Anggota PPK Tapos Diintimidasi Saat Rekapitulasi Suara

Anggota PPK Tapos, Depok, diintimidasi agar segera mengesahkan rekapitulasi suara. Padahal, PPK menemukan kejanggalan.

KOMPAS/WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tapos, Riswan Setiawan, memimpin proses pencermatan tahapan rekapitulasi suara di Kantor Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (7/3/2024).

DEPOK, KOMPAS — Salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, mengalami intimidasi saat proses rekapitulasi suara Pemilu 2024. Akibatnya, PPK Tapos sempat berencana menghentikan proses rekapitulasi. Namun, niat itu diurungkan.

Sebelumnya beredar di media sosial dan aplikasi percakapan, surat berkop PPK Tapos yang menerangkan ketidaksanggupan anggota PPK menggelar rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Alasannya, kondisi wilayah yang kurang kondusif. Ada anggota PPK, bahkan keluarganya, yang diintimidasi. Surat tertanggal 5 Maret itu diteken oleh lima anggota PPK Tapos.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Ketua PPK Tapos Jaelani saat ditemui di Kantor Kecamatan Tapos, Kamis (7/3/2024), membenarkan adanya surat dan intimidasi itu.

Intimidasi terhadap anggota PPK Tapos, Riswan Setiawan, terjadi pada Selasa (5/3/2024) malam. Ia dihubungi oleh orang tak dikenal dan diminta agar segera melanjutkan tahapan rekapitulasi ke tingkat kabupaten/kota. Di ujung telepon, si peneror mengancam dengan menyebut mengetahui rumah Riswan.

Baca juga: Tabulasi Suara di Sirekap Hilang, Publik Semakin Sulit Mengawal Suara

ISTIMEWA

Surat PPK Tapos

”Dia bilang, gue tahu rumah lu,” ujar Riswan.

Padahal, saat itu, PPK Tapos menemukan data perolehan suara rekapitulasi antara C Hasil Plano dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang berbeda.

Jaelani melanjutkan, intimidasi terjadi saat kondisi fisik dan mental anggota PPK lemah akibat harus bekerja hingga larut malam untuk merekapitulasi suara dari tempat-tempat pemungutan suara di Tapos. Tak pelak intimidasi itu memicu kepanikan sehingga PPK Tapos sepakat untuk membuat surat resmi tidak mampu melanjutkan proses rekapitulasi.

”Saat itu kami lelah dan capek, lalu ada laporan dari anggota ada bentuk intimidasi. Kemudian, ada inisiatif untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat kota,” ujarnya.

Baca juga: ”Pasukan Burung Hantu” dan ”Alap-alap”, Saat Si Pencuri Suara Caleg Beraksi sejak Lama...

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Tampilan laman Sirekap yang berubah saat diakses di https://pemilu2024.kpu.go.id Selasa (5/3/2024) malam.

Meski demikian, surat resmi itu urung dilayangkan setelah PPK Tapos, KPU Depok, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Depok, beserta saksi peserta pemilu sepakat untuk bertemu. Hasilnya, rekapitulasi suara tetap dilanjutkan PPK Tapos.

Rekapitulasi tetap berlanjut pada Rabu (6/3/2024) dan terus berlanjut hingga Kamis (7/3/2024) ini. Pantauan Kompas di lokasi rekapitulasi, tak ada lagi nuansa ketegangan, bahkan kepanikan. Suasana canda dan tawa justru kerap mewarnai proses rekapitulasi tersebut.

Saat itu kami lelah dan capek, lalu ada laporan dari anggota ada bentuk intimidasi. Kemudian, ada inisiatif untuk melanjutkan rekapitulasi di tingkat kota.

Aparat kepolisian dan anggota TNI yang bertugas hanya berjaga di pos depan Kantor Kecamatan Tapos atau seperti biasanya sebelum ada intimidasi.

Menurut Jaelani, saat ini kondisi sudah normal kembali meski pengamanan sempat ketat pascaperistiwa intimidasi.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga memasukkan surat suara pemilihan presiden saat pemungutan suara ulang pilpres di Tempat Pemungutan Suara 21 di Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Surabaya, Sabtu (24/2/2024). Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya menggelar pemungutan suara ulang di sepuluh TPS di Surabaya atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya yang menemukan sejumlah pelanggaran.

Adapun proses rekapitulasi melewati batas waktu dari KPU, yakni 3 Maret 2024. Alasannya, kata Jaelani, terdapat perbedaan data C Hasil Plano yang diunggah dan dimuat dalam Sirekap.

”Keterlambatan berada di luar kewenangan kami. Ada perbedaan data antara hasil rekapitulasi kami dan Sirekap,” ujarnya.

Baca juga: Tampilan Sirekap Berubah Semalam, KPU Bantah untuk Manipulasi dan Ubah Form C Hasil

Dalam Sirekap, terdapat salah satu partai politik yang tinggi perolehan suaranya. Padahal, jumlah suara yang diperoleh partai tersebut tidak sesuai dengan C Hasil Plano milik PPK Tapos. Untuk itu, Kamis pagi PPK Tapos beserta saksi kembali melakukan pencermatan kembali.

Saat Kompas mengikuti proses pencermatan hasil rekapitulasi, terdapat pengakuan dari sejumlah saksi bahwa suara partai yang mereka wakili berubah. Ada partai (termasuk calon anggota legislatif) yang suaranya naik dan turun. Rentangnya berkisar 3-12 suara.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Suasana di pusat data tabulasi rekapitulasi suara Partai Persatuan Pembangunan yang berada di Kantor DPP PPP, Jakarta, Selasa (6/3/2024). Petugas menyandingkan data C.Hasil dari TPS dengan C.Hasil dari Sirekap untuk memastikan kesesuaian perolehan suara PPP dan parpol lain.

Tetap lanjut

Ketua KPU Depok Willi Sumarlin menjelaskan, pihaknya beserta Bawaslu Depok sudah menemui, lalu mengklarifikasi surat PPK Tapos. Surat itu tidak pernah sampai ke mejanya. ”Saya tidak pernah menerima surat itu. Mereka tetap melakukan proses pencermatan bersama saksi-saksi,” katanya.

Pertemuan dengan PPK Tapos pun berlangsung beberapa jam setelah peristiwa intimidasi. Mengenai perbedaan data antara Sirekap dan C Hasil Plano, Willi menyebut hal itu sedang dicermati lewat proses rekapitulasi di PPK Tapos.

Baca juga: Tabulasi Suara di Sirekap Hilang, Publik Semakin Sulit Mengawal Suara

Menurut dia, ada salah satu partai mengalami perpindahan suara dalam satu partai, bisa dari suara partai ke caleg dan sebaliknya. Saat ditanya mengapa suara partai bisa naik padahal perpindahan terjadi dalam satu partai, Willi mengaku tidak tahu.

”Yang penting sekarang sedang dilakukan upaya pencermatan untuk mengembalikan sesuai dengan yang terjadi,” katanya.