Gugat Hasil Pilpres ke MK, Tim Hukum Amin Desak Pemilu Ulang

Tim Pemenangan Nasional Amin adalah pihak yang pertama mendaftarkan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Muhammad Syaugi Alaydrus (kedua dari kanan), memimpin proses pendaftaran perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (21/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Tim hukum Tim Nasional Amin atau tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mempermasalahkan pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ke Mahkamah Konstitusi. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi bisa memutus perkara sengketa hasil Pemilu 2024 itu dengan amar putusan pelaksanaan pemilu ulang karena proses pemilu tidak jujur dan adil.

Tim hukum Timnas Amin mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mendaftarkan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Kamis (21/3/2024), atau sehari setelah pengumuman dan penetapan hasil pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Mereka adalah tim dari pasangan calon yang pertama mendaftarkan secara resmi gugatan PHPU ke MK. Mereka tiba di Gedung MK sekitar pukul 08.45 dan selesai mendaftarkan gugatan sekitar pukul 10.30.

”Kami sudah mendaftar melalui online jam satu malam tadi. Dan, pagi ini kami beserta tim hukum, semua lengkap, didampingi oleh Kapten Timnas, Pak Syaugi. Kami hadir di MK untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan,” kata Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf, seusai mendaftarkan perkara.

Baca juga: Tak Ingin Penyimpangan Berlalu Tanpa Catatan, Anies-Muhaimin Gugat Hasil Pemilu ke MK

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Tim hukum Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, Kamis (21/3/2024). Timnas Amin adalah pihak yang pertama mengajukan sengketa Pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

Ari menegaskan, gugatan PHPU yang diajukan ke MK tersebut bukanlah persoalan hasil, melainkan proses pemilu. Mereka ingin membuka secara terang benderang bagaimana hasil pemilu yang memenangkan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Pasangan Anies-Muhaimin Matangkan Gugatan ke MK

Mereka berpandangan, hasil pemilu mesti diperoleh dengan proses yang bebas, jujur, dan adil. ”Tapi, fakta yang kami temukan di lapangan tidak seperti itu. Banyak sekali terjadi pengkhianatan konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Ari.

Lebih lanjut, dalam naskah gugatan, pokok persoalan yang dipermasalahkan adalah pencalonan wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Status itu membawa dampak yang luar biasa terhadap proses pemilu yang curang.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Massa pengunjuk rasa yang terdiri atas beberapa kelompok berkumpul di kawasan Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Setiap kubu membawa ratusan demonstran dan dua mobil komando.

Fakta yang ditemukan Timnas Amin di lapangan, ada pembagian bantuan sosial (bansos) yang begitu masif serta keterlibatan penyelenggara pemilu dan aparat pemerintah.

”Jadi, seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini. Jadi, itu diganti siapa saja wakilnya, silakan, mari kita bertarung dengan jujur, dengan adil, dengan bebas,” ujar Ari.

Baca juga: Gibran dan Polemik Dinasti Politik

Ari menuturkan, forum gugatan di MK adalah forum legal yang resmi. Ia pun berkeyakinan bahwa para hakim di MK profesional, berintegritas, dan mau memperbaiki citra MK demi tegaknya konstitusi dan demokrasi. Gugatan disebutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban profesional Timnas Amin.

”Memang sebelum ke MK, para hakim pasti akan menanyakan tentang laporan ke Bawaslu. Tapi, Bawaslu kita ya, gimana ya. Susah juga kami ngomong, karena ada ratusan laporan kami di seluruh Indonesia. Ketika kami tanya mengapa banyak sekali yang tidak diproses, tidak diberikan jawaban,” tutur Ari.

Jadi, seandainya ini diterima sebagai suatu argumen yang kuat oleh MK, tentunya kami mengharapkan dilakukan pemungutan suara ulang tanpa diikuti oleh calon wakil presiden 02 yang saat ini.

Timnas Amin tak hanya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetapi juga ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ada beberapa penyelenggara pemilu yang diberi hukuman, tetapi sanksinya tidak tegas karena hanya berupa teguran.

Ari menaruh besar harapan di forum MK. ”Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya,” ucapnya.

Optimistis

Ari pun optimistis MK bisa memeriksa dan memutus perkara sengketa hasil pemilu dengan baik. Sebab, Ketua MK sekarang, yaitu Suhartoyo, memiliki rekam jejak yang baik. Pada saat putusan perkara nomor 90 yang meloloskan pencalonan Gibran terbukti melanggar etik belakangan, Suhartoyo pun menunjukkan sikapnya.

Hakim lain, terutama hakim baru, diharapkan memiliki darah segar dan rekam jejak yang baik. ”Jadi, insya Allah, kami optimistis dengan hakim-hakim yang ada di MK,” katanya.

ALBERDI DITTO PERMADI

Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Muhammad Syaugi Alaydrus, saat diwawancarai oleh tim harian Kompas di Rumah Perubahan pasangan Anies-Muhaimin di Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024.

Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi Alaydrus, menambahkan, saat mendengar pengumuman hasil rekapitulasi nasional KPU yang memenangkan Prabowo-Gibran, pihaknya sudah memprediksi hasil tersebut. Calon presiden Anies Baswedan pun pernah menyampaikan bahwa hasil rekapitulasi di KPU akan sama seperti hitung cepat sejumlah lembaga survei.

”Cara-caranya dengan penggiringan opini, dibentuk di masyarakat, akhirnya hasilnya seperti itu. Sudah kami prediksi. Makanya, sekarang kami ke MK karena kesiapan kami (untuk gugatan ke MK) cukup tinggi,” kata Syaugi.

Ia meyakini, bukti-bukti yang dibawa tim hukum Timnas Amin ke MK akan meyakinkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan adil.

Baca juga: Melihat Kesiapan MK Tangani Sengketa Pemilu

Sementara itu, saat ditanya soal perkembangan hak angket di DPR, Syaugi menegaskan bahwa hak angket adalah domain partai politik, bukan domain dari Timnas Amin. Namun, selama ini, dari hasil komunikasi antara Timnas Amin dan Partai Nasdem, mereka tegas akan mengajukan hak angket.

Sekarang, mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk mengajukan inisiatif hak angket itu. ”Tidak ada yang susah (soal pengajuan hak angket). Susah itu bukan berarti enggak bisa, kan? Yang jelas, kami mendukung hak angket dan yakin bahwa (Partai Nasdem) sangat firm,” kata Syauqi.