Capres-Cawapres dan Parpol Belum Laporkan Semua Dana Kampanye ke KPU

Laporan KPU menyebut jumlah dana kampanye peserta pemilu terlalu kecil. KIPP meragukan laporan tersebut karena tidak mencakup semua pengeluaran kampanye. ICW menilai pelaporan hanya basa-basi untuk memenuhi kewajiban administrasi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kaus bergambar bakal calon presiden dipajang di sebuah usaha konfeksi Sinergi Adv Nusantara di Srengseng Sawah, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum baru saja merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK dari tiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beserta partai politik. Jumlahnya dinilai terlalu kecil dan belum mencakup seluruh pengeluaran kampanye peserta pemilu.

Berdasarkan LPPDK, penerimaan pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, senilai Rp 49,34 miliar dan pengeluarannya sebesar Rp 49,34 miliar. Penerimaan pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, senilai Rp 208,2 miliar dan pengeluarannya sebesar Rp 207,57 miliar.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Adapun penerimaan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, senilai Rp 506,89 miliar dan pengeluarannya sebesar Rp 506,89 miliar. Penerimaan dan pengeluaran pasangan Ganjar-Mahfud ini terbesar dibandingkan pasangan Anies-Muhaimin dan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Menilik Sumbangan Dana Kampanye dan Kekayaan Kandidat

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pasangan capres-cawapres mengambil nomor urut saat rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dari sisi parpol, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memuncaki penerimaan dan pengeluaran terbesar, yakni Rp 173,39 miliar dan Rp 173,22 miliar. Disusul Partai Gerindra dengan penerimaan Rp 92,84 miliar dan pengeluaran Rp 92,83 miliar serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan penerimaan Rp 80,09 miliar dan pengeluaran sebesar Rp 80,09 miliar.

Posisi dana kampanye terbesar ke-4 diduduki Partai Demokrat dengan penerimaan Rp 73,43 miliar dan pengeluaran Rp 72,27 miliar. Selanjutnya Partai Golkar dengan penerimaan Rp 45,23 miliar dan pengeluaran Rp 45,21 miliar.

Baca juga: Medsos Jadi Ruang Memutar Dana Kampanye Tak Resmi

Berikutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan penerimaan Rp 29,89 miliar dan pengeluaran Rp 25,61 miliar serta Partai Bulan Bintang dengan penerimaan Rp 27,76 miliar dan pengeluaran Rp 27,76 miliar.

Sementara itu, partai lainnya melaporkan dana kampanye dengan penerimaan dan pengeluaran di bawah Rp 25 miliar, termasuk ratusan juta rupiah saja seperti pengeluaran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp 800,5 juta dan Partai Ummat sebesar Rp 479,69 juta. Seluruh peserta Pemilu 2024 termasuk calon anggota legislatif DPD bakal diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sudah ditentukan.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta berpandangan, dana kampanye yang dilaporkan peserta pemilu terlalu kecil dan belum sesuai fakta lapangan. Ada banyak sumber penerimaan dan pengeluaran yang belum termasuk dalam laporan dana kampanye.

”Dana kampanye belum menggambarkan situasi sebenarnya. Pengeluaran-pengeluaran sporadis, seperti modal kampanye calon anggota legislatif dan baliho-baliho di daerah-daerah ini seperti apa?” katanya.

Baca juga:

> Sanksi Laporan Dana Kampanye Tak Tegas, Parpol Anggap Enteng

> Dana Kampanye Fantastis Berputar Justru Saat Minggu Tenang

Menurut Kaka, jumlah penerimaan bakal menentukan total pengeluaran dana kampanye peserta pemilu. Namun, ia meragukan apakah peserta pemilu benar-benar mencatat seluruh sumber penerimaan secara mendetail termasuk dari perusahaan dan pemodal. Sebab, pencatatan dana kampanye hingga saat ini masih belum tertib.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Mural menyambut Pemilihan Umum 2024 digambar di tembok pembatas di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Sabtu (17/6/2023). Kampanye pemilu bersih terus digaungkan sebagai upaya mengajak masyarakat mengawasi Pemilu 2024 agar berjalan jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang.

Di sisi lain, pengeluaran belum mencakup secara utuh total dana yang digelontorkan. Ia mencontohkan mobilisasi massa di kota-kota besar yang marak pada pengujung kampanye. Biaya panggung, transportasi, operasional, hingga suvenir kepada pendukung banyak yang tidak tercatat secara rinci.

Dana kampanye belum menggambarkan situasi sebenarnya. Pengeluaran-pengeluaran sporadis, seperti modal kampanye calon anggota legislatif dan baliho-baliho di daerah-daerah ini seperti apa?

”Event besar seperti di Gelora Bung Karno, yang pendukungnya diberikan operasional dan telur, misalnya, saya kira tidak utuh pencatatannya sehingga tidak menggambarkan situasi sebenarnya,” katanya.

Kaka juga mempertanyakan mekanisme penghitungan modal produksi baliho-baliho yang masif digunakan peserta pemilu. Secara kasar, ia menyinggung dana kampanye dari 9.917 calon anggota legislatif DPR yang terdaftar sebagai peserta Pemilu 2024. Apabila setengahnya saja menggelontorkan dana Rp 5 miliar, sekitar Rp 24 triliun uang kampanye. ”Ini nilai yang fantastis, tetapi tampaknya tidak terekam,” ujarnya.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA (YGA)

Perajin memilah alat peraga kampanye yang akan diolah menjadi barang bernilai jual di rumah produksi Gudskul Rekayasa dan Dicoba-coba di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Ia berharap KPU bisa memperbaiki sistem pelaporan dana kampanye agar lebih transparan dan mudah diawasi oleh publik. Sebab, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sudah menemukan aroma transaksi janggal dan patut ditelusuri. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu seharusnya memiliki gambaran besar dana kampanye tiap peserta pemilu lewat sampling.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, menilai, laporan LPPDK dari peserta pemilu sekadar basa-basi belaka untuk memenuhi kewajiban administrasi. Karena itu, banyak yang tidak tercatat secara serius oleh pelapor.

”Publikasi laporan dana kampanye melalui Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana milik KPU) yang sebelumnya juga nihil manfaat. Situsnya sering down sehingga data dana kampanye tidak bisa diakses,” katanya.

Baca juga:

> Laporan Awal Dana Kampanye, Pasangan Prabowo-Gibran Paling Besar

> KPU: Publikasi Identitas Penyumbang Dana Kampanye Butuh Persetujuan