Jelang Pengumuman Hasil Pemilu, Menko Polhukam Klaim Situasi Keamanan Kondusif

Pemerintah menyebut situasi jelang pengumunan hasil pemilu kondusif. Pengamat menilai ada kontradiksi dengan lapangan.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (berdiri di podium) seusai memimpin rapat koordinasi tentang Pemantauan Perkembangan Situasi Pascapemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengklaim situasi dan kondisi keamanan nasional menjelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 relatif kondusif, aman, dan terkendali. Rencana pengumuman dan penetapan hasil pemilu masih berjalan sesuai jadwal, yakni batas akhirnya pada 20 Maret 2024.

”Sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi, secara umum situasi dan kondisi nasional masih relatif kondusif dan aman terkendali,” kata Hadi seusai memimpin rapat koordinasi Pemantauan Perkembangan Situasi Pascapemungutan Suara dan Antisipasi Penetapan Hasil Suara Pemilu 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Rapat itu dihadiri oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Hadi menuturkan, saat ini tahapan Pemilu 2024 masih berjalan. Pemerintah terus memantau tahapan rekapitulasi manual penghitungan suara dan menjelang penetapan hasilnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPU Optimistis Rekapitulasi Nasional Tuntas Sebelum Tenggat Akhir

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Anggota Ketua Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu provinsi Sulawesi Tenggara di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Jadwal rekapitulasi suara tingkat nasional untuk Pemilu 2024 akan dilaksanakan hingga 20 Maret 2024 dan pengumuman hasil rekapitulasi perolehan suara pada 21 Maret 2024.

Hadi mengajak masyarakat bersama-sama mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan serta menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan agar tetap kondusif. Ia berharap harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan semakin kokoh dan kuat.

”Pemerintah terus memantau perkembangan situasi, mengawal, serta memastikan setiap tahapan pemilu berjalan aman, damai, dan berkualitas. (Hal ini) karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu adalah keberhasilan kita semua,” ujar Hadi.

Mantan Panglima TNI itu menuturkan, pemilu adalah harga diri bangsa Indonesia. Sehubungan hal itu, kementerian dan lembaga terkait akan berkoordinasi secara erat untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini situasi nasional.

Baca juga: Peran Intelijen dan Pemilu 2024

Pemerintah juga terus merumuskan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan yang mungkin terjadi. ”Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga kondusivitas situasi saat ini. Semoga situasi aman terkendali, damai, adem ayem, ini bisa terus terjaga,” ujar Hadi.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Formasi berlindung pasukan Tentara Nasional Indonesia menghadapi para demonstran ketika digelar simulasi pengamanan dalam Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/2/2024).

Hadi mengatakan, KPU secara simultan sedang melaksanakan rekapitulasi manual berjenjang penghitungan suara nasional. ”Rencana pengumuman dan penetapan hasil pemungutan suara tanggal 20 Maret masih tetap dan kami tinggal menunggu saja, karena belum ada perubahan,” katanya.

Saat ditanya ihwal potensi unjuk rasa sebagai wujud ketidakpuasan publik atas hasil pemilu, Hadi mengatakan pemerintah melalui intelijen memang mendapatkan informasi bahwa hal itu memang ada. Namun sejauh ini, dari informasi intelijen, skala unjuk rasa tersebut masih kecil menuju sedang.

Baca juga: Mengantisipasi Potensi Kerawanan Pemilu

Oleh sebab itu, pemerintah melalui TNI dan Polri berusaha mencegah supaya tidak terjadi eskalasi keamanan yang lebih besar. ”Intelijen, baik dari Kepala BIN maupun Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, terus memantau perkembangan tersebut untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini,” kata Hadi.

Setelah KPU mengumumkan hasil pemilu, pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki waktu tiga hari untuk mendaftarkan berkas permohonannya. Sengketa pemilu dapat disalurkan secara hukum melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun ke MK. ”Kami akan mengamankan proses demokrasi. Tentunya itu semua sudah diantisipasi,” ujar Hadi.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo seusai acara penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana TNI Yudo Margono di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 6, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023).

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri terus memantau seluruh rangkaian tahapan, mulai penghitungan di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Begitu penghitungan selesai dan hasil pemilu diumumkan serta ditetapkan, masih ada mekanisme selanjutnya bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi Sebut Ada Mekanisme yang Mesti Diikuti jika Terjadi Kecurangan Pemilu

Ada mekanisme pengajuan gugatan sengketa, baik pemilu presiden maupun pemilu legislatif. Ruang itu terbuka di MK dengan catatan semua harus membawa bukti-bukti sesuai mekanisme yang sudah diatur.

”Posisi kami, apalagi kalau ada isu saksi dari unsur kapolda dan sebagainya, ya, kami tunggu saja. Apabila memang betul ada, dan melanggar, ya, kami proses. Namun, kalau memang tidak ada, kami tunggu saja seluruh hasil. Dan, kami doakan seluruh tahapan baik KPU, MK, dan pengumuman resmi semuanya dapat berjalan dengan baik serta hasilnya dapat diterima masyarakat,” kata Listyo.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perlawanan Rakyat Surakarta berunjuk rasa di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (8/2/2024).

Kontradiksi

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf ketika dimintai pandangan menuturkan, situasi dan kondisi keamanan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto sedikit kontradiktif dengan situasi di lapangan saat ini. Sebab, menjelang pengumuman dan penetapan hasil pemilu oleh KPU pada 20 Maret 2024 sebenarnya masih ada aspirasi kelompok terdidik kritis.

Para mahasiswa dan sivitas akademi kampus menyuarakan keprihatinan mereka soal kemunduran demokrasi dan banyak kecurangan di pemilu. Sikap kritis akademisi kampus adalah bagian keresahan mereka terhadap situasi demokrasi di Tanah Air.

”Pandangan mereka tentang pemilu yang curang dan kemunduran demokrasi adalah pandangan yang obyektif dalam melihat situasi sekarang. Sehingga, hal itu wajar dalam kehidupan demokrasi,” kata Al Araf.

Baca juga: Seruan Salemba 2024, Akademisi Kembali Berkumpul Soroti Kemunduran Demokrasi

Al Araf mengatakan, ekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia adalah hak yang diakui konstitusi. Kebebasan berpendapat dalam kehidupan berdemokrasi bukanlah ancaman dan harus dilindungi. Negara harus melindungi hak-hak warga agar jangan sampai direpresi, apalagi dikriminalisasi.