Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu Ditutup, MK Periksa Berkas Pemohon

Berdasarkan data sementara dari MK, ada ratusan permohonan sengketa yang diajukan parpol dan caleg.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS - Peserta pemilu yang kecewa dengan hasil pemilu ”menyerbu” Mahkamah Konstitusi pada hari terakhir pendaftaran perselisihan hasil pemilu legislatif dan presiden, Sabtu (23/3).

Mahkamah Konstitusi (MK) menutup pendaftaran sengketa hasil pemilu untuk pemilu legislatif (pileg) pada Sabtu pukul 22.19 WIB. Adapun untuk pemilu presiden (pilpres) ditutup pukul 24.00 WIB. Khusus terkait pilpres, dua pasangan calon presiden-wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, telah mendaftarkan gugatan. Ganjar-Mahfud pada Sabtu sore, sedangkan Anies-Muhaimin sudah lebih awal atau pada hari pertama pendaftaran sengketa, Kamis (21/3).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Terkait pileg, berdasarkan data sementara dari MK, total ada 247 permohonan sengketa yang diajukan partai politik dan calon anggota legislatif. Sebagai catatan, pada Pemilu 2019, total ada 261 perkara gugatan hasil pileg.

Juru Bicara MK Fajar Laksono Suroso mengatakan, setelah pendaftaran ditutup, Gugus Tugas Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu MK akan memeriksa berkas-berkas yang diajukan. Mereka akan meneliti, melakukan pembobotan dan profiling kasus-kasus yang dipersoalkan dalam permohonan. Mengenai diterima atau tidaknya pengajuan perkara, akan diputuskan oleh majelis hakim.

Baca juga: Melihat Kesiapan MK Tangani Sengketa Pemilu

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Suroso saat memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (21/3/2023).

Sidang perdana sengketa pilpres akan digelar pada 27 Maret dan putusan akan dibacakan pada 22 April. Adapun untuk perkara pileg, sidang perdana akan digelar 29 April-3 Mei, sedangkan putusan dibacakan pada 7-10 Juni.

Tak ikut menangani

Fajar menegaskan, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak akan ikut menangani perkara sengketa pilpres. Hal ini sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan MK yang melarang Anwar menangani sengketa pemilu mengingat adanya konflik kepentingan Anwar dengan Gibran Rakabuming Raka yang masih keponakannya.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah hakim konstitusi yang pernah menjadi bagian dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, akan ikut menangani sengketa pilpres atau tidak.

Sementara itu, dalam permohonan sengketa hasil pilpres, pasangan Ganjar-Mahfud meminta MK agar mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pendaftaran perkara diwakili tim hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis. Turut mendampingi di antaranya Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, dan Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq.

Baca juga:

> Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Hukum Amin Desak Pemilu Ulang

> Ganjar-Mahfud Minta MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pendaftaran perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), pada hari terakhir masa pendaftaran, Sabtu (23/3/2024).

Tim tiba sekitar pukul 16.30 dengan membawa bukti-bukti sebanyak empat kotak kontainer. Permohonan yang disampaikan setebal 151 halaman, belum termasuk lampiran dan bukti-bukti pendukung.

Todung mengatakan, Ganjar-Mahfud meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran karena pasangan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peraih suara terbanyak di Pilpres 2024 itu didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Indikasi dari dugaan tersebut bahkan telah ditunjukkan melalui putusan Majelis Kehormatan MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pihaknya juga meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang berisi penetapan hasil pemilu secara nasional. MK diminta memerintahkan KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang.

”Karena ada diskualifikasi, kami meminta pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia, bukan di satu tempat atau beberapa tempat,” ujar Todung.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua tim hukum pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis (dua dari kanan). menerima tanda terima pendaftaran perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu (23/3/2024).

Menurut dia, hulu dari permasalahan itu adalah nepotisme yang berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan. Dampak dari itu semua adanya intervensi kekuasaan, politisasi bantuan sosial (bansos), serta kriminalisasi kepala desa dalam kontestasi Pilpres 2024.

Ganjar-Mahfud juga mempersoalkan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi oleh KPU dinilai bisa menjadi alat penggelembungan suara.

Baca juga: Para Hakim Pemutus Sengketa Pemilu

Pihaknya berharap, MK mengadili gugatan dengan adil.

Berbeda dengan Ganjar-Mahfud yang meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Gibran, Anies-Muhaimin dalam permohonannya hanya meminta agar MK mendiskualifikasi Gibran.