bahkan membantu agar koalisinya bertambah besar. Jadi, enggak ada kekhawatiran soal itu (komunikasi dengan parpol lain bakal mengurangi jatah menteri),” tuturnya.
Riza melanjutkan, komunikasi dengan parpol kubu lawan juga dijalankan Prabowo untuk merespons sikap partai tersebut. Kunjungan Prabowo ke Nasdem, misalnya, merupakan respons atas ucapan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran yang disampaikan Surya Paloh. Respons yang sama akan ditunjukkan kepada partai politik lain yang mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo-Gibran.
”Kalau PPP, saya belum dengar mengucapkan selamat seperti Pak Surya Paloh. Ya (Prabowo akan), merespons karena Pak Prabowo, kan, sudah menyampaikan akan merangkul semuanya, akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia bukan sebagian saja,” kata Riza.
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, keputusan partai-partai politik kubu lawan untuk bergabung dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan akan sangat tergantung pada keputusan Prabowo. Sebagai salah satu parpol pengusung, Demokrat pun sepakat untuk merangkul pihak di luar koalisi. Sebab, koalisi yang besar dibutuhkan untuk memperkuat parlemen.
Tanpa dukungan parlemen yang kukuh, menurut dia, sulit untuk menciptakan pemerintahan yang efektif. ”Oleh karenanya, membangun tambahan-tambahan ataupun penebalan-penebalan baru untuk memperkuat posisi di parlemen ini penting berjalannya pemerintahan ke depan,” tutur Herman.